oleh

Surati Kantor Pajak Jakarta Pusat dan BPJS Kesehatan Jakarta Selatan, LSM JP-BUI Pertanyakan Pengawasan Badan Usaha PT. Progress Prima Indonesia dan Yayasan Progres Prima Pendidikan

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Sebagai bagian dari elemen masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pemantau Badan Usaha Indonesia (JP-BUI) yang menjadi Kontrol Sosial sebagai peran serta dalam Penyelenggaraan Negara sesuai dalam Pasal 28, 28f UUD 1945 jo PP 68 tahun 1999 terus melakukan aksi-aksi nyata.

Dari banyak permasalahan khususnya Soal pelaksanaan Badan Usaha Yayasan atau Perusahaan Terbatas (PT) di seluruh indonesia yang tidak selaras dengan UU, LSM JP-BUI pun mencoba Mengklarifikasi beberapa Badan Usaha Di Jakarta dengan menyurati Kantor Pajak Jakarta Pusat dan BPJS Kesehatan Jakarta Selatan belum lama ini.

Dalam siaran persnya yang diterima redaksi pada Kamis, 30/1/2020, LSM JP-BUI menyebutkan telah menyurati Kantor Pajak Jakarta Pusat dan kantor BPJS kesehatan Jakarta Selatan pada 17/1/2020 kemarin dengan nomor surat 027 / JP- BUI. MP/I/2020 prihal Klarifikasi pengawasan Badan Usaha PT. Progress Prima Indonesia dan Yayasan Progress Prima Pendidikan yang di Duga tidak selaras dengan UU.

“kemarin Kami LSM JP-BUI red telah mengirimkan surat Klarifikasi,” Kata Koordinator LSM JP-BUI Bebeng Riyanto, S.H dalam siaran pers nya.

Bebeng menuturkan, Pengiriman surat Klarifikasi itu dilatarbelakangi Sejauh mana penanganan penertiban Pajak Yayasan Progress Prima Pendidikan dan PT. Progress Prima Indonesia.

“Kami hanya ingin menjalankan Tupoksi sebuah LSM dengan meningkatkan kontrol sosial demi sukses program pemerintah,” Katanya.

Lebih rinci Bebeng mengatakan, adanya Informasi yang kami peroleh Bahwa sekira bulan Agustus 2019, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat telah melakukan penertiban Pajak Badan Usaha Yayasan Progress Prima Pendidikan tanggal 30 Agustus 2019; 

“Yang ingin kami tanyakan, Sejauh mana penanganan penertiban Pajak terkait Yayasan Progress Prima Pendidikan ?,” Tanya Bebeng.

Tidak hanya itu, Bebeng mengatakan, Bahwa sekira bulan Juli 2019, Kantor Pengacara Negara pada kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengirimkan surat kepada PT. Progress Prima Indonesia dibulan Juli 2019, perihal kewajiban Pembayaran Iuran Program BPJS Kesehatan; 

“Intinya kami hanya ingin mengklarifikasi, ingin menanyakan  sejauh mana perkembangannya dan kehadiran kami hanya ingin menjadi kontrol sesuai tupoksi kami,” Jelas Bebeng.(Red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru