oleh

Ini Penjelasan Kadis Kesehatan Soal Payung Hukum LKM Pengganti KS NIK

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Jaminan Kesehatan warga Kota Bekasi berupa Layanan Kesehatan Masyarakat (LKM) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan pengganti Kartu Sehat berbasis NIK( KS – NIK) diberlakukan dengan menggunakan payung hukum Peraturan Walikota (Perwal) no.146 Tahun 2019 sejak 1 Januari 2020.

Demikian pernyataan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati di kantornya, Jumat (24/1/2020).

“Kebijakan Pemkot Bekasi untuk memberikan jaminan layanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi dibiayai APBD adalah warga yang sudah terverifikasi sebanyak 520 ribu dengan payung hukumnya Perwal Nomer 146 Tahun 2019,” terangnya.

Dengan dikeluarkannya Perwal tersebut maka berlakunya LKM tak perlu menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Judicial Review yang diajukan Pemkot Bekasi. Sampai saat ini pun MK belum memberikan keputusannya.

Pemberlakuan LKM berbasis NIK ini kata Kadis Kesehatan Tanti, diperuntukan bagi penduduk Kota Bekasi yang sudah terdaftar minimal 6 bulan  dalam data base sistem administrasi kependudukan Pemkot Bekasi, termasuk bagi bayi yang baru lahir dan anak dari ayah dan atau ibu, peserta BPJS aktif kelas 3 yang tidak dibiayai oleh pemerintah, warga binaan pemasyarakatan, warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), warga panti, tahanan titipan kepolisian dan kejaksaan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial.

Lebih lanjut, LKM ini merupakan jenis layanan kesehatan yang dibiayai bersifat komplementer sesuai kebutuhan medis dan merupakan layanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana.

“LKM bisa digunakan dan terlayani di rumah sakit milik Pemkot dan rumah sakit swasta yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Bekasi, untuk sementara RS Swasta yang ada di Kota Bekasi,” jelas Tanti.

Dalam Perwal no.146 Tahun 2019 menyebutkan pada saat Perwal ini sudah berlaku maka Perwal No. 103 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan  Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (Sofie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru