oleh

Diduga Penyidik dan Jaksa Rohil Tidak Cermat Menangani Perkara Penghulu Putat, Laporan Harjun Dede Cs Cacat Hukum

ROHIL, Kicaunews.com – Program kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 3800 hektare antara Kelompok Tani Maju Bersama (KTMB) yang berada di wilayah Kepenghuluan Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan pihak PT. Andika Pratama Sawit Lestari (PT. APSL) akhirnya menuai berbagai permasalahan hingga berujung ke meja hijau.

Anehnya kerja sama dengan sistim Pola bagi hasil yang sudah berjalan 11 tahun ini belum juga berdampak bagi warga Pujud, justru akhirnya dua orang terdakwa dijebloskan kedalam jeruji besi oleh sesama anggota kelompok tani, yaitu Sidarman selaku Penghulu Putat aktif, dan M.Naji Hasan selaku mantan Penghulu Putat sekaligus ketua KelompokTani KTMB sebagai Induk dari beberapa kelompok Tani lainnya

Kedua terdakwa dilaporkan oleh Harjun Dede selaku mantan sekretaris KTMB ke Polda Riau atas dugaan melakukan pemalsuan surat tanah atau tumpang tindih surat lahan diatas objek lahan KTMB, sehingga kelompok merasa dirugikan karena pihak pengelola terhambat dalam melakukan kegiatan proyek pembangunan kelapa sawit tersebut.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana tentang pemalsuan surat atau tumpang tindih surat lahan diatas objek yang sama.

Pantauan dalam agenda sidang pemeriksaan tiga orang saksi pelapor yang digelar Senin (20/01/2020) yang diketuai oleh M. Hanafi Insya, SH, MH, Boy Jefri Sembiring SH dan Lukman Nulhakim SHMH terungkap ada bukti putusan pengadilan yang menyatakan bukti atas hak pelapor cacat hukum.

Terungkap dalam sidang, kuasa hukum kedua terdakwa Sartono SH MH mengatakan kepada majelis hakim bahwa alat bukti surat atas hak tanah yang dijadikan pelapor sebagai bukti pada penyidik adalah cacat secara hukum.

Baca juga :  Jembatani Inovasi Industri, Teknologi Digital Juga Dongkrak Ekonomi

“Hal ini dijelaskan Sartono SH MH selaku kuasa hukum terdakwa, yang Mulia Majelis Hakim, menurut kami bukti atas hak surat yang dikeluarkan oleh Kelompok Tani KTMB sebanyak 400 surat sudah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Rohil dengan nomor 382/Pid.sus/ 2015. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung RI yang amar putusannya menyatakan kawasan lahan KTMB yang dikelola oleh PT.APSL berada dalam kawasan hutan Produksi dengan menjatuhkan pidana kepada Aria Fajar selaku Manager Operasional PT.APSL dan Edi Nur selaku Kelompok Tani KTMB dengan Pidana selama 1 tahun subsider 6 bulan penjara dengan bukti surat alas hak tetap dalam berkas perkara . ” Ujar Sartono SH MH sambil memperlihatkan berkas putusan pengadilan kepada majelis hakim.

Berdasarkan pantauan dalam sidang, tiga orang saksi pelapor yang memberikan keterangan kepada penyidik Polda Riau, yaitu Harjun Dede, Wagiman, M. Tuah yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Maruli Tua Sitanggang SH dalam keterangannya menjelaskan bahwa tidak mengetahui bahwa lahan KTMB berada dalam kawasan hutan. Dalam perkara ini Harjun Dede selaku saksi pelaor menerima kuasa dari Wagiman selaku Ketua Kelompok Tani Rokan Sejahtera dan M. Tuah selaku Kelompok Tani Labuhan Kobail dan beberapa anggota kelompok tani lain untuk melaporkan dugaan pemalsuan surat ini kepihak polisi.

Saat kuasa hukum terdakwa menanyakan saksi pelapor Harjun Dede. Dari mana saksi mengetahui bahwa surat atas hak yang dikeluarkan M.Naji Hasan itu tumpang tindih.

“Saksi Harjun Dede mengatakan tidak tau pak, namun Harjun Dede mengatakan saat anggota kelompok tani turun kelokasi untuk mengecek lokasi lahan kelompok, saat itu diatas lahan kelompok tani yang ditetapkan, ada pihak lain mengkliem lahan tersebut yaitu Maulana Saragih dan Kamal Nainggolan.” Jawab Harjun Dede yang dibenarkan juga oleh saksi Wagiman dan M. Tuah.

Baca juga :  Himbau Warga Binaan Terkaid Covid 19 Polsek Batujaya

Usai ketiga saksi memberikan keterangan dalam sidang yang berlanjut hingga larut malam ini , ketua majelis hakim M Hanafi Insya SH MH menutup sidang dan akan melanjutkan sidang kembali pada hari Rabu (22/01/2020) dengan agenda sidang keterangan saksi lain dari Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil yang dirangkum dari lapangan, anehnya walaupun kerjasama Kelompok Tani dengan Pihak PT.APSL sudah dinyatakan Pengadilan melawan hukum tanpa izin melakukan Budi daya perkebunan kelapa sawit didalam kawasan hutan Produksi, namun pihak PT APSL masih tetap melakukan kegiatan tersebut dengan mengatasnamakan sebagai bapak angkat kelompok tani. (Ariani)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru