oleh

Kejati Jabar Diminta Kejagung RI Tindaklanjuti Kasus Dugaan Penyimpangan Anggaran KS NIK

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar)  diminta agar segera menindaklanjuti pelimpahan berkas dari Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terkait program Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) Kota Bekasi yang diduga bermasalah dalam penggunaan anggarannya.

Menyusul adanya laporan yang langsung disampaikan salah satu warga ke Jaksa Agung pada 21 Juni 2019, terkait dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam program KS-NIK.

Hal itu disampaikan Elifer Sidabutar, pengamat anggaran dan kebijakan publik, Selasa (7/1/2020). Kata Elifer surat pelimpahan laporan tersebut dari Kejagung telah teregister dengan nomor : R-62/K.3/Kph.4/08/2019 kepada Kejati Jawa Barat.

“Saya mendapatkan informasi bahwa laporan tersebut sudah dilimpahkan Jaksa Agung ke Kejati Jawa Barat,” kata Elifer.

Elifer berharap, Kejati Jabar mau serius dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait persoalan tersebut.

Alasannya, kata dia, agar adanya kepastian hukum kepada pelapor maupun masyarakat Kota Bekasi.

Yang mana lanjutnya, bahwa progam tersebut tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan dugaan anggaran sama.

Apalagi, kata dia, di Kota Bekasi progam tersebut menjadi buah bibir dikalangan masyarakat dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) setempat.

Ia bercerita, dirinya juga mendapatkan informasi bahwa persoalan tersebut sudah langsung dilimpahkan Kajati Jabar kepada bidang Pidana Khusus (Pidsus) agar ditindaklanjuti.

“Saya berharap Kejati Jawa Barat khususnya Pidsus mau menuntaskan laporan tersebut secara terang benderang agar tidak terjadi perspektif buruk,” jelasnya.

Sementara saat diminta tanggapannya terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran KS NIK, Kabag.Humas Pemkot Bekasi,Sayekti Rubiyah mengatakan itu ranahnya Kejati bukan ranah Pemkot Bekasi. “Tanyakan saja ke Kejati, itukan bukan urusan Pemkot. Saya gak punya hak menjawab,” ucapnya saat dihubungi, Selasa (7/1/2020).

Baca juga :  Forkopimcam Kandanghaur Indramayu Melaksanaan Kegiatan Pemberlakuan PSBB di Posko Chek Point COVID-19

Begitu juga saat Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes),Tanti Rohilawati lewat Whatsapp, belum membalasnya. Namun Sekretaris Dinkes, Supono Bramana ketika diminta tanggapanya melalui Whatsapp hanya menjawab singkat.

“Saya belum bisa komentar dulu ya. Saya laporan ke pimpinan dulu ya dan makasih atas informasinya,” tutupnya. (Sofie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru