oleh

Usai Rapat Bersama Menko Polhukam, Kapuspen Tegaskan Kemendagri Belum Terima Surat Pengunduran Diri Wabup Nduga

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Kementerian Dalam Negeri menegaskan hingga saat ini belum juga menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge. 

“Hingga saat ini belum ada, kami belum menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga. Adapun Tata Cara pengunduran diri Kepala Daerah/Wakil Daerah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” Demikian ditegaskan Kapuspen Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Sabtu (28/12/2019).

Ia juga menerangkan, tidak ada penembakan sebagaimana klaim Wakil Bupati Nduga seperti halnya viral di media yang diduga menjadi alasan yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.

Lebih jauh dikatakan Bahtiar, Berdasarkan hasil rapat Menko Polhukam yang dipimpin oleh Menkopolhukam kemarin bahwa Tidak ada penembakan seperti yang dikatakan Wabup Nduga, apalagi ditembak oleh aparat TNI-Polri yang di sana justru notabene bertugas untuk menjaga keamanan, sekali lagi tidak ada aksi menembak warga sipil. 

“Keberadaan TNI-Polri dalam wilayah papua adalah  melaksanakan tugas negara yakni melindungi dan menjaga keamanan warga masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta menjaga keamanan warga dari ancaman, teror dan gangguan dari Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata sebagaimana beberapa waktu lalu melakukan pembantaian terhadap warga pekerja yang tak berdosa. Keberadaan  TNI – Polri dimanapun dalam wilayah hukum NKRI adalah mengemban amanat konstitusi berkewajiban menjaga kedaulatan, keamanan dan ketertiban setiap jengkal wilayah negara kesatuan Republik Indonesia termasuk di Nduga papua,” jelasnya.

Atas kejadian tersebut, Bahtiar meminta Kepala Daerah semestinya menjalankan fungsinya sesuai yang diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 67 UU No.23 Tahun 2014 tentang kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah, huruf ‘a’ wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI. Selanjutnya huruf ‘g’, kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Itu kewajiban UU dan juga Sumpah Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dirinya juga menambahkan, Makanya kepala daerah dan wakil kepala daerah harus  memahami tugas dan kewajibannya, terikat sumpah janji dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang. Kepala Daerah dan Wakil KDH adalah pejabat  NKRI seyogyanya selalu menjadi teladan yang baik, menjaga etika, ucapan dan perbuatannya dalam ruang publik untuk menjaga suasana yang damai, sejuk dan menentramkan masyarakat bukan sebaliknya.

Kapuspen yang juga Plt Dirjen PolPum Dr. Bahtiar saat berbincang Usai Rapat Bersama Menko Polhukam Mahfud MD

“Bupati/Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dibina oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat didaerah. Oleh karenanya, sesuai UU Pemda, Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Wabup Nduga. Kita sudah cek kepada pejabat Pemprov Papua bahwa surat pengunduran diri tersebut juga belum diterima oleh Pemprov Papua. Jika ada pasti kami layani  dengan baik dan proses sesuai dengan ketentuan pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” Bebernya.

Terkait hal tersebut, kami sudah berkomunikasi dengan Pemprov Papua, kita percayakan sepenuhnya kepada rekan2 Pemprov Papua  selaku wakil pemerintah pusat didaerah bersama Forkopimda Papua untuk melakukan langkah penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita percaya Pemprov Papua bisa menangani hal tersebut dengan baik. 

“Jadi kami kemendagri menunggu laporan resmi dari pemprov Papua. Mari kita ciptakan suasana yang sejuk dan damai di akhir tahun 2019 dan menyambut tahun baru 2020 dengan penuh harapan baik dan semangat persatuan untuk bersama-sama membangun seluruh wilayah  NKRI yang maju dan sejahtera,” tutup Bahtiar.

(Red/Puspen Kemendagri)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru