oleh

Akhir Tahun Ombudsman Sidak, Temukan Banyak Pungli di Terminal Kota Bekasi

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Ombudsman menemukan banyak pungutan liar atau pungli di Terminal Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar) saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) Minggu (29/12/2019). Pungli tersebut diduga dilakukan oknum Dinas Perhubungan (Dishub).

Anggota Ombudsman Ninik Rahayu mengatakan, pungli pertama adalah tidak adanya tanda terima retribusi saat bus masuk Terminal Bekasi. Ombudsman, dia mengaku, sudah mengantongi bukti pungli oknum Dishub.

“Kami sudah mendapatkan video, anggota yang berjaga di depan terminal (menerima) beragam dari bus, ada yang Rp. 5.000, Rp. 8.000 dan Rp. 10.000 kalau mau pakai karcis. Namun lebih banyak yang tidak diberikan karcis, kalau bus menginap dikenakan Rp. 15.000,” katanya di lokasi.

Ombudsman, menurut Ninik, memiliki video yang mengonfirmasi kebenaran oknum petugas Dishub menerima uang tanpa memberikan karcis retribusi yang seharusnya menjadi pemasukan bagi daerah.

Pungli lainnya, angkutan kota (angkot) memberikan uang Rp. 4.000 kepada petugas Dishub yang ditukar dengan karcis retribusi namun di karcis tersebut tertulis Rp. 2.000.

“Sopir angkot membayar Rp. 4.000 namun di kertas retribusi tertulis Rp. 2.000. Ini harus menjadi perhatian pengelola terminal,” ujarnya.

Temuan lainnya, Ninik menjelaskan, fasilitas publik di Terminal Bekasi masih berbayar padahal seharusnya gratis. Menurut dia, ada 19 fasilitas toilet umum di Terminal Bekasi dan dikenakan tarif Rp. 2.000 hingga Rp. 3.000 yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

“Dikerjasamakan dengan pihak ketiga tapi dikelola tidak masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena masih menunggu Peraturan Wali Kota (Perwali) Bekasi yang terkait dengan toilet,” katanya.

Ninik menambahkan, Ombudsman juga menemukan banyak warung di Terminal Bekasi dikenakan biaya sewa Rp. 200.000 hingga Rp. 300.000. Para pedagang juga dikenakan biaya keamanan sebesar Rp. 5.000 hingga Rp. 10.000, namun tidak masuk PNBP.

Baca juga :  Majlis Miftahul Barokah Membuka Kembali Kegiatan Talim

Menanggapi temuan dari Ombudsman tersebut, Kepala Terminal Bis Induk Kota Bekasi, Kurniawan mengakui kedatangan anggota Ombudsman Ninik Rahayu di Terminal dan menemukan dugaan banyaknya pungli. Namun begitu Kurniawan mengaku jika pungli yang disebut oleh Ombudsman sudah diklarifikasi dan semua masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tadi sudah dijelaskan dan diklarifikasi dengan beliau. Semua yang ditanyakan soal adanya pungli kita jelaskan ada landasan hukumnya seperti bis yang menginap, sewa lahan warung dan retribusi angkot sudah dijelaskan,” terang Kurniawan.

Begitu juga soal besarnya uang retribusi angkot  sebesar Rp. 4.000 itu karena karcisnya ada 2 rangkap masing – masing Rp. 2.000, jadi dihitung Rp. 4.000, kata Kater, sambil menjelaskan bagi supir yang tak menerima karcis tetap tercatat di pembukuan oleh petugas.

Perihal uang toilet Rp 2000 – Rp 3000 dan dikelola oleh pihak ke tiga kata Kurniawan memang benar diserahkan ke pihak ke tiga dengan alasan untuk menjaga agar kebersihan dan perawatan toilet tersebut tetap ada yang menjaganya.

“Kalau digratiskan, banyak orang yang seenaknya kencing , ga mau jaga kebersihan dan toilet jafi bau pesing. Kalau ada yang kelola kan kebersihannya terjaga,” ujar Kurniawan beralasan. (Sofie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru