oleh

Penyidik KASN : Pemkot Kupang Dinilai Tidak Cermat dan Harus Di Tindak

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — salah satu Penyidik Senior Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Akhirnya angkat bicara soal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Dalam Pengadaan Seragam Di Pemkot Kupang Tahun 2019.

Saat dikonfirmasi redaksi pada kamis malam, 26/12/2019) melalui pesan whatsapp menanggapi Laporan masyarakat atas dugaan perbuatan melampaui kewenangan, dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN dalam pelaksanaan pengadaan pakaian seragam siswa TK Formal, SD dan SMP Kota Kupang tahun 2019, adi mengakuinya sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Adi menyebutkan, seorang ASN dalam melaksanakan profesinya sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara harus berpegang teguh pada kaidah dan nilai dasar ASN itu sendiri, menjaga kode etik dan perilaku sebagaimana yang telah diatur dalam UU Manajemen ASN termasuk dalam hal ikut membantu kepala daerah merencanakan dan menggunakan keuangan negara.

“Atas persoalan ini saya melihat, bahwa ada suatu perbuatan yang menunjukan adanya ketidakpatuhan atau ketidaktaatan pemerintah yang dilaksanakan oleh para ASN tersebut, terkait penggunaan keuangan negara untuk kepentingan yang tidak pernah direncanakan sebelumnya,” Jelasnya.

Dimana, Lanjut Adi menambahkan, Setiap ASN yang menjabat pada jabatan ini mulai dari Kepala Dinas, PPK dan Kelompok Kerja dan jabatan lain terkait dalam pelaksanaan pengadaan seragam siswa ini, harusnya wajib tahu dan wajib hukumnya mengikuti dan melengkapi segala prosedur yang berlaku. 

“Misalkan saja para ASN terkait dalam jabatan perlu melakukan pengusulan anggaran dimaksud satu tahun sebelum pelaksanaannya, yang kemudian disampaikan kepada kepala daerah untuk selanjutnya disampaikan dan dibahas bersama untuk ditetapkan oleh lembaga DPRD,” Bebernya.

Lebih lanjut Adi menjelaskan, Kalau prosedur dan ketetapan seperti disebutkan diatas tidak pernah dilaksanakan atau setidaknya setelah penetapan APBD dan ternyata terjadi perubahan atau penambahan item belanja diluar pembahasan KUA-PPAS yang kemudian dengan secara sengaja melaksanakan kegiatan lain diluar pembahasan dengan menggunakan mata anggaran yang sudah ditetapkan oleh DPRD, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan melawan hukum dan melampaui kewenangan.

“Dalam persoalan ini jelas terlihat adanya unsur perbuatan penyimpangan terhadap Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dibuktikan dengan ketidaktaatan dan ketidakcermatan pemerintah atas pemberlakuan ketetapan teknis oleh Mendagri dan Kementerian Keuangan tentang penggunaan keuangan negara terkait pengadaan pakaian seragam tersebut,” Terangnya.

Saat disinggung Langkah KASN soal adanya persoalan ini, Adi mengatakan,  KASN akan mengambil langkah tegas berupa, meminta klarifikasi dan pemberian sanksi apabila terbukti dalam pemeriksaan nantinya kepada ASN tersangkut, sebagaimana yang telah diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara, atas ASN Kota Kupang yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan pakaian seragam tersebut. 

“Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan terhadap perbuatan Tindak Pidana Kejahatan Dalam Jabatan atau korupsi yang berpeluang terjadi di Kota Kupang,” Tandasnya.(tim)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru