oleh

Diduga Langgar Kode Etik dan Kode Perilaku Dalam Pengadaan Seragam Di Pemkot Kupang, KASN Diminta Turun Tangan

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik, kode perilaku dan pelanggaran terhadap azas penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di Pemkot Kupang yang diduga telah terjadi perbuatan melampaui kewenangan, cacat  UU terhadap resiko penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai prosedur dan pelanggaran terhadap UU pencegahan/pemberantasan korupsi dalam pengadaan pakaian seragam kota kupang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019 senilai lebih dari enam miliar rupiah harus di usut tuntas.

Dimana Adanya sebuah laporan dari masyarakat kota Kupang yang diterima redaksi melalui surat berikut format laporan pada Rabu (25/12) ke redaksi kicaunews beserta sejumlah bukti-bukti soft copy berupa dokumen kontrak pengadaan pakaian seragam, sampel kain seragam yang diduga tidak sesuai spesifikasi, serta dokumen hasil uji laboratorium bandung yang asli beserta dokumen hasil uji laboratorium yang sengaja di scan untuk melengkapi persyaratan kontrak.

Sebelum melakukan pemberitaan, sesuai Kode Etik Pers dan UU pers untuk membuktikan kebenaran Dokumen tersebut, redaksi kemudian melakukan konfirmasi kepada pelapor melalui nomer kontak yang dilampirkan 081337xxxxxx pada kamis (26/12/2019).

Berdasarkan keterangan dari pelapor disebutkan, pengadaan pakaian seragam sekolah siswa TK Formal/SD dan SMP tersebut terindikasi dipaksakan karena tidak sesuai dengan nomenklatur penggunaan keuangan negara, yang dibuktikan dengan tidak terteranya anggaran yang dimaksudkan atau setidaknya tidak ditetapkan melalui persetujuan DPRD kota kupang dalam penetapan KUA-PPAS tahun 2019. 

Lebih jauh dalam percakapan pelapor menuturkan, Dimana Pengadaan pakaian seragam kemudian dipaksakan dengan menggunakan nomenklatur dari mata anggaran Belanja Aparatur Sipil Negara kota kupang yang berakibat pada tidak tersedianya atribut dan seragam yang baru bagi ASN kota kupang pada tahun 2019, sebagaimana yang telah diusulkan dalam KUA-PPAS dan ditetapkan dalam DPA 2018 oleh DPRD dan Pemerintah kota kupang.

Untuk itu, Menurut keterangan pelapor, alasan dan tujuan dilaporkannya ketujuh ASN tersebut ke KASN agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat melalui lembaga negara bersangkutan, agar dapat menindaklanjuti tindakan yang telah dilakukan oleh masing-masing ASN dalam dugaan perbuatan melampaui kewenangan dan semena-mena yang memaksakan penyelenggaran pengadaan pakaian seragam tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia, yang berakibat pada hilangnya hak-hak dari ASN kota kupang atas anggaran yang telah disiapkan negara.

Selanjutnya, alasan laporan tersebut karena para ASN ini terindikasi Diduga kuat telah di intervensi dan ditekan oleh pemegang kekuasaan, untuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagai upaya untuk menunjukan loyalitas dan totalitas kinerja mereka demi memenuhi tuntutan pimpinan mereka.

Masih dari keterangan pelapor, bahwa ketujuh ASN tersebut dinilai telah bekerja secara tidak jujur, menggunakan keuangan negara tidak sesuai penempatannya, melangkahi nilai-nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku, sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 5 tahun 2014, sehingga mereka dengan sengaja telah menciderai martabat luhur dari korps pegawai negeri sipil, serta telah menciptakan preseden buruk bagi citra ASN di kota kupang. 

Sehingga atas perbuatan tersebut Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah UU Nomor 5 tahun 2014, dalam kapasitasnya mengawasi dan melakukan penindakan terhadap kinerja ASN seluruh Indonesia, patut turun tangan dan memanggil serta memeriksa para ASN dimaksud dan memberikan sanksi tegas kepada mereka, demi penegakan marwah ASN yang diwajibkan bekerja secara jujur, profesional, setia pada Pancasila dan UUD, patuh terhadap UU yang berlaku dan tidak bekerja dalam tekanan atau intervensi pihak manapun.

Bagi Si Pelapor, inti dari laporan saya tersebut bukan pada substansi dugaan perbuatan korupsi. Melainkan, atas perbuatan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh mereka. Kalaupun nanti setelah KASN melakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya dugaan tersebut dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada saya, maka selanjutnya saya akan meningkatkan laporan saya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan kepada KASN untuk dapat membuktikan perbuatan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pakaian seragam tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan KASN yang akan saya terima nantinya, akan menjadi pintu masuk bagi saya, untuk mengawal dan memberantas tindakan-tindakan yang merugikan semua pihak dari konsekuensi dana pemerintah pusat yang telah digelontorkan bagi masyarakat kota kupang”, tegas pelapor yang tak ingin namanya dipublikasikan.

Masih dikatakan pelapor, Sebanyak tujuh orang pejabat ASN kota kupang dalam waktu dekat ini akan dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas pengadaan pakaian seragam kota kupang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019 senilai lebih dari enam miliar rupiah.

Dimana Ketujuh ASN kota kupang dalam jabatan yang  terlaporkan dalam laporan yang diterima redaksi antara lain; Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota kupang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota kupang, Pejabat Pembuat Komitmen, masing-masing anggota Kelompok Kerja (Pokja) sebanyak tiga orang dan salah satu pejabat fungsional Disdikbud yang melakukan perencanaan atas pengadaan pakaian seragam tersebut.(Tim)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru