oleh

Hasil Konsultasi, KPK Dorong Dewan Audit Anggaran KS – NIK

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Polemik pro dan kontra Kartu Sehat (KS) berbasis NIK Kota Bekasi yang mendapat perhatian serius dari warga  dalam beberapa aksi demo yang terjadi dalam satu pekan ini, akhirnya mendorong DPRD Kota Bekasi hari ini, Kamis (19/12/2019) datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi dan kordinasi supervisi.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro setibanya dari KPK menyempatkan diri untuk menjelaskan kepada awak media terkait hasil pertemuannya dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK dan Tim Kordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah).

Dewan tentunya mendukung segala upaya pencegahan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka itu kata dia DPRD akan melangkah lebih jauh dan tidak sembarangan tidak hanya semata – mata fakta integritas.

“Nanti, kita akan susun semacam Roadmap pembangunan budaya integritas, kejujuran, transparansi yang pada akhirnya akan mempermudah dalam pencegahan KKN tersebut.”ujar Chairoman.

Secara substansi jelas Choiruman eksektutif  seharusnya mematuhi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 82 tahun 2014 begitu juga dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019.

Tidak hanya itu akuinya, KPK juga mengatakan tidak ada masalah apabila DPRD ingin melakukan audit Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan tersebut.

“Baik itu kaitan dengan kepatuhan, anggaran maupun sistim atau perangkat yang disiapkan apakah sudah berjalan dengan baik. Dan itu untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan terhadap keuangan negara. dan itu (audit) semuanya bisa dilakukan. Ini yang menjadi masukan bagi kami di dewan.” ucap dia.

KPK justru kata Chairoman mendorong pihaknya untuk tetap melakukan audit terhadap Kartu Sehat tersebut. “Kita juga diminta oleh KPK untuk tidak segan – segan lakukan audit guna memastikan ada tidaknya penyimpangan keuangan negara,”tandasnya.

Baca juga :  Kapolres Banjar Salurkan Bantuan Ratusan Kilo Beras dan Sembako Melalui Bhabinkamtibmas Bersama Babinsa

Lebih lanjut ia katakan, kaitan dengan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), pihaknya juga sempat menanyakan terkait jawaban KPK, apakah surat tembusan tersebut ditujukkan ke DPRD. Dan secara tegas KPK menyarankan agar kepala daerah segera mengintegrasikan dengan JKN atau BPJS.

“Nah, kita pertanyakan apakah itu bermakna eksekutif bisa membuat sistim yang mandiri dan tak terintegrasi tapi yang penting merupakan sublementary dan tidak timpang tindih,” tanya Chairoman.

“Ini problem utamanya justru kita melihat adanya pola dan mekanisme baru yang mau dibuat oleh eksekutif tapi tak bisa Integrasikan (JKN),” terang Choiruman.

Chairoman pun mempertanyakan seperti apa mekanisme yang disebutkan oleh eksekutif  “tumpang tindih” tapi tidak integrasi karena kata Dia tidak melihat adanya arah untuk integrasi tersebut dan ini yang masih didalami oleh KPK. Bahkan KPK menyarankan pihaknya (DPRD) untuk menanyakan lebih lanjut pola yang disebut eksekutif tersebut, ujarnya.

Dalam konsultasi ke KPK itu menurut Chairoman ada suatu hal yang perlu dipahami bersama bahwa Tim Korsupgah merupakan mitra pemerintah daerah sejak 2016 dan sampai sekarang ternyata berorientasi kepada kepala daerah saja.

Namun sejak tahun 2019 ini Korsupgah KPK  tidak hanya mitra eksekutif saja tetapi legislatif sehingga informasi dari lembaga tersebut memberikan pemahaman kepastian hukum yang sama antara eksekutif dan legislatif.

“Ke depannya setiap kita konsultasi ke Tim Korsupgah harus dihadiri eksekutif dan legislatif sehingga akan menjadi satu informasi yang simetris,” ucap Politisi Fraksi PKS ini berharap. (Sofie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru