oleh

LSM LODRA Resmi Laporkan Kuwu Desa Ujungaris Ke Bareskrim dan Kemendes

Indramayu, Kicaunews.com – LSM Lembaga pengawasan jasa konstruksi LODRA resmi telah melaporkan di kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia (menteri desa PDTT bapak Drs. A. Halim iskandar,M.pd) serta kepada badan reserse kriminal kepolisian negara republik indonesia dengan surat nomor.045/lpjklodra/XII/2019 atas dugaan perbuatan melawan hukum saudara H. Tatang tarkilah selaku kepala desa ujungaris kecamatan widasari kabupaten indramayu jawabarat

H. Tatang tarkilah kepala desa ujungaris diduga kuat telah melakukan secara sengaja mencuri star kampanye dalam pemilihan kepala desa serentak diwilayah pemerintah daerah kabupaten indramayu yang menurut kami belum dimulai adanya pemilihan kepala desa serentak, namun dengan sengaja dan memaksakan dirinya untuk memasang spanduk yang bertuliskan “LANJUTKAN DUA PERIODE HAJI TATANGTARKILAH” dalam acara unjungan mbah buyut sufi didesa ujungaris kecamatan widasari Telah menuai dampak peristiwa yang tidak terpuji yaitu adanya pengeroyokan terhadap saudara munadi dan istri

Masih soal spanduk yang bertuliskan “LANJUTKAN DUA PERIODE HAJI TATANG TARKILAH” adalah bagian perbuatan melawan hukum sebagaimana peraturan menteri dalam negeri nomor 65 tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa (paragraf 3 kampanye pasal 27-32 dan paragraf 1 pasal 7-9 persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa) dan Peraturan daerah kabupaten indramayu nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan kuwu (paragraf 6 kampanye pasal 21 angka.1,2 dan 3) serta pasal 22–24.

Menanggapi soal spanduk, ketua LSM Lembaga pengawasan jasa konstruksi LODRA bahwa pemerintah desa ujungaris telah mengabaikan peraturan daerah kabupaten indramayu nomor 4 tahun 2017 tentang pemerintahan desa (paragraf 5 larangan kuwu pasal 38) serta mengabaikan sumpah janji jabatan kepala desa

Ketua LSM Lembaga pengawasan jasa konstruksi LODRA mendesak kepada menteri desa, PDTT bapak Halim iskandar dan kepala badan reserse kriminal kepolisian negara republik indonesia bapak Irjen listyo sigit prabowo dalam hal peristiwa tersebut agar segera diadili menurut hukum positip yang berlaku dinegara kesatuan republik indonesia

Baca juga :  Polres Indramayu Bersama Kodim 0616 dan BPBD Membangun Dapur Umum di Wilayah jatibarang Desa Bulak

Ditambahkan pasalnya, kepala desa tersebut diduga kuat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam susunan organisasi pemerintahan desa ujungaris sebagai perangkat desa dari jabatan sekretaris desanya adalah adik kandung H.Tatang tarkilah selaku kepala desa ujungaris (ali soddikin sebagai sekdes) hal demikian merupakan langkah bagian dari sistem KKN.

Sebagai tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dalam tegaknya supremasi hukum (rule of law Dalam pengertian dan prinsip pokok good and clean governance dapat diartikelkan sebagai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dalam pelaksanaan good and clean governance terdapat asas-asas yang harus diperhatikan dan dipatuhi yaitu; partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan,efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas serta visistrategis. Tandas rudi lueonardi ketua LSM LPJK LODRA. (MT jahol)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru