oleh

Program KS Berbasis NIK Distop Walikota, DPRD Kecewa Tak Diajak Bicara

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Surat Edaran Wali Kota terkait penghentian sementara program kartu sehat berbasis NIK (KS NIK) yang terbit beberapa waktu lalu, disayangkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi.

Berdasarkan keterangan surat tersebut, program kesehatan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi ini akan berhenti tanggal 1 Januari mendatang, alasan Pemkot Bekasi sedang merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan agar tidak tumpang tindih program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
“Kita menyayangkan kalau kartu sehat dihentikan, tidak ada solusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Sardi mempertanyakan penghentian KS-NIK berdasarkan surat edaran nomor: 440/7894/DINKES tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Jamkesda KS-NIK) tahun 2020. Surat edaran itu ditandatangani Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tanggal 29 November 2019.

Menurutnya, seharusnya pihak Pemkot menyampaikan kepada DPRD. Padahal, DPRD Kota Bekasi mendukung program pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.

“Ini kok Pemkot atau dinas kesehatan sengaja tidak memberitahukan ke DPRD tentang penghentian sementara KS-NIK itu. Jadi, dinas kesehatan tidak bisa sepihak saja,” kesalnya.

Terpisah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Ustuchri yang juga duduk di badan anggaran DPRD Kota Bekasi, menyayangkan pemutusan sepihak oleh Pemkot. Karena soal kesehatan ini menyangkut hajat orang banyak persoalan, memang ketika paripurna RAPBD kemaren, dinamikanya masih tinggi karena surat Surat rekomendasi KPK terkait Permendagri no 33 tahun 2019.

“Jadi saya kira langkah langkah itu harus dirumuskan bersama antara Wali Kota dengan DPRD jangan sampai kepeleset lagi. Dan yang jelas perda KS pun harus direview karena sudah tidak relevan lagi,” katanya.

Pihaknya mengaku akan melihat nanti apakah akan dihapus Perdanya karena akan ada antisipasinya.
“Sebagai antisipasinya pemerintah kota Bekasi harus duduk bersama dengan DPRD sebagai wakil masyarakat. Saya kira ada niat baik dari eksekutif untuk menghentikan program Jamkesda KS-NIK, sehingga tidak lagi menunggu evaluasi dari Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Baca juga :  Mahasiswa UIN Canangkan Gerakan Rumah Tanpa Asap Rokok

Tinggal penyesuaiannya, di APBD juga tidak berubah karena KUA-PPAS nya juga sudah dikunci dari periode yang lalu, sehingga harus ada penyesuaian seperti apa, jadi apa, itu perlu pembahasan dan duduk bersama.

“Jika program KS dihentikan kemanakah anggaran Rp383 miliar berlabuh nantinya itulah yang mau kita bahas? maka integrasi langsung dengan BPJS, karena memang itung itungannya memang kalo PNS, TNI/Polri, Pekerja yang menerima upah kemudian dibayarkan BPJS nya oleh perusahaan atau majikan tidak perlu lagi di-cover, tinggal berapa sisanya dan berapa hitung-hitungannya saya kira datanya harus dicocokin dan baru selanjutnya bicara soal penyesuaian,” jelasnya.

Ustuchri menyatakan Wali Kota tidak boleh gegabah karena ini menyangkut 300 miliyar lebih dan menyangkut 2.4 juta warga kota Bekasi, oleh karena itu Wali Kota harus duduk bersama dengan DPRD. (Sofie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru