oleh

Camat Puring Kebumen di Sidang PTUN dan PTTUN Kalah Kini Mengajukan PK ke Mahkamah Agung

Kebumen, Kicaunews.com – Berawal dari adanya pelaksanaan seleksi pengisian perangkat sekertaris Desa Kaleng Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu dengan perolehan hasil nilai ujian praktek dan tertulis tertinggi di peroleh peserta dengan nama muntasripah.

Namun peserta dengan hasil perolehan seleksi sekertaris Desa kaleng yang nilai di bawahnya bernama Purnomo protes dan meminta camat tiadak memberikan rekomondasi kepada muntasripah tetapi rekomondasi pelantikan agar kepada Purnomo lalu Camat Puring menerbitkan surat rekomondasi penolakan pelantikan terhadap Muntasripah dengan alasan Camat Puring mempermasalahkan SK Kepala Desa Kaleng terhadap pengabdian Muntasripah yang di ajukan untuk mendukung persyaratan berkas pengajuan mendaptar peserta seleksi.

Namun tanpa di sangka yang di persoalkan tentang SK Kades Kaleng perihal pengabdian kepada Muntasripah juga SK kades kaleng yang serupa tentang pengabdian juga di ajukan Purnomo sebagai persyaratan berkas dalam mendaptar peserta seleksi.

Karena yang di permasalahkan oleh purnomo juga sama akhirnya Camat puring mengeluarkan juga rekomondasi penolakan pelantikan juga terhadap Purnomo.

Karena merasa tidak mendapat keadilan dari di keluarkanya rekomondasi penolakan pelantikan oleh Camat Puring maka Muntasripah yang terbukti di Sah kan oleh panitia seleksi sebagai peserta dengan nilai tertinggi maka Muntasripah mengajukan sidang ke PTUN Semarang.

Dari hasil sidang PTUN Semarang Muntasripah dinyatakan MENANG. Keputusan Hakim memerintahkan agar Camat Puring mencabut surat rekomondasi penolakan pelantikan dan selanjutnya Camat Puring agar memberikan surat pelantikan terhadap Muntasripah.

Awak media Kicau news di perlihatkan photo copy Salinan hasil putusan Hakim PTTUN Surabaya oleh Dede suami Muntasripah.

Camat Puring tidak melaksanakan Putusan Hakim PTUN Semarang justru di dukung oleh Kabag Hukum Pemkab Kebumen mengajukan Banding ke PTTUN Surabaya namun hasilnya tetap sama dengan hasil putusan Hakim PTTUN Surabaya bahwa CAMAT PURING KALAH dan isi putusan agar Camat puring memberikan surat rekomondasi pelantikan terhadap Muntasripah.

Baca juga :  Pamulang Semakin Padat, Banyak Warga Tak Punya KTP Tangsel

Setelah turunnya putusan Hakim PTTUN Surabaya Camat Puring dalam waktu lebih dari tiga bulan tetap belum juga melaksanakan Putusan Hakim PTTUN Surabaya.

Maka Muntasripah menanyakan Surat rekomondasi pelantikan seperti yang di nyatakan oleh Hakim PTUN Semarang dan Hakim PTTUN Surabaya.

Tetapi tanpa melalui jalur kasasi justru Camat Puring di dukung bagian Hukum Pemkab Kebumen mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) pada hari selasa 19/11/2019 seperti yang terlihat dalam photo copy surat pemberitahuan permohonan dan penyerahan memori Peninjauan Kembali Nomor : 143/G/2018/PTUN.SMG sebagai kuasa pemohon adalah Muh Ari Wardana , SH , dkk seperti yang di perlihatkan ke awak media Kicaunews Selasa (3/12/2019) oleh Muntasripah.

Didalam pengajuan PK tercantum bahwa Camat puring menganggap Hakim keliru dalam putusan karena yang seharusnya di gugat Bupati Kebumen bukan Camat Puring.

Keluhan Camat Puring menjadikan sebuah pertanyaan awak media kicaunews karena jelas tercantum penolakan pelantikan Musripah yang bertanda tangan adalah Camat Puring bukan Bupati Kebumen.

Kini Muntasripah kembali menunggu hasil putusan PK yang di ajukan Camat Puring yang di dukung bagian Hukum Pemkab Kebumen Jawa Tengah.

Setiap awak media Kicaunews menemui Camat Puring di Kantornya, pegawai kecamatan Puring selalu menjawat Camat tidak berada di tempat dan hanya bisa bertemu dengan Julin Sekertaris Camat Puring. Saat di tanya awak media Julin tidak bersedia memberikan jawaban karena menurut Julin yang berwenang menjelaskan hal tersebut adalah Camat Puring.

Sungguh sebuah perjuangan luar biasa bagi Muntasripah dalam mencari KEADILAN setelah oleh Panitia penjaringan dan pengisian perangkat desa dalam formasi Sekertaris Desa Kaleng Muntasripah secara SAH sebagai PEMENANG tetapi perjalanan dalam menanti hak menerima SK Kepala Desa di persoalkan oleh Camat hingga PK ke MA. sungguh LUAR BIASA (Mugiono).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru