oleh

Tak Hadiri Pemanggilan Dewan, Ketua FS GTK – TKK Dituding Lecehkan Lembaga Legislatif

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Ketidakhadiran Ketua Forum Silaturahmi Guru Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kerja Kontrak (FS GTK – TKK) Lukmanul Hakim dalam pertemuan klarifikasi soal aksi demo minggu lalu yang menuding DPRD Kota Bekasi berkeinginan memotong gaji GTK danTKK, dinilai tak menghargai lembaga legislatif tersebut, Senin (2/12/2019).

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Abdul Rozak meminta agar diberikan sangsi kepada koordinator aksi demo yang dilakukan oleh FS GTK-TKK yang dinilai sudah melecehkan lembaga DPRD.

”Saya meminta BKPPD agar memberhentikan kordinator aksi dipecat karena sudah melecehkan lembaga dengan mengirimkan surat jawaban undangan  DPRD,” tegas Abdul Rozak diruang rapat
politisi Partai Demokrat ini juga memberikan waktu satu minggu kepada Kepala Disdik dan Kepala BKPPD agar segera memberikan sanksi kepada koordinator aksi.

”Kami Anggota DPRD Kota Bekasi merasa dilecehkan oleh seorang TKK yang diundang klarifikasi malah mengirinkan surat jawaban dan agitasi Demo,” tegas Bang Jek sapaan akrabnya.

”Dalam satu minggu ini kami akan menunggu hasil dari BKPPD dan Disdik, kalau tidak kami juga akan melaporkan atas pelecehan dan berita hoax,” tambahnya.

Undangan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi selain dihadiri ketua Komisi 1 dan anggotanya dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Karto didampingi Sekretaris Badan dan Kepala Bidang, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inayatullah di dampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Bina Program serta Pengurus Ikatan Wartawan Online(IWO) Kota Bekasi.

Ironisnya penggerak aksi unjuk rasa guru GTK dan TKK pada Jumat (29/11/2019) lalu itu malah mengirim surat balasan undangan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi tanpa memberi alasan ketidak hadiranya.

Senada dengan Ketua Komisi I, Nicodemus Gojang anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Kepala Disdik dan Kepala BKPPD untuk memecat yang bersangkutan (Lukmanul Hakim red) karena sudah jelas melecehkan dan menyebar isu hoax.

Baca juga :  Polres Tangsel Gelar Pers Release Perkara Pencabulan anak dibawah umur

”Kop surat dan isi surat jawaban dari kordinator aksi sudah jelas, legalitasnya forum tersebut dipertanyakan dan surat tersebut tidak ada stempelnya,” ucapnya

”Kita panggil secara lembaga agar hadir memberiakn klarifikasi, malah mengirimkan surat tidak hadir. Ini namanya pelecehan terhadap lembaga,” imbuhnya

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah mengatakan bahwa terkait aksi Demo yang dilakukan oleh FS-GTK TKK tanpa sepengetahuan Dinas dan tidak ada izin dari Dinas

”Sebelumya sudah menyarankan ke para Kepala Bidang (Kabid) agar melakukan pendekatan preventif dan demo yang dilakukan oleh FS-GTK TKK pihak dinas tidak pernah menyarankan dan tidak pernah menerimas surat pemberitahuan aksi dari para Guru TKK,” kata Inay.

Kadisdik juga mengatakan tidak banyak tahu tentang organisasi atau perkumpulan di Kota Bekasi.

”Setahu saya di Bekasi adanya Forum Honorer Indonesia (FHI) yang diketuai oleh Firman, kalau ini saya tidak tau,” katanya

Sementara itu Kepala BKPPD Kota Bekasi Karto menilai Guru yang melakukan aksi pada Jum’at ke Gedung DPRD Kota Bekasi dinilai “songong” (tidak sopan)

”Saya tidak tau ada demo itu namanya songong karena guru sudah mendapatkan gaji artinya ngapain demo,” katanya Karto di ruang Komisi I.

Karto juga menegaskan bahwa pihaknya menunggu hasil dari Dinas Pendidikan dan akan memanggil yang bersangkutan (Lukamanul Hakim red)

” Kami menunggu rekomendasi kepala Dinas Pendidikan, apapun rekomendasinya akan dilaksanakan kalaupun dikategorikan berat akan diberhentikan dipecat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Bekasi, Iwan Nendi Kurniawan mengaku kecewa dengan sikap kordinator aksi demo Lukmanul Hakim yang menuding dapat isu adanya pemotongan gaji TKK sebesar Rp2.8 juta dari media online.

Baca juga :  Kuasa Hukum Acam bin Mendung Minta KPK Pantau Persidangan Kliennya

“Itu pernyataan seolah menuding kami pelaku jurnalis media online memproduksi hoax. Kami kecewa ketidakhadiran Lukmanul Hakim. Hasil pertemuan ini akan kami kordinasikan dengan teman-teman pengurus IWO Kota Bekasi. Jika tidak ada sanksi tegas dari dinas terkait kemungkinan besar kita akan laporkan ke  kepolisian,” pungkasnya. (Sofie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru