oleh

Korban Pengoroyokan Berlanjut Mengadu ke Bareskrim Polri

Indrmayu, Kicaunews.com – Munadi korban pengeroyokan yang terjadi pada hari selasa tanggal 22 oktober 2019 dengan laporan polisi nomor:STBPL/B/285/X/2019/SPKT. Polres indramayu alhasil belum juga membuahkan hasil dari penyidikan penyidik polres indramayu provinsi jawabarat Dan tepat pada hari senin tanggal 2 desember 2019 saudara munadi telah mengirim surat atas permohonan perlindungan hukum kepada badan reserse kriminal kepolisian negara republik indonesia (karowassidik)

Permohonon munadi kepada bareskrim polri karowassidik untuk meluruskan (PERKAP) peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara penanganan pengaduan masyarakat dilingkungan kepolisian negara republik indonesia

Pasal (2) tata cara penanganan dumas dilingkungan polri bertujuan untuk: Terselenggaranya pelayanan dumas yang baik oleh polri dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat, Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian yang akuntabel dalam penanganan dumas dan Terselenggaranya dumas secara baik, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan

Pasal (3) Tata cara penanganan dumas dilingkungan polri dilaksanakan dengan prinsip; Legalitas yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang undangan,Transparan yaitu memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan

Sesuai dalil peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana telah disebutkan pada pasal 1 angka (21) menyebutkan; Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1(satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Angka (22) menyebutkan; Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan. Pasal 14 (1) Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.

Baca juga :  LGBT Dianggap Berbahaya, Begini Komentar Wasekjen PTKP PB HMI

Munadi menegaskan agar perkara yang menimpa dirinya beserta istri, supaya dapat diusut tuntas tanpa tebang pilih karena indonesia adalah negara hukum sebagaimana marwah UUD 1945 pasal 1 ayat (3), dan munadi mendorong kepada kepolisian negara republik indonesia untuk bekerja secara profesional dalam menangani sebuah kasus perkara apapun, berharap dalam kasus yang menimpa pada munadi agar bapak idam selaku kapolri bisa mengevaluasi jajaranya dalam hal penanganan dumas dilingkungan kepolisian negara republik indonesia (MT jahol)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru