oleh

Kelurahan Tlogomulyo Semarang Diduga Lakukan Pungli Dalam Program PTSL

Semarang, Kicaunews.com – Pemerintah menginginkan agar semua tanah yang ada di Indonesia bisa bersertifikat semua atau HM dengan biaya gratis justru di manfaatkan sebagian oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Padahal Sesuai aturan SKB 3 Menteri boleh mengambil biaya dari masyarakat hanya Rp. 150 Ribu justru di RT.01 RW 05 Kelurahan Tlogomulyo. Kecamatam Pedurungan, Kota Semarang mencapai 2,5 juta/sertifikat.

Anehnya warga yang sudah membayar 2,5 juta lunas untuk pengajuan sertifikat massal tersebut sampai sekarang kurang lebih satu tahun belum selesai.

Saat di temui wartawan di rumahnya, warga menceritakan bahwa dirinya ikut sertifikat masal dan di janjikan sama RT berinisial SRZ tiga bulan jadi dengan sistem pembayaranya di angsur, sampai peluanasan 2,5 juta tidak di beri tanda terima oleh RT, karena lama jadinya warga sempat menanyakan kepada RT sudah jadi apa belum.?tapi RT hanya janji janji terus sampai setahun lebih.

“Padahal warga berharap sertifikat tersebut bisa cepat jadi karena ingin di gadaikan buat modal Kami sangat berharap sertifikat bisa cepat jadi sesuai janji pak RT dulu,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.

Warga menambahkan saat dirinya ikut sertifikat masal RT yang menawarkan sendiri untuk ikut masal karena merasa tanahnya belum bersertifikat warga menyutujui ikut membuat sertifikat massal kepada RT.

“Kami ikut program ini karena penawaran pak RT,” imbuhnya.

Sungguh ironis pembuatan sertifikat massal yang semestinya gratis atau boleh mengambil biaya dengan ketentuan Rp. 150 ribu tapi bisa mencapai Rp. 2,5 juta tapi sudah 1 thn lebih belum jadi.

SRZ ketua RT 01 saat di konfirmasi terkait adanya pembuatan sertifikat massal pembayaranya mencapai 2,5 juta. SRZ mengatakan bahwa kalau dari pemerintah ya gak ada dan dari pak lurah juga tidak ada.

Baca juga :  Pelaku Pornoaksi Akhirnya Dipecat Tidak Terhormat sebagai Pengurus di MUI Kota Bekasi

“Gini lho sertifikat massal itu tidak ada hubungannya sama pak lurah, panitia kan dari masyarakat kalau berkas komplit pak lurah pasti tanda tangan, cuma kesannya dari masyarakat itu sendiri pak lurah juga ikut,” ujar SRZ pada wartawan di rumahnya, sabtu (23/11/2019)

SRZ juga menjelaskan mengapa hampir satu tahun lebih sertifikat belum jadi. “Misal pengajuan di awal tahun atau di akhir tahun jadinya ya akhir tahun jadinya, istilahnya ya seperti pengajuan muserbang dan lainnya, kalau pengajuan di tahun 2019 keluarnya ya 2020,”katanya.

SRZ juga menyarankan agar wartawan menanyakan langsung ke bagian sekretariatnya saja di karenakan di sekretariatnya ada ketuanya dan ketuanya itu RW 05 MTJB.

“Kalau masalah setor uang pembuatan sertifikat sama bendahara karena di seketariat ada bendahara, ketua serta panitia lainnya,” pungkasnya

Di tempat terpisah MTJB ketua RW 05, saat akan konfirmasi tidak ada di rumah. Di SMS melalui Whatsapp mengatakan, Waalaikumsalam. Masalah sertifikat intinya dari BPN sudah jadi kami panitia tugasnya membantu BPN di lapangan memproses persyaratan sertifikat.

“Masalah pencetakan sertifikat tugas dari BPN. Untuk pembagian sertifikat bon menunggu perintah dari pusat” katanya.

Sedangkan untuk PTSL kami nyatakan gratis. Kalau ada yang laporan PTSL bayar itu intinya ada orang yang tidak suka dengan panitia tolong di sampaikan pada kami.

“Kami panitia benar-benar murni dari unsur masyarakat dan tokoh masyarakat.” pungkasnya

(Syailendra)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru