oleh

Warga MGT Mustikajaya Kecewa Pemkot Bekasi Tak Juga Tutup THM

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Warga sudah lama menunggu kejelasan sikap Pemerintah Kota (Pemkot)Bekasi untuk menutup Tempat Hiburan Malam (THM) yang dinilai membuat resah warga Perumahan Mutiara Gading Timur (MGT) Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya.

Namun sayangnya tidak membuahkan hasil warga pun merasa kecewa. Padahal sejumlah tokoh masyarakat, anggota DPRD Kota Bekasi, Camat, Lurah Mustikajaya, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Perdagangan, Kapolsek Bantargebang, perwakilan Polres Bekasi Kota dan Satpol PP menggelar pertemuan untuk membahas desakan warga MGT yang menginginkan wilayahnya bebas dari THM, Kamis (21/11/2019).

Menurut anggota DPRD Kota Bekasi, Alimudin permasalahan ini seharusnya ada kejelasan atas keresahan warga yang sudah bertahun – tahun dirasakan adanya tempat karaoke yang berjumlah sekitar 7 THM.

Pertemuan itu kata Alimudin tidak secara tegas menyimpulkan akan menutup 7 THM yang diduga melanggar SOP seperti menyediakan minuman keras dan LC (Ladies Club) yang berpakaian seronok yang sempat ramai diprotes warga bulan lalu.

Tuntutan warga ada beberapa hal yang diminta diantaranya transparansi surat kesepakatan antara pemilik karaoke dengan Kepolisian yang selama ini warga tidak mengetahui isi dari kesepakatan tersebut. Lalu soal data jumlah tempat karaoke yang ada di MGT  baik yang sudah ditutup karena tak ada ijinnya dan yang masih beroperasi.

“Sebagai anggota Dewan saya pun akan berupaya untuk memperjuangkan aspirasi warga sesuai dengan janji saya sebagai wakil rakyat dan akan saya sampaikan ke pimpinan dewan, ” bebernya.

Hasil audiensi yang dilakukan perwakilan dari warga MGT dan Ormas Islam bersama unsur pemerintahan dan kepolisian setempat masih tahap proses dan belum memuaskan warga yang datang ke Kantor Kelurahan Mustikajaya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, ada dua permintaan dari hasil audiensi tadi, yang pertama perjanjian dari pihak karaoke dan soal izin, dan rencananya anggota DPRD Kota Bekasi akan mengunjungi Kemendagri.

Baca juga :  Waduh, Anis Baswedan Batal Hadiri Musrembang

“Ke satu permintaan kejelasan hasil dari pada perjanjian kepada pihak karaoke dengan aparat dalam waktu dekat dari pihak Dinas terkait akan disetujui oleh Kapolsek dan akan diterima. Dan ke dua, terkait dengan minuman keras (miras) ini ada kebijakan baru dari Pusat izinnya sudah online, sehingga ada tahapan- tahapan yang harus dilakukan. Besok kami dari DPRD Kota Bekasi ada 25 orang akan mengunjungi Kemendagri dan sekaligus akan menyampaikan terkait keluhan-keluhan perijinan online yang langsung diizinkan oleh pusat,” kata Alimudin.

Sehingga pengawasan pihaknya, kata Alimudin, yang ada di wilayah Kota Bekasi hanya meliputi pengendalian dan pengawasan untuk kerja sama.

“Dan untuk pengendalian dan pengawasan ini, apapun yang terjadi di lapangan, apabila pada pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan aturan dan Undang-undang, maka kita berhak menyampaikan kepada aparat hukum dan ini akan menjadi bukti kuat untuk menyampaikan keluhan masyarakat kepada aparat ataupun ke Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Sementara salah satu perwakilan dari Ormas Islam, Nanang Seno mengatakan dengan tegas menolak keberadaan THM yang berada dekat dengan rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Sedangkan THM di Perumahan MGT dekat dengan Masjid, SMK N 3 dan dekat dengan pemukiman warga.

“Untuk itu, Pemkot jangan memberikan ijin kecuali kalau memang mayoritas warganya membolehkan. Kita khawatir bisa merusak moralitas generasi muda,” terang Nanang.

Sementara itu, Camat Mustikajaya Gutus Hermawan mengatakan, persoalan tersebut telah diatasi masing-masing bidangnya.

“Terima kasih atas masukan masukan dan usulannya, dan kami akan bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai dengan kewenangan kami,” singkat Gutus kepada warga yang menunggu hasil audiensi di Kecamatan Mustikajaya.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Bekasi Tedi Hafni mengatakan, THM itu sudah ada izinnya dari Kementerian Pariwisata.

Baca juga :  Anggota Polsek Cisolok Polres Sukabumi Pengamanan Gallider Comunity Angkot  Cidahu

“Nomor izin perusahaan itu mereka dari pusat (Kementerian), pemiliknya itu bisa mengajukan dari permohonan (online). Sementara ini kita mengevaluasi dulu di lapangan ada masalah atau tidak,” kata Tedi.

Lanjut pihak wilayah hukum Bantar gebang kepolisian melalui Kapolsek Bantargebang Kompol Ali Joni menjelaskan, tentang adanya demo warga pada saat itu mereka menuntut agar tempat karaoke ditutup.

“THM itu sudah memiliki izin, birokrasinya kan ada di pemerintahan. Nanti anggota Dewan yang koordinasi ke pihak Kementerian,” kata Joni saat audensi dengan warga di wilayah Kecamatan Mustikajaya. (Sofie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru