oleh

Waka PN Kota Bekasi : Pers Penting dalam Proses Peradilan Independen dan Transparan

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bekasi Kelas 1A Khusus, Mukhlis, menyampaikan peran pers sangat penting untuk mengawal proses peradilan yang independen dan transparan.

Hal itu diungkapkannya dalam kegiatan Coffe Morning dan Dialog Interaktif bersama AWPI DPC Bekasi Raya dan PN Bekasi Kelas 1A Khusus di Rumah Makan Wulan Sari, Jumat (15/11).

Kegiatan diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya, diantaranya Wakil Ketua PN Bekasi Kelas 1A Khusus Mukhlis, Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Anggreany Hariyani Putri, Praktisi Hukum Andreas Sapta Finady dan Wartawan Senior Didit Susilo.

Dikatakan Muhlis, keberadaan pers sangat penting dalam memberikan pencerahan kepada para pencari keadilan. Tupoksi antara pers dan pengadilan juga memiliki kesamaan dalam hal mencari kebenaran.

“Karena itu sinergitas antara pengadilan dan pers itu sangat penting agar masyarakat dan para pencari keadilan bisa mendapatkan informasi yang aktual mengenai proses hukum di pengadilan,” ungkapnya di depan para peserta diskusi.

Dirinya menjelaskan, fungsi PN adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. PN tidak boleh menolak dengan alasan apapun, termasuk dengan alasan tidak ada dasar hukumnya.

Dalam membuat sebuah putusan hakim pengadilan harus sesuai dengan tiga azas yaitu legal justice (adanya aturan hukum) moral justice (adanya keadilan bagi para pihak) dan social justice (harus memberikan manfaat bagi masyarakat).

Dalam proses peradilan dikenal azas cepat, sederhana dan murah. Karena itu untuk mewujudkan azas tersebut, Mahkamah Agung (MA) sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia melakukan sejumlah inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Misalnya aplikasi e-Terang (pembuatan surat keterangan secara elektronik), dimana para pemohon surat keterangan tidak pernah dipidana bisa melakukan pendaftaran secara online, jika sudah persyaratan sudah lengkap, maka tidak sampai 10 menit surat keterangan sudah selesai.

Baca juga :  Polres Purwakarta Polda Jabar Ungkap 6 Perkara Tindak Pidana Kasus Narkoba Selama Ops Antik Lodaya 2019

“PN juga sudah mencanangkan zona integritas sejak tahun 2016. Karena itu kami meminta rekan-rekan pers untuk ikut mengawasi dan membantu kami untuk menjaga integritas dan pelayanan kepada para pencari keadilan,” paparnya.

Di tempat yang sama, Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara), Anggreany Hariyani Putri, mengatakan pers memiliki fungsi sebagai social control dan mempunyai hak untuk pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.

Misalnya dalam membuat sebuah berita, seorang jurnalis harus sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi. Pers juga berhak untuk memberikan kritik jika melihat ada penerapan hukum di pengadilan yang salah, sehingga menciptakan budaya yang transparan.(sofie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru