oleh

APDESI: Kades Jangan Jadikan Bancakan Korupsi Dana Desa

Bandar Lampung, Kicaunews.com – Asosiasi Perangkat Desa Selurih Indonesia APDESI menyoroti banyaknya penyelewengan dana desa (DD) yang banyak menyeret para Kepala Desa (Kades) dan perangkat Desa, dari 2015-2018.

Menurut Ketua Umum APDESI Buyung Suhardi, S.Sos dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat sangat bagus untuk pembangunan desa. Akan tetapi, faktanya banyak diselewengkan, sehingga ia mengaku sedih dan sangat prihatin.

“Kalau saya lihat sih dana desa ini banyak bocornya, kedepan saya usul ngak perlu banyak-banyak pendampin, cukup satu yang paham seperti pendamping dari PNPM dsn camat, gak perlu banyak-banyak,” ujar Buyung Suhardi, Jumat (15/11/2019).

Di paparkan mantan kepala desa di Kabupaten Tanggamus ini, diketahui untuk dana desa pada RAPBN 2020 pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 72 triliun, artinya ada kenaikan sekitar 2,87% dari 2019 yang sebesar Rp 70 triliun.

“Semangatnya, dana desa dapat dimanfaatkan desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Artinya dana desa tujuannya untuk kesejahteraan warga di desa,” ungkapnya.

Namun demikian, teris dia, pada prakteknya di lapangan masih banyak Kepala Desa maupun perangkat desa yang berbuat curang dengan menyalahgunakan dana desa, sehingga tidak jarang berurusan dengan hukum hingga masuk penjara.

“Hal ini lah yang sangat kita sayangkan, kenapa para kades-kades tersebut tidak memamfaatkan dengan sebaik-baiknya dana desa, kami sangat sayangkan,” terangnya.

Padahal, sejak tahun 2015-2018 pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 186 triliun untuk 74.954 desa. Namun terdapat 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus korupsi yang ditindak penegak hukum sepanjang 2018 dengan kerugian negara yang mencapai Rp 37,2 miliar.

Banyaknya penyelewengan tersebut, Buyung menambahkan setidaknya ada 8 modus penyelewengan dana desa pertama, yakni membuat rancangan anggaran di atas harga pasar. Kedua, mengklaim pembangunan fisik yang dibangun dengan dana proyek lain sebagai proyek dana desa.

Baca juga :  PP 11/2017, Ketua KASN : Pemerintah Harus Mentaatinya

Ketiga, meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Kempat, pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan/kabupaten.

Kelima yakni penggelembungan honor perangkat desa dan alat tulis kantor. Keenam, memungut pajak atau restribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak. Ketujuh, permainan kongkalikong dalam proyek yang didanai dana desa. Kedelapan, yakni membuat proyek fiktif yang dananya dibebankan ke dana desa.

”Pencegahannya, pemerintah cukup sertakan pendampingan dari PNPM karena mereka yang paham akan pembuatan perencanaan serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa. Kami APDESI sangat mendukung pemerintah dalam program Dana Desa, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah serta mengurangi kesenjangan ekonomi kota dan desa” paparnya.

Ketua Umum APDESI ini juga berharap agar kedepan para kepala desa di Indonesia, dapat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, jalankan program kerja dana desa sesuai dengan juklak dan juknis yang sesuai dengan aturan yang ada.

“Para kepala desa jangan jadikan bancakan korupsi, karena dana desa ada bukan milik kepala desa, tetapi untuk pembangunan desa,” tandasnya. (Ahmad/ron)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru