oleh

Nelayan Tradisional Tak Butuh Sertifikasi

Indramayu, Kicaunews.com – “Jangan Ajari Ikan Berenang dan Jangan Kau Uji Bagaimana Cara Ikan Berenang”, itulah kira-kira ungkapan yang pas untuk menjawab rencana penerapan sertifikasi nelayan yang akan dilakukan oleh Menteri baru Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Ujar ling Rohimin Sekjend DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTl) pada wartawan melalui selluler, Selasa (12/11/2019).

Iing menambahkan, Jawaban tersebut saya sampaikan saat seorang nelayan tradisional yang datang bertanya “apakah benar kami nelayan tradisional ini harus bersertifikasi?”. Jawaban saya adalah nelayan tradisional yang di dalamnya termasuk pembudidaya tradisional tidak butuh sertifikasi.

Nelayan tradisional ibarat ikan, maka dia tidak perlu lagi diajari bagaimana caranya berenang, apalagi kalau sampai ada yang mau menguji bagaimana caranya ikan berenang….hahahahaha…saya ketawa terbahak-bahak. “Memang Mentri KKP ahli apa dalam bidang nelayan dan kelautan? Dia sudah memegang sertifikat keahlian dari mana?” Tanya saya sambil tersenyum. Sebelum melakukan sertifikasi terhadap nelayan tradisional, sertifikasi dulu dong menterinya, karena dia yang bertanggung jawab mengurusi nelayan dan kelautan di Indonesia, kalau urusan yang besar ini diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya.

Nelayan tradisional sudah sangat ahli dalam keahliannya, tak perlu lagi diuji dan harus memiliki selembar kertas sebagai bukti akan keahliannya. Ketika pemerintah melarang nelayan menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan…helloooo!!!, kemane aje lo selama ini?, kami nelayan tradisional sudah sejak zaman nenek moyang berabad-abad yang lalu, tidak pernah menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan. Ketika pemerintah dengan gagah perkasanya melakukan penangkapan dan penenggelaman terhadap kapal asing yang melakukan pencurian ikan di laut Indonesia…..helllooooo!!!, basi kali ah, kami nelayan tradisional sudah ribuan kali menghadang dan mengusir kapal asing yang mencuri tersebut, kamilah penjaga kedaulatan NKRI di laut, kamilah yang pertama kali melihat dan melaporkan adanya kapal asing di laut, tapi setelah dilaporkan ternyata tidak ada tindakan sama sekali, eh ada yang baru lima tahun melakukan penangkapan dan penenggelaman kapal, sudah merasa hebat.

Baca juga :  Menpan RB Sebut Berhentikan 3.240 ASN Terlibat Korupsi, Begini Komentar KASN

Sertifikasi untuk sebuah profesi memang penting dilakukan, hal ini untuk memberikan standarisasi keahlian terhadap berbagai profesi yang ada. Di samping itu, sertifikasi dilakukan, karena banyaknya penipuan dan pembohongan serta penyalahgunaan akan keahlian yang dimilikinya. Seorang guru matematika mungkin saja bisa mengajar pelajaran Pancasila di kelas, meskipun bukan keahliannya. Tetapi kalau nelayan berbohong dan tidak biasa melaut, jangankan untuk mencari ikan, baru naik perahu saja sudah mabuk laut bahkan mungkin sangat membahayakan nyawanya karena tidak bisa mengendalikan perahu dan dihantam ombak yang menerjang.

Sekali lagi, sertifikasi untuk berbagai profesi memanglah penting, tetapi sertifikasi untuk nelayan tradisional tidaklah perlu. Mengapa demikian, Selain karena berbagai alasan tersebut di atas. Alasan lainnya adalah, untuk apa sertifikasi tersebut?

Kalau seorang pekerja telah mengantongi sertifikasi, maka dia akan “dihargai” lebih mahal dibandingkan pekerja lain yang tidak bersertifikasi. Seorang guru dan dosen yang bersertifikasi mendapatkan tunjangan dari pemerintah, sementara yang tidak bersertifikasi tidak mendapatkan tunjangan tersebut. Lalu bagaimana dengan nelayan tradisional? Bersertifikasi atau tidak, sama saja nasibnya seperti ini. Atau mungkin pemerintah mau memberikan tunjangan yang besar kepada nelayan tradisional, ya dengan senang hati nelayan tradisional akan berbondong-bondong mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi nelayan.

Sertifikasi harus diterapkan kepada selain nelayan tradisional, karena terbukti selama ini nelayan besar telah banyak yang melakukan kerusakan di laut dengan alat tangkap yang merusak lingkungan. Anak buah kapal, nahkoda dan pemilik kapal yang tidak masuk kategori nelayan tradisional memang wajib bersertifikasi, karena mereka bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri. ABK harus bekerja secara profesional karena bertanggung jawab terhadap nahkoda, kemudian ABK dan Nahkoda bertanggung jawab kepada juragan atau pemilik kapal, juragan bertanggung terhadap pemerintah. Satu sama lain saling memiliki hak dan kewajiban, jika ada yang melanggar maka akan ada yang dirugikan di situlah pentingnya sertifikasi, untuk menjamin tidak adanya pihak yang dirugikan.

Baca juga :  Bangunan semi permanen di Serua yang tak sedap di Pandang mata

Tetapi nelayan tradisional bekerja bukan untuk orang lain melainkan untuk dirinya sendiri. Tidak terkait dengan hak dan kewajiban terhadap orang lain, sehingga tidak butuh sertifikasi.

Demikian juga halnya dengan pembudidaya ikan dan udang tradisional. Tidak butuh sertifikasi karena selama ini sudah terbukti tidak melakukan perusakan lingkungan dan melakukan budidaya yang ramah lingkungan.

Lalu alasan berikutnya adalah, sertifikasi untuk siapa?

Sertifikasi CBIB untuk pembudidaya, jelas-jelas adalah untuk kepentingan eksportir, pengusaha besar, industri besar dan para pembeli di luar negeri. Tidak ada kepentingannya untuk pembudidaya tradisional. Apalagi jika diuraikan dari sudut pandang politik dagang dan pasar bebas, maka akan lebih terang benderang lagi, untuk siapa sertifikasi tersebut.

Apakah sertifikasi untuk kepentingan nelayan tradisional? Tentu tidak. Sekali lagi, sama dengan pembudi daya, sertifikasi nelayan adalah untuk kepentingan politik dagang dan pasar bebas.

Pada sisi lain, pemerintah seharusnya mampu melindungi nelayan, bukan malah terjebak pada politik dagang negara lain dan pasar bebas. Kita harus berdaulat dan kita harus mengendalikan pasar, bukan malah dikendalikan pasar. Bagaiamana caranya? Jawab sendiri dong….masa iya bertanya pada nelayan. (Red/Syailendra)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru