oleh

DPRD Akan Telusuri Praktik Percaloan IMB di Kavling DPR

KOTA TANGERANG, KICUNEWS.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Kosasih menyesalkan dugaan adanya keterlibatan oknum pegawai Pemkot dalam percaloan izin bangunan di Kawasan Kavling DPR, Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Hal itu terungkap ketika rombongan anggot DPRD Kota Tangerang melakukan sidak di lokasi itu pada Senin (31/10/2019) lalu dan salah satu pemilik menyebut kalau proses perizinan bagunan milikinya sedang diurus oleh ASN Pemkot Tangerang.

Dengan beitu, Kosasih menegaskan, bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap oknum petugas yang melakukan pengurusan izin terhadap bangunan di Kawasan Kavling DPR tersebut.

“Kita akan telusuri jika ada keterlibatan oknum petugas. Soal sanksi itu kita serahkan kepada badan kepegawaian (BKPSDM, red),” terang Kosasih, Senin (4/11/2019).

Diberitakan sebelumnya, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Tangerang melalui Kabid Pengawasan Bangunan, Hadi Baradin menegaskan, bahwa puluhan bagunan di kawasan tersebut belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan atau IMB.

“Hanya empat pemilik bangunan yang memenuhi panggilan untuk klarifikasi kelengkapan adminstrasi perizinan,” terang Hadi.

Dari hasil klarifikasi itu, kata Hadi, terbukti para pemilik bangunan belum memiliki IMB dan masih dalam proses.

“Mereka jelas belum memiliki IMB, nanti kita rapatkan dulu ke pimpinan untuk tindakan lebih lanjut. Nanti kita akan  melayangkan surat rekomendasi penyegalan kepada Satpol PP Kota Tangerang,” tegas Hadi.

Terkait lemahnya pengawasan dan pendataan bangunan di kawasan itu, Hadi mengakui kalau pihaknya masih belum maksimal. Dia beralasan  karena terbatasnya petugas di Dinas Perkim. Sehingga, pendataan bangunan di komplek DPR itu belum dapat diinventarisir.

“Nanti kita akan bikin strategi. Untuk pendataan bangunan yang ada di wilayah Kavling DPR kita kekurangan personil,” imbuh Hadi.

Baca juga :  Kabid Humas Polda Jabar : Rosul SAW Tidak Pernah Membenci dan Dendam Pada Orang Lain

Sementara saat ditanya peruntukan lahan di lokasi itu, Hadi enggan berkomentar.

“Kalau masalah peruntukan bukan di Perkim yang berwenang, melainkan Dinas Tata Ruang,” tandas Hadi. (aput)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru