banner 728x250

Pelaku Kejahatan LH Perlu Dituntut Perdata dan Pidana,Mampukah Pemkab Bekasi ?

  • Bagikan
banner 468x60

Cikarang, Kicaunews.com – Ketum LSM Suara Independen Rakyat Adil (SIRA) H.Erikson Manalu yang biasa dipanggil Erik sapaan akrabnya mengatakan, sudah saatnya para pelaku “kejahatan lingkungan hidup” dihadapkan dengan delik hukum baik secara perdata maupun pidana.

Kejahatan Lingkungan Hidup menurut Erik sama dengan pelaku koruptif sebab kejahatan lingkungan hidup sama – sama menggerogoti  bahkan memusnahkan kehidupan yang ada di bumi NKRI,  terkhusus kita sebagai makluk hidup yang paling sempurna yaitu manusia.

banner 336x280

Namun ironisnya kedua kejahatan itu baik lingkungan hidup dan korupsi sama – sama pelak utamanya manusia itu sendiri, ucap Erik.

“Namun Undang Undang terkait Lingkungan Hidup,maupun sanksinya, tidak demikian “saklaknya” yamg ada adalah Sanksi admistrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya,hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sanksi Administratif di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PetunjukPelaksanaan Penerapan sanksi Administratif di bidang Perlindungan Pengelolaaan Lingkungan Hidup, Pengaturan penegakan hukum lingkungan hidup melalui sanksi administrasi disebabkan karena penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup, melalui sanksi administasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi
merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunya sifat reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar.

Berbeda dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana penerapan sanksi administrasi oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (nonyustisial), sehingga penerapan sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan.

Baca juga :  Kapolres Sinjai Hadiri Pengukuhan dan Pelantikan Ketua PBVSI Sulsel, Ini Harapannya

“Yang tak kalah pentingnya dari penerapan sanksi administrasi ini adalah terbuka ruang dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat,” tegasnya.

Seharusnya kata Erik dengan penerapan sanksi administratif lebih cepat dapat dilakukan tanpa proses “Pengadilan” sudah seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh DPLHK Kabupaten Bekasi,dalam hal ini Kepala Bidang Gakhum sebagai Pelaksananya,namun faktanya semakin marak persoalan “Lingkungan Hidup”dan makin “krodit” tanpa ada upaya yang serius dari Bidang Gakhum.

“Sehingga disinyalir kuat “Sarat Pemainan” atau diduga dijadikan “Bancakan”dan berharap dengan telah dilantiknya beberapa pejabat pada Dinas DPLHK ,segera ada action yang nyata dan masuk pada konteks Persoalan penanganan “Lingkungan Hidup”  yang sangat kompleks,sebab harus segera dikendalikan,apalagi mendekati penghujan,”tandasnya

Ditambahkan Erik, Peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) beserta peraturan pelaksanaannya terdiri dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan Menteri, peraturan kepala daerah dan
peraturan daerah untuk melaksanakan UUPPLH, pertanyaannya.

“Apakah sudah ada payung hukum,terkait Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi,seperti Perda Lingkungan Hidup dan Turunannnya? ini menjadi PR besar bagi kaum legislatif (DPRD) yang baru dilantik beberapa waktu lalu,”bebernya.

“Dan Rencana Perlindungam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) atau perencanaan tertulis (Masterplant) yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu yang menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang & Menengah (RPJP/MD) dan merupakan bagian yang integral dalam pembangunan ekonomi, Kabupaten Bekasi kedepan,”ujarnya

Sindiran halus, Erik mengatakan, kurang yakin juga saya, Camat Tambun Utara yang baru Deni, sebab di tempat sebelumnya juga tidak terlihat upaya nyata,dalam penanganan sampah, dan berimbas pada pencemaran lingkungan hidup,di wilayah Babelan.

Baca juga :  Bhabinkamtibmas Polsek Terisi Silaturahmi Bersama Warga Desa Karang Asem

“Namun demikian kita harapkan ada kepedelian nyata, sebab persoalan lingkungan hidup,harus mau koordinasi lintas sektoralnya ditingkatkan,dan merupakan tanggung jawab kita juga sebagai masyarakat,”tutupnya. (Sofie)

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *