oleh

Warga Minta Dinas Koperasi Bertindak Tegas, Pinjaman Berbunga Tinggi Berkedok Koperasi

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Usaha peminjaman uang berbunga alias rentenir berkedok koperasi simpan pinjam yang sering terjadi di masyarakat bagaikan buah simalakama Kehadirannya memang dibutuhkan masyarakat terutama masyarakat kecil sebagai modal usaha namun disisi lain jika dibiarkan justru makin melegalkan praktek rentenir ditengah – tengah masyarakat.

Ketua RW 19 di Perumahan Graha Harapan , Mustikajaya, Kota Bekasi, Jumiran mengaku jika praktek pinjaman uang berbunga tinggi berkedok koperasi sudah banyak bermunculan bahkan peminjamannya dari kalangan ibu – ibu yang punya usaha kecil.

“Mereka umumnya tak bisa berbuat apa – apa karena kebutuhan ekonomi sementara tidak ada modal dan jaminan yang bisa digunakan untuk meminjam uang. Ya akhirnya usaha rentenir makin leluasa,” terangnya. Senin (21/10/2019).

Namun begitu dirinya perlu menekankan kepada semua pihak untuk andil dalam mencarikan solusi agar praktek usaha pinjaman uang berkedok rentenir apalagi menyebutnya sebagai koperasi. Diakuinya banyak korban yang terjerat rentenir sampai ada yang menjual rumahnya.

“Dinas terkait harus ambil peran mengawasinya dan tindak tegas. Jangan sampai ijin yang sudah diberikan disalah gunakan oleh oknum yang membuat citra koperasi tercoreng,” tegas Jumiran.

Untuk itu, di lingkungan RW 19 telah berdiri sebuah koperasi syariah dimana warga yang meminjam uangbuntuk keperluan usahanya tidak dikenakan bunga. ” Warga yang meminjam bisa mengembalikan uangnya tanpa harus dibebani bunga. Mereka bisa mengembalikan sesuai mekanisme yang sudah diatur koperasi kami,” terangnya.

Menanggapi hal ini, Jaenudin Sitanggang, Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, angkat bicara terkait makin banyaknya pinjaman uang berbunga berkedok koperasi.

Menurut Jaenudin jika memang benar ada masyarakat yamg merasa menemukan dan dirugikan atas usaha tersebut bisa melaporkan permasalahan itu ke pihaknya dengan menyerahkan bukti dan nama serta alamat koperasi yang melanggar prinsip – prinsip Koperasi.

Baca juga :  Best Western Premier The Hive, Tawarkan Paket Social Events Menarik

“Perlu investigasi kebenarannya. Jika benar ada yang melaukan praktek rentenir akan diberikan sanksi sesuai ketentuan.¬† Klu ada info tidak perlu rahasia – rahasiaan sekarang ini terbuka semuanya. Kalau perkara pinjam meminjam itu internal koperasi. Pemerintah tidak boleh mengintervensi tentang kegiatan usaha koperasi. Sesuai prinsip¬† koperasi yaitu prinsip kemandirian,” jelasnya.

Menurut Jaenudin yang jadi masalah hingga saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang jasa usaha koperasi karena soal kegiatan koperasi hal itu diputuskan berdasarkan rapat anggota.

Jika di koperasi tersebut tidak ada rapat anggota berarti kata Jaenudin kesalahan ada di internal koperasi tersebut. “Karena diinternal koperasi itu kan ada pengurus, ada pengawas dan ada anggota. Sedangkan fungsi pemerintah itu fasilitator, motivator dan regulator dalam pembinaan dan pengembangan koperasi,” beber Jaenudin.

Untuk itu lanjut Kabid Koperasi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan dan usaha koperasi menjadi tanggungjawab bersama, karena koperasi berbadan hukum maka semua yang terlibat di dalam koperasi punya tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum.

Namun pengakuan Jaenudin Sitanggang, sampai saat ini masyarakat belum ada yang mengadukan ke pihaknya, kalau merasa dirugikan atas kegiatan koperasi yang berkedok rentenir.

“Belum ada aduan karena itu masalah internal. Kalau ada permasalahan hukum yach tugasnya para penegak hukum yang memproses. Kami lebih fokus ke pembinaan dan pengembangan agar koperasi bisa tumbuh dan berkembang,”ujar Jaenudin. (Sofie)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru