oleh

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja Diminta Serius Menanggani Persoalan Lingkungan Hidup

Cikarang, Kicaunews.com – Persoalan penanganan kebersihan dan lingkungan salah satu mengenai tidak adanya master plant perencanaan matang dalam identifikasi persoalan persampahan di wilayah Kabupaten Bekasi diduga menjadi kegagalan dalam mengatasi polemik lingkungan hidup di masyarakat luas saat ini.

Seperti yang diungkapkan Ketua Umum (Ketum) LSM Suara Independen Rakyat Adil (SIRA), Erikson Manalu, menegaskan, Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DPLHK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, yang menuding kinerja Dinas LH sangat buruk dalam menjaga dan pengelolaan lingkungan. Sehingga kualitas udara di Cikarang, Kabupaten Bekasi, tidak lebih baik dari Jakarta.

Dari data air visual, Indeks kata Erikson, kualitas Udara atau Air Quality Index (AQI) Bekasi berada di angka 177, lebih tinggi dibanding Jakarta yang memiliki skor 169. Buruknya, kualitas udara suatu daerah tidak hanya bergantung satu faktor melainkan multifaktor seperti ada beberapa jenis polusi yang bertebaran di lingkungan sekitar kita, termasuk keberadaan sampah.

Perencanaan itu sambung Erikson, baik dalam perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yaitu 20 tahun kedepan, sehingga kita mensinyalir bahwa kerangka acuan kerja yang menjadi target pencapaian kinerja suatu Pemerintah Daerah (Pemda) tidak diinplementasikan dengan baik, sehingga, kondisi lingkungan di Kabupaten Bekasi, kian memprihatinkan.

“Buruknya kinerja tersebut, sudah selayaknya Bupati Bekasi, Eka Supriatmaja segera bertindak tegas dan jangan hanya menunggu sampai persoalan semakin krodit. Segera evaluasi Kepala Dinas dan Kepala Bidang Dinas tersebut, bila perlu dicopot, masih banyak ASN yang mampu dan baik untuk mengelolah dan mengeksekusi peesoalan mendasar tersebut,” tegasnya.

Selain Bupati Bekasi, lanjut Erikson, DPRD Kabupaten Bekasi juga jangan tinggal diam atau menjadi penonton dengan istilah, datang, duduk, diam (3D) dan tidak menjalankan fungsinya yakni, fungsi utamanya, Legislasi, Bugetting dan Kontroling atau Pengawasan. Sejak dilantik beberapa minggu lalu, seharusnya sudah bekerja sesuai dengan bidangnya masing masing Komisi.

Baca juga :  KAMUS BESAR WARTAWAN AMPLOP

“Kita butuh kerja nyata dan bukan lip servisbelaka dan menjadikan Kantor Rakyat tersebut hanya tempat pekerjaan, namun harus diimplementasikan dalam bentuk nyata sesuai dengan fungsinya. Hal itu sesuai dengan peran serta masyarakat dan sosial budaya yang tertuang dalam UU No.8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” jelasnya.

Erikson menilai, koordinasi lintas sektoral sangat buruk yang ada “ego sektoral” lebih menonjol. Padahal, antara SKPD adalah saling terkait, khususnya dalam bidang Perizinan dan Pengelolaan sampah dan bidang lainnya, karena persoalan dihilir sudah pasti sangat kompleks. Sebab, setiap orang atau warga sudah tentu memproduksi sampah, namun di hulunya yaitu top leader disetiap SKPD tidak memiliki konsep yang handal dan mengikuti perkembangan Teknlogi 4.0.

“Perangkatnya, sangat buruk dalam persoalan koordinasi lintas sectoral. Malah yang terjadi dilapangan seperti geng-gengan, tidak ada koordinasi sectoral serta kepedulian,” kritik Erikson.

Padahal, kata Erikson kordinasi lintas dinas terkait dengan legislatif harus saling membutuhkan untuk membangun Kabupaten Bekasi dengan maksimal sesuai VISI dan MISI yang tertuang dalam RPJMD dan RPJMPD yaituh “Bersinar” yang syah dan memiliki legal standing,” pungkasnya.

Dikatakan Erikson, kalau bicara “Bekasi Baru dan Bekasi Bersih” tinggal sebuah slogan dan tidak tertuang dalam VISI dan MISI 2017- 2022 dalam RPJMD Kabupaten Bekasi, termasuk jika menjadi jargon politik untuk tahun 2022 mendatang sangat preamatur dan sangat merugikan masyarakat Kabupaten Bekasi secara luas. Sebab, adanya jargon tersebut seakan curi star dan tidak sesuai fakta lapangan yang justru bertolak belakang.

Selanjutnya, Erik mengatakan, menyikapi buruknya kinerja SKPD Lintas sektoral, akibat ego sektoral tersebut juga menyoroti dalam hal perizinan salah satunya, sebab keterkaitan produksi sampah rumahan tidak boleh dipisahkan seiring dengan pesatnya pertumbuhan Perumahan dan Permukiman, sehingga perizinan menjadi salah satu faktor yang menentukan, seperti Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).

Baca juga :  Soal PJ Gubernur Akan Terisi Oleh Jenderal Polisi, Faldo Maldini: Sesat Pikir Reformasi Birokrasi

“AMDAL ini, mutlak paling mendasar sebelum perizinan selanjutnya dikeluarkan, seperti izin lokasi dan IMB-nya. Hal itu, salah satu pemicu utama dari pesatnya perkembangan Perumahan atau Permukiman di Kabupaten Bekasi, sekaligus bentuk kepercayaan para Investor atau Pengembang, namun tidak diringi dengan aspek – aspek pendukung yang harus segera dibuatkan untuk Program jangka panjang tersebut dalam 20 tahun kedepan.

Aspek yang dimaksud lanjut Erikson, baik aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek partisipasi masyarakat atau kelembagaan serta aspek teknis dan operasionalnya. Maka, diperlukan ada perencanaan yang matang didalam master plant tersebut. Bupati Bekasi, Eka Supriatmaja, segera membentuk tim dalam hal ini Konsultan Perencana yang matang dan mumpuni, kalau masih ingin persoalan sampah rumahan dapat diatasi.

Ditambahkan Erikson, untuk mengerjakan dan memetakan pola penanganan eksisting berikut ketersediaan sarana dan prasarana di Wilayah Kabupaten Bekasi dengan melihat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011 – 2031 dan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sedang atau akan diundangkan dan masih banyak persoalan lain, termasuk Aset Daerah yang tidak bergerak,Tanah Kas Desa (TKD) yang masih banyak belum diinvetarisir dengan benar, termasuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) kewajiban para pihak Pengembang.

“Kita mensinyalir TPU setiap Perumahan masih banyak yang belum direalisasikan atau menjadi siluman. Demikian juga dengan Fasiltas Sosial (Fasos) dan Fasiltas Umum (Fasum) yang skalanya 4 persen dari luasan yang dikuasai Pengembang dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 2 persen dari luasan yang dikuasai pengembang perumahan belum jelas invetarisasinya. Jangan sampai nanti menjadi bancakan,” pungkasnya. (Sofie)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

1 comment

  1. Kami prihatin dengan lingkungan di Cikarang , tersa hidup di lingkungan kumuh padahal kota industri terbesar Asia , tata kota yang tidak konsep. Kami warga sangat prihatin.
    Banyaknya kecelakaan yang menyebabkan banyak korban jiwa dikarenakan jalan yang banyak terbelah dan berlubang..kami berharap pak bupati beserta jajarannya dapat cepat menindaklanjuti permasalahan ini

Berita Terbaru