oleh

Soal Pidato Jokowi, Hetifah: Tujuannya Untuk Meningkatkan Kualitas Birokrasi

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudin menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja dalam birokrasi.

Menurutnya, hasil kerja yang dilakukan birokrasi selama ini lebih banyak mengutamakan kuantitas dan hanya sekadar memenuhi syarat kerja, tapi kurang memperhatikan aspirasi dan kebutuhan rakyat.

“Dalam reformasi birokrasi yang sering disampaikan pemerintah sasarannya bukan melakukan pemangkasan, tapi bagaimana meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja,” terang Hetifah saat dihubungi melalui telepon seluler milik pribadinya, Minggu (20/10/2019).

Dirinya juga menegaskan, bahwa apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi adalah upaya meningkatkan produktivitas setiap Aparat Sipil Negara (ASN) dan bukan memangkasnya.

“Pemerintah tetap akan merekrut ASN baru untuk kaderisasi. Apalagi saat ini sudah memasuki era digitalisasi, sehingga pelayanan publik di birokrasi sudah mulai bergeser dari pelayanan secara manual menjadi pelayanan berbasis digital,” jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI periode 2019-2024 itu.

Soal wacana adanya penyederhanaan birokrasi, Anggota DPR RI Dapil Provinsi Kalitim ini, meminta masyarakat untuk menunggu penjelasan resmi dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) setelah kabinet pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua terbentuk.

“Kita tunggu saja penjelasan resmi dari pemerintah. Memang, nantinya tidak semua ASN yang direkrut menjadi pegawai tetap pemerintah, tapi ada juga yang menjadi pegawai kontrak,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang Paripurna MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu, dalam pidatonya menyampaikan lima poin rencana kerja pemerintah.

Pada poin keempat, Presiden Jokowi menyampaikan rencana penyederhanaan birokrasi. Demikian kutipan langsung pidato Presiden Jokowi.

Baca juga :  SDN Mekarsari Tukdana Indramayu Dapat Bantuan Mebeler Dari Propinsi Jawa Barat

“Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong”

Birokrasi yang panjang harus dipangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

“Saya juga minta para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, saya copot,” tandas Presiden Jokowi ketus. (*/04)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

1 comment

Berita Terbaru