oleh

Ketum HMI Korkom Unibos : Statement Dari Pihak Kepolisian Mulai Bermunculan Yang Kami Anggap Ini Adalah Ancaman Bagi Warga Negara

MAKASSAR, Kicaunews.com – Momentum pelantikan presiden dan wakil presiden Republik indonesia periode 2019 – 2024 tinggal menhitung hari yang akan di laksanakan di jakarta yakni pada tanggal 20 oktober 2019, statement dari pihak kepolisian mulai bermunculan yang kami anggap ini adalah ancaman bagi warga negara jikalau ada yang ingin menyampaikan aspirasi, sangat di sayangkan terkait himbauan yang di keluarkan oleh Kapolda sulsel bahwa larangan unjuk rasa mulai tanggal 16 – 20 oktober 2019, Selasa (15/10/19) sore.

Kata Rahmat, “jikalau ada yang melakukan aksi unjuk rasa pada waktu tersebut sudah di pastikan ilegal dan pihak TNI – POLRI akan bertindak tegas di lapangan.

“Perlu kami sampaikan bahwa dalam undang – undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, tidak di jelaskan bahwa dalam rangka pelantikan presiden di larang melakukan aksi unjuk rasa apapun bentuknya dan apapun isunya. kami justru gagal paham maksud dan tujuan himbauan bapak Kapolda Sulsel, dan kami tidak sepakat jikalau semua aksi unjuk rasa itu di larang, harusnya yang di larang adalah aksi yang ingin menolak atau bahkan aksi yang ingin memcoba membatalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik indonesia bukan malah melarang secara keseluruhan.” Ungkap Rahmat Hidayat Ketua HMI Korkom Unibos Makassar.

Lanjut kata Dia, “sangat lucu ketika himbauan ini di dasari dengan alasan keamanan dan kondusivitas negara, ini kesannya pihak keamanan ketakutan dalam menyambut pelantikan kepala negara, menurut kami tidak usah terlalu berlebihan harusnya TNI – POlRI sudah bisa mendeteksi/memastikan mana kelompok yang akan melakukan gerakan atau tindakan yang sifatnya ingin mengagalkan/menolak pelantikan presiden dan wakil presiden jangan malah di samakan semua kami bukan kelompok yang tidak paham aturan dan kami bukan kelompok yang radikal yang ingin mengganggu stabilitas keamanan negara kami hanya ingin menyampaikan aspirasi terkait yang dialami Masyarakat indonesia sebut saja BPJS dan beberapa RUU yang tidak pro rakyat.

Baca juga :  Pemilu Damai dan Bermartabat Komitmen Bersama

“Maka dari itu kami menegaskan kepada pihak Kepolisian Polda Sulsel apapun alasannya selama kami tidak mengganggu atau bahkan menolak agenda pelantikan presiden dan wakil presiden kami akan tetap menyampaikan aspirasi di manapun dan kapanpun sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia tanpa harus menghindari waktu – waktu tertentu,”Jelas Rahmat Hidayat (Ketum HMI Korkom Unibos Makassar).

(Ariani)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru