oleh

Ormas IPI Audensi dengan Wakil Ketua DPRD Kab. Bekasi Mengenai Penegakan Hukum

CIKARANG, Kicaunews.com – Organisasi Masyarakat (Ormas) Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) bersama rombongan mengadakan silaturahmi dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang baru saja dilantik, H.Muhammad Nuh dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kamis (10/10/2019) usai acara pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019 – 2024.

Pendiri IPI, Edwar Nainggolan bersama Ketua Umum IPI, H Darwis Nasution dan penggurus lainnya seperti Burhan, Bendahara, Eko,Ketua Bidang OKK, Lukman Lubis, SH Ketua Bidang Kominfo dan Hasbih sebagai Humas, usai menghadiri undangan khusus acara pelantikan ketua dan wakil ketua DPRD Kab.Bekasi berkesempatan beraudensi dengan Muh. Nuh di ruang kerjanya membahas soal keadilan, penegakan hukum dan peran serta fungsi Ormas dalam andilnya membangun Kabupaten Bekasi lebih baik lagi.

Pendiri IPI, Edwar Nainggolan mempertanyakan soal rasa keadilan dan penegakan hukum yang selama ini sangat diimpikan masyarakat khususnya di Kabupaten Bekasi. Kondisi ini menjadi keprihatinan IPI mengingat hukum lebih condong tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPRD Kab.Bekasi, Muh Nuh mengatakan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat hendaknya dari mulai sekarang harus menjadi perhatian serius seluruh pejabat pemegang kebijakan (stake holder).

“Harus dicarikan solusinya dan diuraikan agar masalah ketidakadilan dalam penegakan hukum menjadi fokus yang harus menjadi komitmen dalam menegakan hukum baik oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Bupati dan Lembaga Legislatif,” jelasnya.

Wakil Ketua pun berpesan agar hukum tidak boleh tumpang tindih sehingga kalau tumpang tindih, akan timbul perlawanan dari rakyat.

Edwar Nainggolan pun mempertanyakan soal sikap dewan jika ada permasalahan yang dihadapi masyarakat dan ingin agar wakil rakyat mampu memberikan jalan keluarnya.

“Didalam masyarakat seringkali kita temui adanya perbedaan pendapat yang harus diselesaikan oleh anggota dewan. Bagaiamana agar aspirasi kami bisa ditindaklanjuti,” tanya Edwar.

Baca juga :  Peresmian Masjid Muhaiminurrais Mako Paspampres Jakarta

Muh Nuh yang juga menjabat Ketua DPC PKS Kab.Bekasi menjelaskan pada dasarnya  DPRD adalah tempat aspirasi bagi siapapun dalam mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Dewan lalu merumuskan aspirasi yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyaraka seperti yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah kebijakan atau program kerja pembangunan Kabupaten Bekasi,” bebernya.

Ormas, LSM dan media tentunya banyak menerima dan mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat yang sering tak diakomodir oleh kebijakan legislatif. Untuk itu Muh Nuh berjanji untuk kedepannya tidak ada lagi jarak antara masyarakat dengan legislatif.

“Mudah – mudahan dengan adanya komunikasi intens dan jaman sekarang mudah berkomunikasi bisa melalui Whatsapp kita bisa nyambung. Makanya perlu ada keterlibatan semua pihak, salah satunya masyarakat sehingga pengawasan yang dilakukan oleh legislatif bisa berjalan optimal. Karena persoalan di Kabupaten Bekasi ini sangat kompleks,” jawab Nuh.

Persoalan di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga kemiskinan menjadi perhatian dewan. Untuk itu kata Nuh ormas bisa bekerjasama dengan legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif,” tegas, Muh.Nuh mengakhiri perbincangan. (Sofie)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru