oleh

Komisi 3 DPRD Kab. Karawang Kunjungi Dishub Kab. Bekasi

Kabupaten Bekasi, Kicaunews.com – Dewan DPRD Kabupaten Karawang, khususnya Komisi 3 kunjungi Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi ingin belajar terkait pengelolaan parkir dan transportasi yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kamis, (10/10/2019)

H.Abbas perwakilan Komisi 3 DPRD Kab. Karawang mengaku banyak mendaptkan masukan dari Dishub Kab. Bekasi yang bisa diambil ilmunya agar pengelolaan parkir dan transportasi di Kab.Karawang lebih baik lagi.

“Permasalahan yang dihadapi Kab.Karawang terkait parkir dan kemacetan bisa mendapatkan solusi. Kami memilih datang ke Kab Bekasi karena kota yang dekat dengan Karawang adalah Kab Bekasi,” jelasnya.

Bersama rombongan anggota dewan lainnya, H Abbas diterima Kabid Tekhnis Dan sarana dan prasarana, Deny Hendra mengatakan Kab Bekasi yang padat dan memiliki potensi PAD yang besar untuk itulah Komisi 3 ingin belajar dan bersinergi supaya Bekasi dan Karawang bisa maju bersama sama,ucapnya singkat.

Dari pemaparan Kabid Tekhnis, Sarana dan Prasarana, Deny Hendra .K. , menjelaskan kedatangan Komisi 3 DPRD Kab.Karawang untuk studi banding terkait dengan parkir.

“Memang sama permasalahannya antara Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Karawang. Masalah parkir rata – rata sama banyak kebocoran retribusi karena banyak yang dikelola oleh ormas dan untuk mengambil alih, perlu kordinasi lintas dinas dan itu sangat sulit,” ucapnya.

Terkait Mou dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir saat ini mekanismenya sedang dibahas Pemkab Bekasi dengan tim kordinasi kerja sama daerah (TKKSD) tentang pengelolaan parkir yang akan dikelola pihak swasta.

“Jadi Karawang pun belajar, kita pun masih belajar, kita pun belum sampai endingnya masih dibahas TKKSD terkait MOU parkir yang dikelola pihak ke tiga,” urainya.

Sehingga diharapkan pengelolaan retribusi parkir mampu mendongkrak perolehan PAD di Dishub, jelas Deny.

Baca juga :  Team Vipers Sat Reskrim Polres Tangsel dan Unit Reskrim Polsek Cisauk Berhasil Menangkap 3 Perampok Sopir Taksi Online

Dalam kunjungan mereka ke Dishub juga membicarakan soal Amdal Lalin yang memiliki masing – masing kewenangan wilayah pemerintahannya apakah termasuk jalan kota/kab, propinsi atau negara.

Kalau Dishub Kabupten Bekasi, perizinan Amdal Lalinnya diserahkan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPM – PTSP).

“Apakah amdal lalin ini sudah sesuai atau tidak dan kalau sudah sesuai kita keluarkan rekomendasinya dan itu tanpa biaya, karna tidak ada PAD nya kecuali perizinannya ada biaya namanya retribusi,”tutup Deny. (sofie)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru