oleh

Soal Kasus Dana Kampanye Dewan Gerindra, Akibatnya 5 Komisioner KPU Dipanggil DKPP

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Kasus Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dua anggota DPRD Kota Bekasi sewaktu Pemilu Legislatif (Pileg) lalu berlanjut ke sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Akibatnya lima Komisioner KPU Kota Bekasi mulai di sidang di DKPP terkait pelanggaran etik yang akan digelar pada 15 Oktober 2019 di Jakarta atas laporan
Meizal Alfian seorang mahasiswa warga Bekasi Utara.

Ke lima Komisioner KPU Kota Bekasi tersebut sebagai terlapor yakni Nurul Sumarheni, Ali Syaefa, Achmad Edwin Solihin, Pedro Purnama Kalangi, Yunita Utami Panuntun.

Informasi yang didapat dari Harian Sederhana, Rabu (9/10/2019) bahwa pemanggilan tersebut dilaporkan Maizal karena KPU Kota Bekasi telah melakukan pelanggaran Kode etik atas LPPDK dua Caleg dari Partai Gerindra yakni Tahapan Bambang Sutopo dan Murfati Lidiyanto yang belum dilaporkan, namun ditetapkan sebagai anggota DPRD Kota  Bekasi peroliode 2014 – 2024  di Hotel Horison Bekasi pada 14 Agustus 2019.

Saat itu pelapor melihat Ketua KPU Kota Bekasi, usai membacakan hasil penetapan anggota DPRD Terpilih menanyakan kepada Ketua Bawaslu, Tommy Suswanto, Apakah ada keberatan soal penetapan anggota DPRD Kota Bekasi.

Saat itu salah satu Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail mengangkat tangannya tanda ingin menyampaikan pendapatnya. Namun ditahan oleh Ketua Bawaslu Tommy Suswanto. Dan akhirnya Ketua KPU langsung mengetuk palu dan menyatakan penetapan tersebut sah.

Pelapor akhirnya mendekati Ali Mahyail yang keluar sidang dengan bermaksud ingin menanyakan, sebenarnya apa yang mau disampaikan saat menunjukan tangan di depan ketua KPU Kota Bekasi.

Ali Mahyail saat ditanya menjelaskan  bahwa keberatannya berkenaan dengan LDK (Laporan Dana Kampanye) yang tidak teraudit dan seharusnya 2 Caleg Partai Gerindra Dapil Bekasi Barat-Medan Satria (Murfati Lidyanto) Dan Bekasi Utara ( Tahapan Bambang Sutopo) untuk tidak ditetapkan sebagai Dewan terpilih.

Baca juga :  TK Angkasa 12 Cilodong diresmikan oleh Waketum Yasarini Pusat

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail membenarkan adanya pemanggilan sidang DKPP RI itu.

“Iya benar, Bawaslu siap hadir,”pungkasnya.

Kini salah satu anggota dewan asal Gerindra Tahapan Bambang sudah menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi sedangkan Murfati hanya sebagai anggota biasa.

Ali pun menilai jika sidang DKPP memutuskan KPU Kota Bekasi bersalah, maka kedua anggota DPRD dari Gerindra twraebut bisa terancam di PTUN kan.

“Jika seandainya diputuskan hasil sidang DKPP dan sangsinya KPU sebagai penyelenggaran telah melanggar kode etik, dua anggota dewan tersebut bisa di PTUN kan,” pungkasnya. (Sofie)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru