oleh

KPU Jakarta Timur Memaparkan Proyek SIDOKUH

JAKARTA, Kicaunews.com – Salah satu tugas dan kewajiban dalam mengikuti diklat PIM IV yaitu menjalankan proyek perubahan di dalam tempat kita bekerja.

Tugas dan pekerjaan Pemimpin perubahan yaitu menetapkan tujuan yang akan diubah dan memobilisasi stakeholders.

Tujuan yang akan diubah itu membuat keuntungan untuk organisasi dan stakeholders.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kota Jakarta Timur yaitu Rivandi dalam rapat yang diadakan tanggal 2 Oktober 2019 di Lantai 2, Ruang Rapat KPU Kota Jakarta Timur. Rivandi membuat proyek perubahan di KPU Kota Jakarta Timur yaitu dengan membuat sebuah aplikasi.

Aplikasi tersebut diberi nama SIDOKUH (Sistem Informasi DOKumentasi prodUk Hukum).

Dipilihnya sebuah aplikasi SIDOKUH ini dikarenakan banyaknya produk hukum di KPU Kota Jakarta Timur yang belum tertata rapi, dikarenakan keterbatasan tempat untuk menyimpan dokumen sehingga pada saat kita memerlukan dokumen tersebut kita kesulitan untuk mencarinya.

Diharapkan dengan dibuatnya sistem aplikasi SIDOKUH ini produk hukum tersebut dapat dibuat secara digital, sehingga pada saat dibutuhkan kita lebih mudah untuk mencarinya.

Produk Hukum yang akan dimasukkan dalam SIDOKUH KPU Kota Jakarta Timur antara lain:
1. Keputusan KPU Kota Jakarta Timur
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jakarta Timur
3. Jawaban Termohon
4. Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Timur
5. Berita Acara KPU Kota Jakarta Timur
6. Memorandum of Understanding (MOU)
7. Surat Edaran
8. Surat Dinas
Manfaat yang akan diperoleh jika aplikasi SIDOKUH ini diterapkan :

Manfaat Internal :
· Peningkatan kualitas dalam penyimpanan produk hukum Pemilu;
· Keteraturan dalam penyusunan produk hukum Pemilu;
· Kesiapan dan kelancaran KPU Kota Jakarta Timur dalam memperoleh produk hukum Pemilu untuk menghadapi sengketa proses, tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan serta penanganan pelanggaran administrasi, kode etik dan kode perilaku Badan Adhoc.

Baca juga :  Retas Konflik Horizontal, PP GMKI Akan Gelar International Interfaith Dialogue di Ambon

Manfaat Eksternal :
· Stakeholder eksternal dapat memperoleh dokumen dan informasi hukum secara cepat;
· Mendukung reformasi birokasi “peningkatan kualitas pelayanan publik” yang dicanangkan pemerintah;
Mendukung prinsip “KPU Melayani” yang dicanangkan KPU RI. (AW)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru