oleh

Mendagri Minta Kepala Daerah Libatkan Tokoh Masyarakat Jaga Kondusifitas

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Kepala Daerah melibatkan tokoh masyarakat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas politik setempat. Hal itu disampaikannya saat menjadi Inspektur Upacara di Halaman Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/09/2019).

“Kami meminta kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan komunikasi dengan Forkopimda setempat, libatkan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, unsur perguruan tinggi dalam rangka untuk menjaga suasana yang kondusif di daerah,” kata Tjahjo.  

Mendagri Tjahjo Kumolo

Sebelumnya, Ia juga telah mengeluarkan 3 (tiga) Radiogram yang ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia dalam hal menjaga kondusifitas keamanan maupun menjaga stabilitas politik.

“Kami telah mengeluarkan 3 (tiga) kali Radiogram dan surat himbauan, bahwa stabilitas politik dalam negeri harus tetap terjaga. Kemudian, pelayanan kepada masyarakat harus tetap dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Ia pun mencontohkan meski ada peristiwa yang terjadi di Wamena, Papua dan aksi demonstrasi di DKI Jakarta, serta gempa bumi di Ambon, namun pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik.

“Walaupun keadaan Wamena dalam keadaan berduka, tetapi tata kelola Pemerintahan berjalan. Jayapura, termasuk juga daerah yang terkena bencana seperti Ambon, dijamin tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Termasuk di DKI Jakarta, semua Puskesmas, Rumah Sakit, Kantor Kelurahan, semua berjalan,” imbuhnya.

Ia juga mengaku telah menerima surat terbuka dari Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menyatakan ungkapan duka cita dan jaminan stabilitas dan pelayanan publik tetap berjalan.

“Kami sudah menerima surat terbuka dari Gubernur Papua yang menyatakan ungkapan duka cita dan menjamin stabilitas semua terjamin termasuk pelayanan publik terhadap masyarakat aman dan terjamin dengan baik dan tidak ada istilah pengusiran warga pendatang,” terangnya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil tim monitoring Tim Kementerian, dapat dipastikan stabilitas dan keamanan politik dalam negeri, baik nasional maupun di daerah, terpantau dan terjamin dengan baik. 

“Mencermati gelagat perkembangan dan dinamika politik nasional maupun daerah, saya menyampaikan bahwa secara prinsip stabilitas politik dalam negeri terjamin dengan baik,” tegasnya.

(Red/Puspen Kemendagri)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru