banner 728x250

Perketat Pengawasan, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR Gelar Koordinasi Pertambangan Mineral Kepada Pemerintah Daerah dan Pemegang IUP

  • Bagikan
banner 468x60

MAKASSAR, KICAUNEWS.COM – Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara beserta Komisi VII DPR RI kembali mengadakan kegiatan bimbingan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dan Pemegang IUP. 

Kali ini, kegiatan tersebut diadakan di Makassar Pada kamis, 26/9/2019

banner 336x280

Kegiatan ini sedianya akan dihadiri oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Yunus Saefulhak. Namun, dikarenakan kondisi Ibu Kota yang kurang kondusif, Yusuf batal hadir. 

Selain Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Kegiatan juga dihadiri oleh Anggota Komisi VII Andi Yuliani Paris, Kepala Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral Kris Oktari Yudha, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan Bustanuddin.

Saat membuka Acara, Andi Yuliani menegaskan, bahwa kedepannya, Komisi VII DPR RI akan melakukan pengawasan ketat kepada perusahaan tambang di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan.

“Komisi VII sudah melakukan pengawasan dengan turun langsung ke perusahaan di seluruh Sumatera, kedepannya akan dilakukan di Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan,” tegasnya.

Lebih lanjut Andi Yuliani menjelaskan, bahwa Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Minerba pada 25 September 2019.

“Pemerintah telah menyerahkan DIM RUU Minerba kepada DPR. Untuk informasi kepada saudara, RUU Minerba merupakan inisiatif DPR dengan merubah pasal-pasal menjadi lebih detail seperti pada definisi dan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi, jasa pertambangan, reklamasi dan pasca tambang, serta kaidah pertambangan yang baik.” Tutup Andi Yuli.

Kegiatan koordinasi hari ini utamanya ditujukan untuk pemenuhan kewajiban yang sepatutnya wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi serta Pemegang IUP.

Untuk kita ketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum menyelesaikan blueprint pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah provinsi. Selain itu, Pemegang IUP yang sudah mendaftar pada aplikasi MOMS hanya 11 pemegang IUP.

Oleh karena itu, Ditjen Minerba fokus memaparkan tiga isu utama yakni pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang dipaparkan oleh Jefri Hansen Siahaan selaku evaluator pada Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral.

Paparan kedua mengenai aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS) yang dipaparkan oleh Eric Victor Tambunan dari Subdirektorat Operasi Produksi Mineral.

Terakhir, adalah mengenai kaidah pertanbangan yang baik (good mining practice) oleh Yosafat Reza Leonard, Inspektur Tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba. Pemaparan dimoderatori oleh Djemi Abdullah selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah II Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan ditutup oleh tanya jawab dengan para seperta. Kegiatan ini diharapkan mampu mempercepat kepatuhan seluruh stakeholder pertambangan di Sulawesi Selatan.(Red/Siaran Pers/esdm.go.id)

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *