oleh

Pemilihan BPD Desa Ujung Pendok Jaya-Widasari Diduga Tidak Demokrasi

Indramayu, Kicaunews.com – Sungguh miris sekali semua peraturan dan UU yang sudah diterapkan permendagri semuanya dilanggar, Pemilihan Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa ujung pendok jaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawabarat, terkesan melanggar beberapa aturan dan norma-norma Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya untuk demi kepentingan perut dan kantong keluarga sendiri

Pasalnya, realitas yang terjadi saat itu adalah ketika pemilihan BPD di Desa tersebut terkesan “rahasia” dan tidak ada pemberitahuan kepada warga masyarakat di desanya, juga diduga sudah diatur jauh hari sebelumnya oleh pihak Kuwu (kepala desa), kasdi

Sebagaimana diketahui di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.

Diketahui saat awak media mendapatkan keterangan dari salah satu narasumber di desa tersebut, Rt 11 Rt 12 juga beberapa Rt lainnya tidak dapat undangan dari pemerintah desa ujung pendok jaya terkait pemilihan BPD.

Menurut keterangan sampai hari ini warga Rt 12 menjelaskan bahwa dalam rangka pembentukan dan pemilihan BPD tidak ada pemberitahuan dulu berupa lisan dari masing-masing RT dan RW, adapun berupa selebaran pamflet/spanduk namun tidak tersebar sebagaimana mestinya.

“Saya berharap  ini menjadi evaluasi kita bersama sebagai masyarakat desa ujung pendok jaya, karena BPD adalah wakil dari pada kita untuk menyuarakan aspirasi,”ungkapnya

Lebih lanjut, karena BPD adalah wakil warga masyarakat untuk menyuarakan aspirasi secara demokrasi dan harus sesuai dengan Permendagri. Ttegasnya kepada awak media saat diwawancarai. Rabu (11/09/2019).

Baca juga :  Merasa di Hibahkan Oleh YPMII Warga Claim Tanah di H.Juanda Bukan Milik UIN

Sehingga masyarakat desa tersebut sangat berharap kepada instansi terkait untuk melakukan evaluasi dan monitoring, agar proses pemilihan dan pembentukan lembaga BPD secara demokrasi.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tantang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

“Adapun untuk susunan pengurus BPD, sebagai Ketua waryo adalah dari keluarga kuwu sendiri,”tegasnya (MT jahol)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru