oleh

Kewenangan Absolut Bawaslu Untuk Memutus, Pelanggaran Pemilu bersifat Terstruktur. Sistematis dan Masif

KICAUNEWS.COM – Regulasi kepemiluan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan baru kepada Badan Pengawas Pemilu selain sebagai lembaga pengawas juga berwenang sebagai lembaga peradilan pemilu, atau setidaknya Bawaslu diberikan kewenangan menjalankan fungsi-fungsi peradilan pemilu, sehingga cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu mengikuti model persidangan.

Setiap Badan/lembaga yang dibentuk oleh negara diberikan kewenangan atau kompetensi, yang merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran, kemampuan dengan mengintegrasikan pengetahuan, kemampuan untuk membangun pengetahuan, pembelajaran dan keterampilan yang didasarkan pengalaman. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan Badan/lembaga harus memperhatikan prinsip asas legalitas yang merupakan salah satu asas hukum administrasi Negara dan melakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan (authority) merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu, kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan atau penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektevitas Lembaga/Badan. Berbicara kewenangan memang  menarik, karena secara alamia manusia sebagai mahluk sosial memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu factor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan. Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang”, adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Wewenang tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk memaksakan kehendak. Dalam wewenang ada hak sekaligus kewajiban (rechten en plichten) untuk melakuakn sesuatu. Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Pengertian kewenangan menurut wiktionary bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu pihak berdasarkan tatanan moral atau kebiasaan yang berlaku, undang-undang atau peraturan, ijin/ lisensi yang diterbitkan oleh suatu badan pemerintah.

Menurut S.F. Marbun dalam bukunya R.Wiyono; “Menurut hukum administrasi, pengertian “kewenangan” (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap suatu bidang pemerintah tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian “wewenang” (competence, bevoegdheid), hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.

Menurut Ridwan HR dalam buku  “Hukum Administrasi Negara “ (hal. 101-102). menjelaskan bahwa seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D Van Wijk/ Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:

  1. Sumber Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar maupun pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (Badan atau pejabat TUN).
  2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan (Badan atau pejabat TUN), kepada organ pemerintahan lainnya, dengan konsekuensi tanggung jawab beralaih pada penerima delegasi.
  3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan (Badan atau pejabat TUN) mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya, tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandate.

Kewenangan Bawaslu Provinsi Memutus Pelanggaran Bersifat TSM*

Ada adagium yang masih berkembang dimasyarakat yang menyebutkan jika pemilu sukses maka masyarakat akan memuji komisi pemilihan umum telah melaksanakan penyelengaraan pemilu dengan baik, namun jika pemilu dinilai berjalan tidak baik, banyak pelanggaran, atau dikatakan berantakan, maka masyarakat terlebih dahulu akan mencari dan menyalahkan Bawaslu, dimana pengawas pemilu, apa saja kerjaan pengawas pemilu ya, kok pemilu banyak pelanggaran, kok pemilu jadi berantakan , dst ?

Bawaslu dinilai menjadi lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap terwujudnya pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas dan bermartabat. Keseriusan Bawaslu untuk mewujudkan cita-cita ini nampak nyata beberapa tahun belakangan, kita patut mengapresiasi langkah-langkah Bawaslu untuk membenahi sistem pemilu Indonesia. Dengan kewenangan baru yang dimikinya, kewenangan atributif yang merupakan kewenangan yang orisinil yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Kepemiluan kepada lembaga Negara atau pejabat Negara tertentu.

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum menyatakan sebagai berikut: Pasal 95 menyatakan Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; b. Memeriksa mengkaji dan menutus pelanggaran administrasi pemilu; c. Memeriksa mengkaji dan menutus pelanggaran politik uang, d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Pasal 97 ayat (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu Bawaslu Provinsi  bertugas: huruf c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran administrasi pemilu diwilayah Provinsi, d. Memeriksa, mengkaji dan memutus  pelanggaran administrasi pemilu.

Pasal 460 menyebutkan Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosesur atau mekanisme  yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.  Pasal 463 menyatakan, Dalam hal terjadi pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana Pasal 460 yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, Bawaslu menerima, memeriksa dan merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilu dalam waktu paling lama empat belas hari kerja. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud harus dilkukan secara terbuka dan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Baca juga :  Serka Teguh Susanto : Pertemuan Warga Merupakan Waktu Yang Tepat Berbagi Informasi

Perbawaslu No.8 tahun 2018 tentang Penyelsaian Pelanggaran Administrasi pemilu menyatakan, Pasal 4 ayat (6) Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terhadap calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon, ayat (7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bawaslu dapat membentuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi untuk menerima dan memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Pasal 286 ayat 3 menyebutkan Pasangan Calon, calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, pelaksana kampanye dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Pasangan Calon, calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administraif pembatalan sebagai Pasangan Calon, calon Anggota DPR, DPD dan DPRD oleh KPU. Pelanggaran sebagaimana dimakaud merupakan pelanggaran uang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Dalam penjelasan Pasal 286 ayat (3), Pelanggaran TSM,  Terstruktur adalah kecurangan dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama. Sistematis diartikan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.  Masif dinilai dampak pelanggarannya sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

Prasyarat Pelanggaran Administrasi Pemilu Yang Bersifat TSM

Berdasarkan Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2018 tetang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif dinyatakan dalam Pasal 20 menyebutkan ada 2 (dua) Objek pelanggaran Pemilu TSM sebagai berikut:

  1. Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif
  2. Perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Terhadap 2 (dua) objek pelanggaran pemilu bersifat TSM tersebut diatas, untuk dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai suatu pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, maka selain harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, juga harus disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Untuk pemilihan anggota DPR, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, atau gabungan daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan;
  2. Untuk pemilihan anggota DPD, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan daerah provinsi;
  3. Untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah provinsi di Indonesia;
  4. Untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan.
  5. Untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kelurahan/desa dalam daerah pemilihan, atau gabungan kelurahan/desa dalam daerah pemilihan; dan/atau
  6. Pelanggaran terjadi di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a sampai dengan huruf e yang secara langsung mempengaruhi hasil Pemilu dan perolehan hasil suara terbanyak calon anggota DPR, DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dugaan pelanggaran administrasif pemilu dapat berasal dari Temuan (Pengaws pemilu) dan Laporan (WNI punya hak pilih, Peserta pemilu dan Pemantau pemilu). Laporan disampaikan kepada Bawaslu dan jajaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Sesuai Perbawaslu untuk Temuan terhadap pelanggaran administrasi yang bersifat TSM bisa dilakukan oleh Bawaslu Kab/Kota dan Bawaslu Provinsi, kemudian Temuan Bawaslu Bawaslu Kab/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi (untuk diselesaikan melalui pemeriksaan, persidangan secara terbuka). Temuan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada Bawaslu untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Penyampaian Temuan sebagaimana dimaksud memuat paling sedikit: a. identitas Pengawas Pemilu yang menemukan; b. identitas terlapor; c. waktu dan tempat persitiwa; d. bukti dan saksi; e. uraian Peristiwa; f. hal yang diminta untuk diputuskan.

Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat TSM, disampaikan kepada Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan. Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bersifat TSM

Bawaslu sesuai undang-undang kepemiluan ini, bukan sekadar bertugas sebagai lembaga pengawasan pemilu, akan tetapi juga melakukan penanganan pelanggaran, serta sebagai lembaga peradilan, atau setidaknya menjalankan fungsi-fungsi peradilan dalam melakukan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu di tingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, tata cara menyelesaikan pelanggaran administrasi sesuai Perbawaslu pun mengikuti model persidangan sebagaimana peradilan pada umumnya.

Berdasarkan amanat Undang-undang No.7 Tahun 2017 Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan tugas untuk memeriksa, mengkaji dan memutus  pelanggaran administrasi pemilu. Dalam Perbawaslu dinyatakan Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terhadap calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud, Bawaslu dapat membentuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi untuk menerima dan memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Baca juga :  Ketua Rt. 02/10 Perumnas II Parung Panjang Gelar Nobar Film G30S/PKI

Perlu menjadi perhatian adalah untuk melakukan suatu temuan dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM sesuai ketentuan hanya bisa dilakukan oleh pengawas pemilu di tingkatan Bawaslu Kab/Kota dan Bawaslu Provinsi, kemudian dilakukan pemeriksaan dan disidangkan secara terbuka oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, dan dilakukan secara terbuka. Untuk menentukan suatu pelanggaran administrasi pemilu tidaklah mudah dan sederhana, karena paling tidak harus memenuhi beberapa kreteria persyaratan sebagai berikut:

  1. Pihak pelapor dan terlapor harus jelas sesuai yang diatur dalam Perbawaslu No.8 tahun 2018, Pasal 22;
  2. Dugaan pelanggran administrasi pemilu TSM yang dilaporkan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM disampaikan oleh Pelapor dengan menggunakan formulir model ADM-2, sesuai Perbawaslu No.8 tahun 2018, Pasal 25;
  3. Dugaan pelanggran administrasi pemilu TSM yang dilaporkan harus disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti, sesuai Perbawaslu No.8 tahun 2018, Pasal 27 – Pasal 33,
  4. Memenuhi ketentuan syarat wilayah pelanggaran, sesuai Perbawaslu No.8 tahun 2018, Pasal 25 ayat (8);
  5. Proses pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu, sesuai Perbawaslu No.8 tahun 2018, Pasal 40 – Pasal 53;

Berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 2017 Pasal 286 ayat (2), Pasal 463 jo Perbawaslu No.8 Tahun 2018 Pasal 37 menyatakan Sanksi terhadap terlapor/pelaku yang terbukti melakukan tindakan Pelanggaran Administratif Pemilu bersifat TSM berupa pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Pasangan Calon. Jika ada keebratan dari Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU ditetapkan. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud, KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan Mahkamah Agung tersebut bersifat final dan mengikat (Final and Binding).

Pelaporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang bersifat TSM disampaikan kepada Bawaslu,

Pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM terjadi pada waktu tahapan proses pelaksanaan pemilihan umum berlangsung baik apda tahapan kampanye, masa tenang, maupun hari pelaksanaan pemungutan suara, dalam proses tahapan tersebut jika ada dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM, maka harus disampaikan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana diatur Undang-Undang, yang tidak lain adalah Badan Pengawas Pemilu, baik di Bawaslu tingkat Pusat maupun Bawaslu Provinsi. Satu dari alasan diajukannya permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan oleh Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Uno kepada Mahkamah Konstitusi adalah adanya dugaan pelanggaran adminisrasi pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) pada penyelenggaran Pemilu 2019 yang mempengaruhi kekalahan hasil perolehan suara. Hal serupa juga pernah diajukan dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tahun 2014. Namun kedua permohonan gugatan tersebut oleh putusan Mahkamah Konstitusi tidak dikabulkan, karena dinyatakan tidak dapat dibuktikan.

Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap Pelanggaran bersifat TSM

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019, tanggal 27 Juni 2019, pada halaman 1823, 1824 dan 1825, MK menyatakan sebagai berikut: Dengan demikian, persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah sehubungan dengan dalil Pemohon a quo adalah apakah Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran yang berkait dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM, dan kemudian mendiskualifikasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diduga melakukan pelanggaran demikian sebagaimana dimohonkan Pemohon ?

Jawaban terhadap persoalan tersebut menjadi sangat penting karena, sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan sebelumnya, sengketa pemilu yang berkait dengan proses, kewenangan untuk menyelesaikannya diberikan kepada lembaga-lembaga lain di luar Mahkamah, bahwa dalam kaitan dengan pelanggaran yang bersifat TSM, telah diatur dalam Pasal 286 dan Pasal 460 dan 463 Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Bahwa kemudian, sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 di atas, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Bahwa Perbawaslu tersebut diatas  telah pula mengatur secara rinci bagaimana tata cara penyelesaian sengketa pelanggaran administratif TSM. Sementara itu, perihal sanksi yang dapat dijatuhkan apabila pelanggaran administratif TSM tersebut terbukti, dalam Pasal 37 yang menyatakan: Sanksi terhadap terlapor/pelaku yang terbukti melakukan tindakan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berupa pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu di mana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, hal itu harus telah terselesaikan sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ada jalan hukum yang tersedia untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, jika jalan hukum tersebut tidak dilakukan oleh pihak peserta pemilu itu persoalan yang lain, atau jalan hukum tersebut telah ditempuh tetapi tidak memuaskan pihak peserta pemilu itu juga persoalan lain.

Baca juga :  Kongres GMKI, David Sitorus Digadang Jadi Sekum Terbaik

Bagaimana jika lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan pelanggaran administratif yang bersifat TSM tersebut tidak melaksanakan kewenangannya dan hal itu berakibat terpengaruhnya hasil pemilu. Terhadap persoalan demikian, Mahkamah hanya akan mengadili pelanggaran demikian jika lembaga yang memiliki kewenangan itu tidak melaksanakan kewenangannya dan akibatnya berpengaruh terhadap hasil perolehan suara untuk menentukan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau untuk menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang masuk dalam putaran kedua pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pendirian tersebut diambil sebab jika hal demikian terjadi, Mahkamah menjadi tidak mungkin melaksanakan kewenangannya mengadili perselisihan hasil pemilu dikarenakan hasil akhir perolehan suara yang ditetapkan secara nasional oleh KPU tidak dapat dijadikan pegangan. Dikatakan tidak dapat dijadikan pegangan karena tidak terselesaikannya dugaan pelanggaran administratif yang bersifat TSM itu sehingga tidak dapat diketahui pula bukan hanya terbukti atau tidaknya telah terjadi pelanggaran, melainkan juga (dalam konteks Pilpres) seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan pendirian demikian, secara substansial, Mahkamah tidak melampaui kewenangannya dan pada saat yang sama Mahkamah juga tidak melanggar hukum acara. Sebab yang menjadi titik tolak dan sekaligus tujuan akhirnya adalah Mahkamah tidak terhalang melaksanakan kewenangan konstitusionalnya mengadili perselisihan hasil pemilu.

Bahwa oleh karena itu, dalam konteks dalil Pemohon a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon pernah melakukan pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran adminstratif pemilu yang bersifat TSM dan Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya untuk menyelesaikan pengaduan tersebut?, Mahkamah akan memeriksa jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu beserta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, untuk memutus Permohonan Perselisihan hasil Pemilihan Umum.

Pendapat Mahkamah Agung terhadap Pelanggaran Bersifat TSM

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No.02 P/PAP/2019, tanggal 15 Juli 2019, pada halaman 97, 98, MA menyatakan sebagai berikut: Bahwa terhadap Objek Permohonan I telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1 P/PAP/2019, tanggal 26 Juni 2019, yang menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima, sehingga terhadap objek permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; Menimbang, bahwa terhadap Objek Permohonan II tidak tepat untuk dipersoalkan melalui sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (PAP) ini karena objek PAP berupa pembatalan penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum juncto Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilhan Umum di Mahkamah Agung, akan tetapi in casu Keputusan dimaksud tidak pernah ada; Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili objek sengketa a quo, untuk itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima.

Pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) menjadi salah satu pelanggaran terberat pemilu yang bisa mengakibatkan didiskualifikasinya peserta pemilu jika terbukti melakukan pelanggaran TSM. Namun, pelanggaran TSM memiliki syarat bukti yang cukup berat, lantaran makna TSM harus bisa dibuktikan dengan kumulatif yaitu memenuhi ketiga unsur, yakni: terstruktur, sistematis dan masif. Sesuai yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 Pasal 286, Pasal 463 pelaporan terhadap adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, harus disampaikan kepapa Bawaslu.

Kemudian KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu. Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon yang dikenal sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU ditetapkan. Objek permohonan yang dapat diajukan upaya hukum ke Mahakmah Agung adalah Keputusan KPU terkait sanksi administratif pembatalan kepada Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon.

Sehingga jika dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM tidak disampaikan kepada Bawaslu maka dugaan pelanggaran administrasi pemilu tidak dapat diajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung maupun diajukan permohonan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut diatas maka ternyata jelas dan tegas sesuai Undang-Undang memberikan kewenangan absolut kepada Badan Pengawas Pemilu untuk memutuskan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Oleh : Puadi. S.Pd.MM

(Bawaslu DKI Divisi Penindakan Pelanggaran)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru