oleh

Ada Kelalaian Dalam Penjadwalan Tiga Agenda Besar Sekaligus Terkait Anggaran Pemkot Bekasi

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Ada tiga agenda besar yang dianggap lalai dalam penjadwalan di DPRD Kota Bekasi  yakni pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019, Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dan Pansus 34, 37 dan 38.

“Ini sangat menarik, tapi intinya ada kelalaian dalam penjadwalan yang dilakukan oleh legislatif maupun eksekutif,” kata politisi PKB ini.

Ustuchri menyampaikan hal ini terkait polemik hasil keputusan Rapat Paripurna pada Sabtu (10/8/2019) malam takbir Idul Adha. Diketahui pula, ada keputusan yang dilakukan setelah lewat pukul 00.00 WIB. Hal ini mengingat juga masa periodesasi dewan periode 2014-2019 telah berakhir pada 10 Agustus 2019.

“Kebetulan saya tidak hadir karena kelelahan usai dari Bandung. Keputusan Paripurna pun sangat mendadak. Kalau hasil keputusannya diatas jam 00.00 WIB bisa ditanyakan langsung ke dewan yang hadir,” kata anggota Tim Pansus 38 tentang Revitalisasi Pasar, kepada wartawan, Jumat (16/8/2019).

Ustuchri menegaskan, penjadwalan Sidang Paripurna Pengesahan APBD 2019, KUA-PPAS 2020 dan Pansus 34, 37 dan 38 ini tidak dipersiapkan terlebih dahulu.

“Itu kenapa tidak dipersiapkan jauh-jauh hari. Ini yang tadi saya sebut ada kelalaian dalam penjadwalan yang dilakukan eksekutif maupun legislatif,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Didit Susilo menganggap bahwa produk hukum seperti keputusan Paripurna bersifat ilegal. Menurutnya, per tanggal 10 Agustus pukul 00.00 WIB, legislator tidak boleh mengeluarkan produk hukum.

“Meski ada surat edaran Mendagri terkait perpanjangan masa kerja hingga dewan baru dilantik, namun dasar surat edaran itu tidak kuat secara hukum,” jelasnya.

“Sedangkan keputusan mengesahkan APBD, KUA PPAS, lalu Pansus 34, 37 dan 38 baru diputuskan di jam 03.00 WIB. Artinya, sudah demisioner saat memutuskan materi Paripurna tersebut,” tambah Didit.

Baca juga :  Alam Sutera Dukung YAI untuk Mengajak Masyarakat Peduli Kanker Anak melalui Alam Sutera Anyo Run 2017

Didit mengakui, ada sejumlah kejanggalan dalam agenda besar itu seperti waktu pelaksanaannya di hari Sabtu sebagai hari libur.

“Sabtu kan hari libur dan bisa saja Paripurna dilaksanakan hari libur sepanjang tidak mengesahkan sebuah keputusan strategis. Contohnya, Paripurna Istimewa. Ini boleh dilakukan di hari libur,” terang Didit.

Terkait Pansus 38, kata Didit, seharusnya menyerahkan hasil kinerjanya kepada Ketua DPRD dan diserahkan ke Sekwan.

“Kemudian untuk diteruskan oleh anggota dewan baru setelah dilantik,” katanya. (fie)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru