oleh

Ini Alasannya Dua Kuasa Hukum Dicabut Syahrizal di Kasus Pencemaran Nama Baik Walkot Bekasi 

Kota Bekasi, Kicaunews.com -Terdakwa Syahrizal (44)  dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mencabut kembali kuasa hukumnya Syaiful Huda, SH pada sidang ke-9 saat sidang tengah berlangsung.

Setelah sebelumnya Syahrizal atau Rijal juga pernah mencabut kuasa hukumnya Dr. Manotar Tampubolon, SH saat pertamakali sidang digelar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

Menurutnya Rijal tindakan dia mencabut dua kuasa hukumnya yakni Dr. Manotar Tampubolon, SH (Pimpinan LBH Patriot) dan Syaiful Huda  (Pimpinan LBH Pasopati) lantaran dia menilai kedua kuasa hukumnya tersebut tidak mampu memperjuangkan hak-hak dirinya dalam mencari keadilan.

Anehnya, dua kuasa hukumnya itu dicabut dalam kurun waktu seminggu sejak pemberian kuasa. Dikatakan Syahrizal, Saiful Huda, SH pengacara yang baru seminggu diberikan kuasa langsung dicabut oleh terdakwa pada sidang ke-9 dengan alasan Saiful mengatakan di depan majelis hakim bahwa dirinya tidak mungkin menghadirkan 11 saksi yang diajukan terdakwa.

Sebelumnya, kata Rijal saat Dr. Manotar Tampubolon, SH dicabut kuasanya pada sidang pertama lantaran tidak datang menghadiri sidang. Ironisnya, Ketika dihubungi melalui pesan WA tentang alasannya tidak hadir dipersidangan Manotar beralasan tidak mengetahui jadwal sidang yang sebenarnya dan dirinya akan menghadiri sidang saat agenda Pledoi saja.

Sementara saat dikonfirmasi pengacara Syaiful Huda mengaku dirinya tidak tahu dengan jelas kenapa surat kuasanya dicabut terdakwa Rijal.

“Alasannya saya sendiri, tak jelas. Bagi saya tak masalah itu hal biasa dalam suatu proses beracara,” ujarnya.

Lebih lanjut Syaiful mengatakan jika tudingan terdakwa yang menyebutkan dirinya tak mampu memperjuangkan 11 saksi meringankan terdakwa untuk hadir dipersidangan, Rijal dianggap tak memahami hukum acara.

“Dia tak memahami hukum acara. Kita bekerja dengan dasar hukum acara bukan kemauan semau maunya terdakwa. Dan terdakwa tidak mengerti hukum acara,” bebernya.

Baca juga :  Kapolres Tangsel Pimpin Ungkap Kasus Ranmor Kurun Waktu Juni 2018

Sementara Syahrizal mengatakan dugaan ijazah palsu Rahmat Effendi yang dituduhkan kepadanya atas pencemaran nama baik bisa ia buktikan dengan saksi -saksi yang telah ia ajukan kepada hakim.

“Dari sebelas saksi yang saya ajukan, cukup lima saksi saja dihadirkan, saya yakin kasus ini terbongkar,” ucap terdakwa, Sabtu (10/8/2019).

Menurutnya, lima saksi tersebut yaitu Abhan (Ketua Bawaslu), Fritz Siregar (Komisioner Bawaslu), Kompol. Indarto (Kapolres Bekasi), Rahmat Effendi (Walikota Bekasi), dan Taswin (pelapor ijazah Rahmat Effendi).

Seperti diketahui, sebagian saksi-saksi yang diminta Syahrizal sudah siap bersaksi di persidangan, saksi tersebut menunggu surat panggilan resmi.Namun, hakim tidak perintahkan jaksa untuk membuat panggilan terhadap saksi tersebut.

Namun, Ketua Majelis Hakim Adeng Abdul Kohar justru menolak menghadirkan saksi yang diajukan terdakwa dengan alasan hakim tidak memiliki kewenangan.

Sebenarnya apa sih relevansinya Ketua Bawaslu RI jadi saksi di kasus Syahrizal hingga patut dihadirkan di persidangan ? Syahrizal mengatakan bahwa Ketua dan Komisioner Bawaslu RI mengetahui jelas pokok materi laporan beserta 10 alat bukti dugaan tindak pidana pilkada Rahmat Effendi yang telah ia laporkan bersama masyarakat.

Bukannya melakukan penindakan, namun Ketua Bawaslu justru diduga melindungi kejahatan karena tidak mau melimpahkan dugaan pemalsuan ijazah Rahmat Effendi ke Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum), sebagaimana Pasal 184 UU Pilkada No. 10 tahun 2016 jo. Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 14 tahun 2017 tentang Penanganan Pilkada.

Selain itu, Ketua Bawaslu juga mengeluarkan surat resmi dengan melampirkan SP3. Padahal menurut terdakwa, Bawaslu sendiri mengetahui surat dan SP3 tersebut diyakininya akal-akalan dan cacat hukum.

Hal itu dikatakan lantaran semua jajaran tim divisi hukum Bawaslu RI tak satupun yang bisa mengatakan dan menjawab bahwa SP3 tersebut asli dan benar.

Syahrizal katakan, jika Bawaslu melimpahkan laporan dugaan pidana Pilkada Rahmat Effendi ke Sentra Gakkumdu, dirinya pastikan selesai, yaitu Rahmat Effendi tidak akan lolos menjadi Walikota Bekasi.

Baca juga :  11 Kecamatan di Kabupaten Bekasi Terendam Banjir

Praktisi hukum Jumanter Pardede, SH mengatakan bahwa hakim wajib mendengarkan keterangasaksi yang diajukan terdakwa untuk menggali kebenaran materiil, sekalipun saksi yang diminta Ketua Bawaslu.

“Kalau hakim tidak bisa menghadirkan saksi yang diminta terdakwa, itu berarti hakim hanya mengadili BAP terdakwa (formil), dan Independensi hakim layak dipertanyakan,” ucap Jumanter saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi. (fie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru