banner 728x250

Koordinasi Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers

  • Bagikan
banner 468x60

Semarang, Kicaunews.com – Bahwa nota kesepahaman agar penegakan hukum dan kemerdekaan pers tetap berimbang, akurat dan tetap menghormati hukum sangatlah penting.

Menurut Viosari mengatakan nota kesepahaman Ini sangat penting untuk menjamin penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers, dalam sosialisasi kontrol dengan publik serta pedoman pemberitaan di media” ujar Vio Sari pada wartawan sabtu (3/8) di kediamannya.

banner 336x280

Masih menurut Viosari yang mengamati kinerja wartawan dimana sering di kriminalisasi terkait tulisannya, mengatakan bahwa Dalam nota kesepahaman tersebut, untuk menyelesaikan masalah yang kerap terjadi antara wartawan dan masyarakat, Polri dan Dewan Pers harus saling bekerja sama menelusuri masalah tersebut agar tidak salah mengambil langkah hukum” paparnya

Hal ini karena gesekan yang terjadi di lapangan antara wartawan dengan masyarakat umum kerap terjadi. Bahkan kejahatan yang mengatasnamakan profesi wartawan juga sering muncul.

Jadi jika ada dugaan terjadi tindak pidana akibat perselisihan atau sengketa antara masyarakat dengan wartawan atau media maka akan diarahkan para pihak yang berselisih ini, khususnya untuk pihak pengadu, agar melakuan langkah-langkah secara bertahap.

Adapun langkah tersebut antara lain, menggunakan hak jawab, hak koreksi, proses perdata.

“Jika ingin melanjutkan ke proses pidana, pihak pengadu harus mengisi formulir pernyataan di atas kertas bermaterai yang berisi permintaan agar sengketa ini diproses secara hukum pidana,” ujar Vio Sari.

Sementara jika polisi menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan pers, opini atau surat pembaca maka dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus berkonsultasi dengan Dewan Pers baik lisan atau tertulis.

Vio Sari menambahkan jika wartawan melakukan pekerjaannya sesuai kode etik jurnalistik dan undang-undang pers maka dianggap sedang melakukan ketentuan undang-undang.

Baca juga :  Anggota Polsek Jatibarang Giat Silaturahmi Calon Kuwu Desa Jatibarang Baru

“Nah jika terjadi masalah saat wartawan tersebut bertugas sesuai dengan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers maka dilindungi secara hukum dan tidak bisa dikriminalisasikan,” jelas Vio Sari.

Namun sebaliknya, jika wartawan tersebut berkonflik dengan masyarakat di luar pekerjaannya maka polisi berhak menjatuhkan pidana umum.

Namun tetap Dewan Pers akan menilik terlebih dulu kasusnya dan menelusuri apakah wartawan tersebut sedang melakukan tugasnya sesuai dengan aturan atau tidak.

“Jadi jika ada wartawan atau mengaku wartawan menipu, memeras, dan melakukan tindak kejahatan maka dapat dikenai pidana umum,” tegas Vio Sari

Jika ada dugaan terjadinya tindak pidana di bidang pers atau Delik Pers maka proses penyidikannya berpedoman pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Jika tidak, maka bisa dikenai pidana umum,” tandasnya. (Red/Viosari)

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *