oleh

Maraknya Jual Beli Lahan Garapan Kawasan Konservasi Alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak Bogor

BOGOR, Kicaunews.com – Belakangan ini, baru dikatahui bahwa begitu mudahnya jual beli oper alih lahan garab, si peminat bersama pemegang hak garab cukup dengan sepengetahuan kepala desa. Bahkan, sejak 2010, cukup dengan tanda tangan ketua rukun warga, maka jual beli lahan garab yang menyangkut kawasan konservasi alam ini lumrah terjadi di kawasan tersebut yang dilakukan oleh penggarap kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Kendati Pihak Taman Nasional terus berupaya menertibkan bangunan tersebut dan gagal. Seharusnya pihak Taman Nasional dapat bersinergi dengan Pemkab Bogor dalam hal penegakan peraturan daerah yang tertuang dalam perda, maupun perbup kabupaten Bogor, dalam mendata dan melakukan inventarisir aset lahan tersebut yang telah di pindah tangankan dari masyarakat penggarab dan pemilik bangunan tersebut yang berawal dari sebuah jual beli lahan garab.

Upaya penertiban dan pembongkaran pihak Taman Nasional seharusnya terlebih dahulu lakukan kordinasi dengan pemkab Bogor dalam mensinergikan situasi dan kondisi guna meredam hal – hal yang dapat terjadi jika dilaksanakan penertiban di kawasan konservasi alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Yang selalu berhadapan oleh preman bayaran maupun oknum Ormas yang membekinggi bangunan – bangunan tersebut.

Pengelola Taman Nasional dan pemerintah kehilangan stamina dan akhirnya tak berdaya, Sepertinya dari sisi penertiban nampak jelas terlihat pihak pengelolah kawasan Taman Nasional sudah hampir menemui jalan buntu, atau mungkin ada dugaan adanya gejala masuk angi.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sendiri sesungguhnya mewajibkan pemilik bangunan mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan, gubernur, serta bupati ataupun wali kota. Pengusahaan pariwisata alam, menurut aturan tersebut, adalah penyediaan jasa wisata alam, dari jasa perjalanan wisata sampai jasa pramuwisata.

Baca juga :  Upayakan Masyarakat Patuh Jelang New Normal

Persoalannya, dari zaman Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan sampai sekarang Siti Nurbaya Bakar, tak ada langkah tegas. Pada 2010, Zulkifli Hasan sesumbar akan memenjarakan para pemilik vila liar. Namun kementerian itu tak pernah mengambil langkah hukum apa pun terhadap para elite pemilik vila.

Jelas-jelas pendirian villa di area konservasi melanggar peraturan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kawasan Taman Nasional Halimun-Salak adalah area resapan hulu Sungai Cisadane. Sungai Cisadane-yang terhubung dengan Kali Pesanggrahan, Cideng, Krukut, dan Kali Baru-bila tidak mampu menampung air akan menimbulkan banjir besar di Jakarta, hal ini merupakan PR panjang bagi para pihak dalam hal ini kementrian terkait dan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten – kota di wilayah provinsi jawa barat.

Tak pelak, keputusan memberikan izin mengelola pariwisata alam bagi para pemilik vila liar akan merangsang tumbuhnya vila-vila komersial baru. Berkurangnya resapan air pasti akan semakin parah. Lamban juga Lemahnya pemerintah menjaga lingkungan dan kekurangtegasan dalam menghadapi orang-orang berduit dan warga yang pragmatis adalah penyebabnya.

Pertayaan klasik akankah pihak Taman Nasional dalam hal ini kementrian Kehutanan dan pemkab maupun provinsi mampu untuk berjalan dengan peraturan yang telah menjadi panduan bagi pihak kementrian mapun pemerintah daerah!?. (Syam)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru