oleh

Dinilai Belum Ada Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah, Pendiri Hadiekuntono’s Institute dan Pemuda Indonesia Maju Desak Jokowi Segera Bentuk Badan Koordinasi

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Baru baru ini, Pendiri Hadiekuntono’s Institute (research-intelligent-spiritual), Suhendra Hadiekuntono, kembali mendesak pemerintah pusat untuk membentuk Badan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah.

Setelah Dua Tahun lamanya belum ada Respon, Kini Desakan itu kembali digaungkan Pendiri Hadiekuntono’s Institute belum lama ini. “Sudah saatnya Badan Koordinasi Kebijakan Pusat dan Daerah direalisasikan pembentukannya oleh Jokowi,” ujarnya di Jakarta, seperti dilansir mediaindonesia.com belum lama ini.

Dimana suhendra mengatakan, saat ini adanya sejumlah pihak yang mendesak perlunya pembentukan Badan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah dan kini kembali menjadi isu aktual.

PENDIRI Hadiekuntono’s Institute (research-intelligent-spiritual), Suhendra Hadiekuntono (Dok Media Indonesia)

“Pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan pembangunan kebijakan,” cetusnya

Suhendra Menilai, Badan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah justru jauh lebih penting daripada badan-badan lainnya seperti Badan Gambut dan Badan Ekonomi Kreatif.

Desakan Suhendra yang disampaikan sejak dua tahun lalu itu dipicu oleh adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang 15 ribu permasalahan bernilai puluhan triliun rupiah di pemerintah pusat, daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Temuan itu terungkap saat BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) I-2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dua tahun lalu. Juga ancaman disintegrasi bangsa yang muncul belakangan ini.

Suhendra menilai penyebab temuan yang banyak itu lantaran tidak ada sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. 

Sebab itu, Kata Suhendra, Presiden Joko Widodo perlu membentuk Badan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah agar polemik tak terjadi lagi. Kalau gaduh terus, kapan mau membangun? Selain menghemat keuangan negara, juga waktu karena tidak pada tempatnya sesama institusi negara berseberangan pendapat yang seharusnya menjadi contoh. 

Tidak kalah penting, pembentukan badan ini juga akan memperkecil jurang disintegrasi karena banyaknya program pemerintah pusat yang tidak tersosialisasi dengan baik sampai ke bawah, dan memperkuat wibawa institusi negara.

“Problem bangsa ini adalah birokrasi dan koordinasi. Jadi, hal Ini sudah mendesak,” tegas Ketua Umum Putra-Putri Jawa Kelahiran Sumatra, Sulawesi, dan Maluku (Pujakessuma) Nusantara ini.

Pembentukan badan sinkronisasi itu, kata Suhendra, merupakan tindak lanjut dari kebijakan moratorium peraturan daerah (perda).

“Saat ini hal yang terjadi malah lebih mendasar, bukan hanya kebijakan pusat dan daerah, namun daerah dengan daerah juga mengalami hal yang sama. Karena tidak memiliki database yang baik,” papar Suhendra.

Hal senada juga dikatakan Pemuda Indonesia Maju (PIM) yang Mendesak Presiden Jokowi Untuk segera Membentuk Badan Sinkronisasi Pusat & Daerah.

Saat dikonfirmasi Kicau Group pada selasa Malam, 30/7/2019 Lewat pesan Whatsapp, Koordinator (PIM) DR. H. M Dian Assafri mengutarakan Pentingnya Adanya segera Pembentukan Badan Sinkronisasi Pusat dan Daerah dipicu oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang 15 ribu permasalahan bernilai puluhan triliun rupiah di pemerintah Pusat, Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) I-2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dua tahun lalu. 

Tidak hanya itu, Dian mengatakan adanya ancaman disintegrasi bangsa juga muncul belakangan ini.

“Sebab itu, Presiden Joko Widodo perlu membentuk Badan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah agar polemik tak terjadi lagi dan berkepanjangan,” Terang Staf pengajar Universitas Pancasila ini.

Koordinator (PIM) DR. H. M Dian Assafri (Batik)

Lebih jauh Dikatakan Dian, Selain menghemat keuangan negara, juga waktu karena tidak pada tempatnya sesama institusi negara berseberangan pendapat yang seharusnya menjadi contoh.

Baca juga :  Pekan Ini, Dian Assafri Bakal Ikut Penyampaian Visi Misi DPC Demokrat Tanggamus

Dian mencontohkan adanya Polemik MenkumHam dan Walikota Tangerang belum lama ini dinilai tidak karena tidak adanya yang Mewadahi sehingga terjadinya Miskomunikasi.

Tidak kalah penting, Sambung Dian, pembentukan badan ini juga akan memperkecil jurang disintegrasi karena banyaknya program pemerintah pusat yang tidak tersosialisasi dengan baik sampai ke bawah dan memperkuat wibawa institusi negara.

 

“Problem bangsa ini adalah birokrasi dan koordinasi,” Terang Dian.

 

Masih dikatakan Dian, Pembentukan Badan Sinkronisasi Pusat dan Daerah merupakan tindak lanjut dari kebijakan moratorium peraturan daerah (perda).

“Saat ini hal yang terjadi malah lebih mendasar, bukan hanya kebijakan pusat dan daerah, namun daerah dengan daerah juga mengalami hal yang sama,” Jelas Dian.

Dian kembali mencontohkan, adanya kesamaan perda antara Kepala Daerah yang lama dan yang baru menjadi tumpang tindih dan ini dipicu karena tidak adanya sinkronisasi dan Karena tidak memiliki database yang baik.(Red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru