oleh

Pemerintah Tak Bertaring, Maraknya Bangunan Villa di Kawasan Konservasi Alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak – Pamijahan Bogor

Bogor, Kicaunews.com – Wisata Alam yang berada di wilayah kabupaten Bogor, terus mendapatkan perhatian dari berbagai media massa cetak dan media elektronik/ online.

Pasalnya keputusan pengelola Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) mengenai keputusannya mengenai keberadaan bangunan bangunan yang terdapat di kawasan konservasi alam / kawasan resapan air ini terus di suarakan oleh pengelolah kawasan konservasi alam Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS).

Kesempatan kepada para pemilik villa liar di kawasan itu untuk mengurus izin pariwisata alam sungguh keliru. Hal itu menunjukkan kekalahan Taman Nasional dalam melindungi ekologinya sendiri.

Pemilik villa liar kini memiliki peluang hukum untuk melegalkan pelanggaran hukum yang mereka lakukan, yaitu mendirikan bangunan di lahan konservasi. Semestinya pengelola Taman Nasional tetap mengambil jalur hukum agar perusakan alam itu bisa dihentikan.

Sebanyak 276 orang baik masyarakat sekitar kawasan maupun masyarakat pendatang (pengusaha) dari luar masyarakat kawasan (TNGHS). Ternyata menguasai lahan seluas 256,7 hektare di kawasan Lokapurna, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Mereka antara lain terdiri atas pensiunan jenderal, politikus, dan pesohor serta para pengusaha.

Padahal kawasan tersebut masuk dalam zona kawasan inti Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang seharusnya kawasan tersebut adalah milik negara, dan tidak boleh dijadikan tempat bangunan permanen berupa penginapan ataupun restoran, villa yang di komersilkan mapun digunakan untuk kepentingan pribadi orang perorang.

Bangunan berupa Villa dan sejennisnya semakin marak berdiri dan tumbuh dari waktu ke waktu di kawasan resapan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), parahhnya lagi bangunan tersebut tidak memiliki dokumen perizinan mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemkab Bogor.

Bangunan yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) ternyata banyak yang di komersilkan oleh pemiliknya , dan tidak ada retribusi ke pemkab Bogor dalam membayar pajak. Lokapurna adalah area konservasi yang sejak 1967 dipinjamkan ke sejumlah Legiun Veteran Kecamatan Cibungbulan untuk dijadikan lahan garapan untuk di gunakan oleh purnawirawan dan keluarganya.

Baca juga :  Keterlibatan Babinsa Kodim 0724 Botolali Amankan Perayaan Natal dan Tahun Baru 2020

Belakangan, baru dikatahui bahwa tanah garab tersebut ternyata di oper alihkan oleh sebagian pemegang hak garab dan prosesnya sederhana, awalnya cukup dengan sepengetahuan kepala desa. Bahkan, sejak 2010, cukup dengan tanda tangan ketua rukun warga, maka operalih lahan garab yang menyangkut kawasan konservasi alam ini lumrah terjadi di kawasan tersebut yang dilakukan oleh penggarab kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Pihak Taman Nasional sudah lama terus berupaya menertibkan bangunan tersebut. Namun seharusnya pihak Taman Nasional dapat berkordinasi dengan pemkab Bogor dalam hal peraturan daerah yang tertuang dalam perda, maupun perbup kabupaten Bogor, dalam mendata dan melakukan inventarisir aset lahan tersebut yang telah di pindah tangankan dari masyarakat penggarab dan pemilik bangunan tersebut yang berawal dari sebuah jual beli lahan garab.

Usaha penertiban dan pembongkaran pihak Taman Nasional seharusnya berkordinasi dengan pemkab Bogor dalam mensinergikan situasi dan kondisi guna meredam hal – hal yang dapat terjadi jika dilaksanakan penertiban di kawasan konservasi alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Yang selalu berhadapan oleh preman bayaran maupun oknum Ormas yang membekinggi bangunan – bangunan tersebut.

Pengelola Taman Nasional dan pemerintah kehilangan stamina dan akhirnya tak berdaya, Sepertinya dari sisi penertiban nampak jelas terlihat pihak pengelolah kawasan Taman Nasional sudah hampir menemui jalan buntu, atau mungkin ada dugaan adanya gejala masuk angin.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sendiri sesungguhnya mewajibkan pemilik bangunan mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan, gubernur, serta bupati ataupun wali kota. Pengusahaan pariwisata alam, menurut aturan tersebut, adalah penyediaan jasa wisata alam, dari jasa perjalanan wisata sampai jasa pramuwisata.

Baca juga :  Patroli dan Sosialisasi Desa Binaan Cara Bhabinkamtibmas Putus Mata Rantai Covid-19

Persoalannya, dari zaman Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan sampai sekarang Siti Nurbaya Bakar, tak ada langkah tegas. Pada 2010, Zulkifli Hasan sesumbar akan memenjarakan para pemilik vila liar. Namun kementerian itu tak pernah mengambil langkah hukum apa pun terhadap para elite pemilik villa.

Jelas-jelas pendirian villa di area konservasi melanggar peraturan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kawasan Taman Nasional Halimun-Salak adalah area resapan hulu Sungai Cisadane. Sungai Cisadane-yang terhubung dengan Kali Pesanggrahan, Cideng, Krukut, dan Kali Baru-bila tidak mampu menampung air akan menimbulkan banjir besar di Jakarta, hal ini merupakan PR panjang bagi para pihak dalam hal ini kementrian terkait dan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten – kota di wilayah provinsi jawa barat.

Tak pelak, keputusan memberikan izin mengelola pariwisata alam bagi para pemilik vila liar akan menyuburkan tumbuhnya vila-vila komersial baru. Berkurangnya resapan air pasti akan semakin parah. Lemahnya pemerintah menjaga lingkungan dan kekurangtegasan dalam menghadapi orang-orang berduit dan warga yang pragmatis adalah penyebabnya.

Pertayaan klasik akankah pihak Taman Nasional dalam hal ini kementrian Kehutanan dan pemkab maupun provinsi mampu untuk berjalan dengan peraturan yang telah menjadi panduan bagi pihak kementrian mapun pemerintah daerah!?. (Red/Syam)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru