oleh

Pemkot Harus Buktikan Legalitas Surat Permohonan Bantuan Sekjend Kementerian PUPR Untuk Bongkar Rumah Warga Bougenvile

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Warga Kampung Pulogede, Jalan Bougenvile Raya, Jakasampurna, Bekasi Barat mempertanyakan keabsahan surat permohonan bantuan bongkar dari Kementerian PUPR melalui Pemerintah Kota Bekasi untuk menggusur perumahan warga yang dianggap bangunan liar di atas tanah milik Ditjen Pengairan Kementerian PUPR tersebut.

Keabsahan surat permohonan bantuan bongkar dari Sekjend Kementerian PUPR Sekjend Kementerian PUPR bernomor PS  0301-sb/221 tertanggal 17 Mei 2019 perihal permohonan bantuan penertiban atas tanah di Jalan Bougenvile Raya Rt01/011 Kelurahan  Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, dipertanyakan warga.

Surat tersebut menurut warga harus dibuktikan Pemkot Bekasi sebagai pihak yang mengklaim telah menerima surat permohonan bantuan tersebut. Terlebih hanya berupa surat permohonan bantuan penertiban bukan surat perintah bongkar.

“Beberapa warga juga sudah memiliki legal standing pemilikan tanah tersebut, kenapa ada rumah warga yang tetap dibongkar dan ada yang dibiarkan berdiri,” kata salah satu warga yang tak mau menyebutkan identitas yang juga menjadi korban ketidakadilan Pemkot Bekasi heran.

Mengingat sejak warga menerima surat peringatan dari Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi, warga tidak pernah diperlihatkan surat dari Kementerian PUPR tersebut bahkan tidak dicantumkan dalam surat perintah (SP) 1 sampai surat perintah bongkar dilayangkan Distaru Kota Bekasi.

Salah satu warga yang menjadi korban pembongkaran yang terjadi pada Kamis (25/7/2019) kemarin menilai ada kejanggalan dari pembongkaran puluhan rumah warga, kenapa hanya karena sekedar surat permohonan bantuan penertiban dari Sekjend Kementerian PUPR, Pemkot Bekasi ngotot membongkar puluhan rumah warga.

Warga sebut Pemkot Bekasi tidak bersikap transparan dan tidak adil alias tebang pilih lantaran tidak semua rumah di Rt 01 /011 yang dibongkar oleh Distaru.

“Kalau memang benar ada surat perintah dari Sekjen Kementerian PUPR, buktikan dong ke warga. Apalagi ada beberapa rumah yang dibiarkan berdiri tak ikut di buldoser oleh petugas Distaru,” ucapnya kesal.

Baca juga :  Usai Dilantik Walikota dan Wakil Walikota Depok Ucapkan Janji

Sebelum eksekusi pembongkaran rumah warga di Rt01/011 tersebut dibongkar Sekertaris Distaru, Dzikron mengeluarkan rilisnya kepada pers yang menyebutkan dasar hukum pembongkaran adalah surat dari Sekjend Kementerian PUPR bernomor PS  0301-sb/221 tertanggal 17 Mei 2019 perihal permohonan bantuan penertiban atas tanah di Jalan Bougenvile Raya Rt01/011 Kalurahan  Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat.

“Penertiban tersebut untuk menjaga ketertiban pengelolaan sungai agar fungsi sempadan dapat dikembalikan untuk penanganan banjir di daerah aliran sungai Jatiluhur,” ujar Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Dzikron dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (24/7/2019).

Sontak, rencana ini mendapat penolakan dari warga yang sudah puluhan tahun tinggal di perumahan tersebut. Kamis (25/7/2019) pagi jelang penggusuran, warga tampak menutup jalan perumahan dengan duduk-duduk di gerbang.

Warga menolak digusur karena menganggap tak pernah diberikan sosialisasi oleh pemerintah.
Warga hanya menerima surat peringatan yang turun tak sampai satu bulan dari tenggat penggusuran pemerintah.

“Enggak ada sosialisasi sama sekali. SP-1 sampai SP-3 dari pemerintah keluar dalam tiga minggu, 12 Juni, 2 Juli, 9 Juli. Artinya, perintah pembongkaran di bawah satu bulan. Ketua RT belum dilewatin, dia mengaku hanya diberikan sosialisasi lewat telepon,” ujar Laura salah satu warga yang menolak penggusuran.

Satpol PP langsung merangsek masuk ke perumahan yang sudah sejak pagi diadang warga. Barikade sejumlah pemuda tak berdaya apa-apa melawan dorongan Satpol PP.

Sejumlah ibu-ibu yang turut menghadang gerbang ikut terdorong oleh gerak serbu ratusan anggota Satpol PP. Tak sampai lima menit, Satpol PP masuk ke perumahan warga.

Enam orang mahasiswa yang teridentifikasi sebagai anggota Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) digelandang ke Polres Metro Bekasi Kota karena dianggap melawan petugas.

Baca juga :  Panwaslu Kecamatan Jatinegara Mengadakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019

“Ada 6 orang, dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota. Bukan warga sana,” sebut Ade Rahmat, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bekasi saat dihubungi Kamis pagi.

Ade mengklaim, salah satu dari mereka melempar batu ke arah petugas Satpol PP yang merangsek masuk menembus barikade mereka.

“Pakai batu ngelempar. Anak buah saya dua orang cuma kesamber batu,” ujar Ade.

Selang 15 menit, warga memaksa dialog dengan Satpol PP karena menilai petugas telah bertindak represif dan terburu-buru. Namun, dialog yang sempat terjadi selama beberapa menit antara kedua belah pihak menemui jalan buntu.

“Setelah berpanjang-panjang, Satpol PP mengatakan, ‘kami tidak berwenang menghentikan operasi, kami hanya melaksanakan tugas’,” ujar Kuasa Hukum warga Bougenville Raya, RA Siregar di lokasi, Kamis pagi.
Dua unit backhoe pun segera merubuhkan beberapa rumah warga didampingi ratusan petugas. Beberapa warga lain yang rumahnya belum digusur langsung membongkar sendiri rumah mereka.

Kepala Bidang Pengendalian Ruang Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi, Azhari mengatakan, pihaknya bakal merampungkan penggusuran rumah warga pada hari itu.

“Kami hanya mengikuti surat perintah. Keberatan warga itu sudah bagian dari sesuatu yang kami anggap proses. Sepanjang belum ada perintah lanjutan, surat perintah tetap jadi acuan kami. Hari ini klir,” ujar Azhari di lokasi penggusuran, Kamis.

Azhari menyatakan ada 74 bangunan yang bakal dibongkar untuk mengamankan aset Ditjen Pengairan Kementerian PUPR sekaligus membebaskan lahan untuk normalisasi DAS (daerah aliran sungai) Jatiluhur yang berada di belakang rumah warga.

Namun, hingga azan maghrib berkumandang, masih berdiri 3 bangunan belum disentuh alat berat yang sudah meninggalkan lokasi.

Salah satu rumah yang belum tergusur ialah rumah berspanduk salah satu ormas. Sejak penggusuran dimulai Kamis pagi, puluhan anggota ormas tersebut telah membuat barikade di depan rumah tersebut dengan mengenakan seragam khasnya berwarna loreng jingga.

Baca juga :  Menambah Wawasan di Ajang Kopetensi Jelang Kegiatan Lomba OSN Tingkat Wilayah PGRI, K3S Cijenjing

Azhari menyebut bahwa penghentian penggusuran pada sore ini murni pertimbangan waktu.

“Hari ini dicukupkan karena surat perintah kami satu hari sampai dengan maghrib. Tadinya kita optimis, tapi waktu tidak memungkinkan, sehingga kita menarik diri karena alasan keamanan. Pekerjaan dilakukan di waktu malam, tidak baik saat dikerjakan pada waktu magrib” ujar Azhari yang dilansir kompas.com, Kamis malam.

Azhari belum mampu memastikan kapan penggusuran jilid 2 bakal dilancarkan kepada sejumlah rumah warga yang belum dibongkar hari ini.

Ia bilang, penggusuran baru dapat dilakukan lagi jika telah terbit surat pembaruan perintah.

Azhari pun berdalih bahwa pihaknya tidak akan pandang bulu dalam menggusur perumahan warga yang belum dibongkar.
Pengadangan ormas ia sebut tak menyurutkan niat pemerintah.

“Itu sebagian hambatan yang kita lalui. Tapi, (penundaan penggusuran) dipastikan karena waktu saja. Pemerintah tidak boleh kalah atas pretensi pihak lain. Tanah yang mereka tempati adalah tanah milik Ditjen Pengairan Kementerian PUPR juga. Dia masuk daftar yang harus digusur,” tutup Azhari.

Penggusuran perumahan warga di Jalan Bougenville Raya RT 001 RW 011 Jakasampurna, Bekasi Barat diwarnai kontroversi.

Warga menganggap pemerintah telah bertindak arogan karena tak pernah melibatkan warga sebelum penggusuran dan menggusur warga secara represif.

Rekomendasi Komnas HAM untuk diadakan audiensi dengan warga soal duduk perkara penggusuran pun diabaikan Pemerintah Kota Bekasi.(fie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru