oleh

DPR Soroti Masih Rendahnya Tingkat Keamanan dan Tingginya Kekerasan di Lingkungan

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Komisi X DPR RI menyoroti masih lemahnya tingkat keamanan dan tingginya tingkat kekerasan di lingkungan sekolah di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Saifudian prihatin dengan rendahnya tingkat keamanan di lingkungan pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2019, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah harus bisa membuat lingkungan sekolah menjadi tempat belajar yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak.

Keamanan sekolah menjadi penting untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Namun sayangnya, kondisi aman itu belum bisa tercapai karena menurut hasil riset Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika), siswa-siswi di Indonesia dalam keadaan tidak aman saat proses pembelajaran di kelas.

Sebab, banyak ruang kelas yang rusak, baik ringan maupun berat.
Data Kemendikbud dan Yappika menyebut, jumlah ruang kelas SD sebanyak 1.057.269. Dari jumlah itu, ada 18.6% ruang kelas mengalami kerusakan sedang hingga berat.

Adapun jumlah ruang kelas SMP sebanyak 346.597 dan dari jumlah tersebut 16.6% ruang kelas rusak sedang dan berat. Akibatnya, hingga tahun 2017, ada sebanyak 6,6 juta anak terancam bahaya karena belajar di ruang kelas rusak.

Bahkan, sepanjang tahun 2014-2016, terdapat 93 kasus SD rusak yang memakan 54 korban luka dan 1 korban meninggal. “Itu hanyalah puncak gunung es dari persoalan SD rusak di Indonesia,” kata Hetifah, politisi Golkar dari Dapil Kalimantan Timur ini, Selasa (23/7).

Hatifah menceritakan, ada satu daerah di Bogor, yang anak-anak sekolahnya harus pulang ke rumah jika ingin buang air, karena di sekolah tidak ada fasilitas MCK yang layak. Mereka yang rumahnya jauh, akhirnya memilih buang air di semak-semak belakang sekolah.

Baca juga :  Begini Dua Pesan Hetifah Sjaifudian, Soal Perayaan Hari Kartini

“Anak-anak tidak mendapatkan fasilitas yang menjadi haknya,” tegasnya.

Untuk mewujudkan sekolah aman bagi siswa, Hetifah meminta agar ada kajian mendalam terhadap kebutuhan anggaran dan target kegiatan. Selain itu juga perlu adanya peningkatan anggaran rehabilitasi dan melakukan pemenuhan insfratruktur pendidikan dasar.

Hal itu penting karena alokasi anggaran pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Dari 0,41% dalam APBN 2014, turun menjadi hanya 0,37% dalam APBN 2015 dan 0,21% dalam APBN 2016.

Masalah lain adalah banyaknya ketidaksesuaian data. Berdasarkan riset Yappika di Kabupaten Bogor, Serang dan Kupang, banyak ketidaksesuaian Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ketidaksesuaian data sarana dan prasarana berdampak pada belum berhasilnya Dapodik sebagai upaya mewujudkan kebijakan berbasis data tunggal dalam program pembangunan bidang pendidikan.

Masih rendahnya tingkat keamanan di lingkungan sekolah, baik langsung maupun tidak langsung juga berdampak pada tingkat kekerasan terhadap anak di sekolah.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan, sepanjang tahun 2018, terjadi 445 kasus kekerasan pada anak di dunia pendidikan. Rinciannya, sebanyak 228 berupa kekerasan seksual, 144 kasus tawuran, dan 73 kasus kekerasan lain-lain.

“Dilihat dari jumlah kasus di atas, kasus kekerasan seksual lah yang paling tinggi. Kekerasan tersebut dilakukan antara lain oleh, guru, teman sesama murid bahkan kepala sekolah,” kata Hetifah.

Hal ini sangat memprihatinkan karena dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual tersebut sangat serius, seperti: mengalami trauma, malas ke sekolah, dendam.

Menurut Hetifah, beberapa kajian menyebut faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di sekolah ada dua, faktor korban dan pelaku.

Faktor korban, biasanya terjadi karena si anak berpotensi menjadi korban kekerasan. Hal ini terjadi bila anak penakut, suka mengalah dalam pergaulan bersama teman dan sifat rendah diri. Faktor pelaku, minimnya pemahaman terhadap tayangan-tayangan baik dilayar kaca maupun di media sosial, faktor balas dendam, minimnya penerapan atas nilai-nilai agama dan moral.

Baca juga :  Sambang Owner Cafe Cofee Biousy Polsek Cibeunying Kidul Polrestabes Bandung

Pelecahan seksual sendiri ada dua macam: Pertama, pelecehan verbal, seperti: memberikan komentar, siulan, seruan yang bernada melecehkan. Kedua, non verbal atau tindakan yang lebih berani misalnya menyentuh, meraba, penyerangan seksual, menguntit, pemerkosaan, sampai menunjukkan alat kelamin.

Untuk itulah mencegah kekerasan anak di sekolah menjadi mutlak dilakukan. Pemerintah perlu mengadakan pelatihan-pelatihan guru, sehingga tidak ada lagi guru yang dipukul oleh siswa, atau sebaliknya guru yang menghukum siswanya dengan memukul.

“Hukum seberat-beratnya guru yang melakukan tindak kekerasan seksual,” katanya.

Sanksi tegas telah diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 82 menyebut, setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Selain sanksi yang tegas, Hetifah juga mendorong Kemendikbud, Kemenag dan dinas pendidikan untuk membuat program edukasi kepada peserta didik, terkait kesehatan reproduksi dan penyadaran bahwa ada bagian tertentu di tubuhnya yang tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali dirinya sendiri.

“Karena kasus kekerasan seksual cukup tinggi terjadi di ruang kelas, perlu agar setiap ruang kelas di sekolah dipasangi CCTV,” ujarnya. Media massa juga harus didorong menyediakan informasi positif, layak dan inspiratif bagi anak.

Dengan menjadikan lingkungan sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman, maka hak anak seperti tertuang dalam Pasal 9 UU 35 tahun 2014, “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”, akan bisa tercapai.(Red/Rilis)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru