oleh

Soal Penyusunan RKA-K/L Tahun 2020, Sekjen Kemendagri Terbitkan Surat

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengeluarkan surat tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2020.

Surat dengan nomor 910/6796/SJ tertanggal 22 Juli 2019 itu ditujukan kepada Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Rektor IPDN.

Menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Rapat terbatas kabinet tanggal 15 Juli 2019, dan arahan Menteri Dalam Negeri sebagai tindak lanjut rapat terbatas kabinet dimaksud, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-533/MK.02/2019 tanggal 16 Juli 2019 hal Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L TA. 2020, bahwa seluruh K/L termasuk Kemendagri harus meneliti kembali secara detail atas pagu anggaran, sehingga tidak ada anggaran rutin yang berulang-ulang tapi hasilnya tidak ada (basa-basi).

“Dalam rangka melaksanakan arahan tersebut, untuk penyusunan RKA-K/L Kemendagri berdasarkan Pagu Anggaran tahun 2020 agar memperhatikan beberapa kriteria,” kata Hadi di Jakarta, Senin (22/07/2019).

Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, kriteria perumusan kegiatan:

  1. Menggambarkan keberhasilan kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, bukan merupakan proses dari pelaksanaan tugas dan fungsi.
  2. Tidak hanya merupakan kalimat yang baik, namun sulit diukur dan dibuktikan hasilnya.
  3. Tidak berulang setiap tahun, kecuali kegiatan yang bersifat mandatory, bersifat pelayanan atau menghasilkan output generik sesuai standarisasi output yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Kedua, kriteria tahapan kegiatan dengan memperhitungkan waktu pelaksanaan kegiatan agar tuntas dalam satu tahun anggaran kecuali kegiatan multi years.

Ketiga, kriteria keluaran kegiatan:

  1. Tidak hanya sebatas berwujud fisik ataupun berupa dokumen/laporan yang dalam perspektif ini tidak dapat dikategorikan sebagai keluaran (output) karena laporan tersebut hanya bersifat media saja.
  2. Berorientasi kemanfaatan kepada kesejahteraan masyarakat.

Keempat, selain kriteria tersebut pada poin pertama, kedua, dan ketiga, lakukan perubahan pola anggaran dan terapkan inovasi serta terobosan dalam penyusunan kegiatan agar lebih efektif dan efisien, serta outputnya jelas dan tepat sasaran.(Red/Puspen Kemendagri)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru