oleh

Walikota Bekasi Dituding Lakukan Intimidasi dan Arogan Rencana Bongkar Paksa Rumah Warganya

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tata Ruang mengeluarkan surat perintah bongkar bangunan dengan batas waktu 25 Juli ini terhadap 57 rumah warga di Jalan Bougenville Raya, Jakasampurna, Bekasi Barat.

Perintah bongkar terpaksa harus dilakukan dengan alasan 57 warga tersebut yang sudah bermukim puluhan tahun dan sudah menjadi pemukiman padat dianggap menyalahi Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Ruang, Izin Mendirikan Bangunan, dan Mendirikan Bangunan tanpa Izin diatas tanah milik  Kementerian PUPR.

Sebelum keluar perintah bongkar, Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi sudah melayangkan Surat Peringatan ke 1, 2 dan 3 kepada Warga jl. Bougenville Raya, RT/RW 01/11, Jakasampurna, Kota Bekasi.

Salah satu warga yang terkena rencana pembongkaran rumahnya , F Taswin mengaku tindakan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi sebagai perbuatan arogansi sebagai kepala daerah.

Taswin yang sempat beberapa bulan lalu heboh melaporkan Rahmat Effendi ke Polrestro Bekasi Kota dengan tuduhan dugaan penggunaan ijasah palsu SMU nya mengaku tak heran dengan sikap walikota tersebut.

Pasalnya kata Taswin itu bagian konsekuensiya berhadapan dengan orang nomor satu di Bekasi yang mencoba menguak kebenaran yang tersembunyi.

“Saya juga punya bukti kalau tanah yang ditempati warga berpuluhan tahun ini memiliki kekuatan hukum jadi kami jelas menolak rencana pembongkaran,” beber Taswin yang merupakan magister hukum dan seorang doktor ini menegaskan kepada wartawan.

Dikatakan Taswin perbuatan Pemerintah Kota Bekasi yang mengeluarkan Surat Peringatan tersebut

merupakan bentuk Arogansi Kekuasaan, Intimidasi kepada Warga, serta tidak Legal Standing. “Banyak Warga yang berusia lanjut menjadi ketakutan, khawatir, hingga jatuh sakit akibat Surat Peringatan tersebut”, ucapnya, Jumat (17/07/2019).

Menurut Taswin mengenai berdirinya bangunan diatas tanah pengairan sebagaimana yang dimaksud Dinas Tata Ruang. Taswin mengatakan bahwa berdasarkan RUTR Kota Bekasi, lokasi Jl. Bougenville Raya diperuntukan untuk Permukiman Kepadatan Tinggi.

Baca juga :  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, di Indikasi Pembungkaman Wartawan dan LSM

“Jadi, Membongkar paksa bangunan rumah warga yang jelas-jelas peruntukkannya telah sesuai dengan Tata Ruang dapat dikatakan perbuatan semena-mena dan arogansi kekuasaan.

Mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pada saat warga membangun rumah tinggal, aparatur Dinas Tata Kota telah mendatangi, dan saat bersamaan juga telah diajukan perizinan IMB, namun kelanjutan IMB tersebut tidak ditindaklanjuti oleh aparatur tersebut sampai saat ini,” jelasnya.

“Pemerintah seharusnya mengeluarkan IMB warga sehingga memberikan pemasukan untuk APBD mengingat kondisi Kota Bekasi saat ini sedang dilanda defisit,” ucapnya.

Sedangkan mengenai lahan yang diklaim milik Kementerian PUPR sebagaimana yang  dimaksud Dinas Tata Kota, Taswin mengatakan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengeluarkan Surat Peringatan tersebut tidak dapat melampirkan dokumen hukum yang jelas dan valid atas klaim kepemilikan tersebut.

Taswin mengatakan bahwa Hak atas tanah warga telah terdaftar di BPN Kota Bekasi pada 2007 sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. “Pendaftaran Tanah, Pengukuran Bidang Tanah, dan Surat Ukur sudah dilakukan dan terdaftar di BPN Kota Bekasi sejak 2007,” ucapnya.

Taswin menerangkan aturan hukumnya, jika memang ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim bahwa lahan itu miliknya dan Ia dirugikan atas berdirinya bangunan rumah warga, maka Pemerintah Kota Bekasi seharusnyamenyarankanpihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan hingga memiliki keputusan hukum tetap.

“Jadi, perbuatan Pemerintah Kota Bekasi atas surat peringatan tersebut tanpa landasan hukum yang jelas dianggap sebagai bentuk Intimidasi kepada warga,” tegasnya.

Tidak hanya memperlihatkan dokumen, Taswin menerangkan bahwa Walikota Bekasi

Rahmat Effendi dengan suratnya No. 593/3820-TNH Tanggal 30 Oktober 2014, dan surat No. 593/3405-TNH Tanggal 10 Juni 2015, telah memohon kepada Kementerian PUPR dan Kepala Balai Besar Citarum perihal Klarifikasi Dokumen atas kepemilikan aset  Kementerian PUPR.

Baca juga :  Dalam Rangka HKGB Ke-67, Bhayangkari Jawa Barat Peringati 1 Muharram 1441 H

Lanjutnya, dikarenakan Pihak Kementerian PUPR tidak kunjung memberikan penjelasan kepada warga terkait klarifikasi kepemilikan aset, maka pada Tanggal 15 Juni 2015 Walikota Bekasi Rahmat Effendi dengan suratnya No. 593/3505/TNH memohon kepada

Kepala BPN Kota Bekasi agar Tanah di jl. Bougenville Raya Kel. Jakasampurna untuk ditingkatkan statusnya.

Namun begitu surat perintah bongkar yang dikeluarkan Distaru Kota Bekasi tidak tercantum surat Kementerian

PUPR, dan diketahui bahwa dalam Surat Peringatan tersebut maupun pada lampirannya tidak ditemukan adanya Lembaran surat dari Kementerian PUPR.

Isi surat peringatan hanya menyangkut pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi. Untuk menjawab kejanggalan dasar hukum yang dikeluarkan perintah bongkar.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Kepala Seksi Pembongkaran Bangunan, Wira mengatakan bahwa dasar dikeluarkannya Surat Peringatan tersebut adalah surat dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kota Bekasi yang isinya segera Bongkar dan tertibkan bangunan tersebut karena lahan harus dinormalisasi sesuai fungsi yang lama.

“Itu dasar kami mengeluarkan surat peringatan kepada warga. Jadi, kami hanya mengamankan aset atas permintaan Kementerian PUPR,” ucap Wira pegawai Distaru bagian pebongkaran banguna, Jumat, 19/7/2019).

Saat wartawan mencoba diperlihatkan Surat Kementerian PUPR yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Bekasi terkait kebenaran isi surat untuk segera membongkar, Wira menjawab tidak bisa. “Tidak bisa, kecuali anda sebagai warga. Anda tidak memiliki kewenangan kecuali ada surat kuasa,” tegas Wira.

“Pemkot Bekasi tidak mungkin melakukan perintah pembongkaran kepada warga kalau kami tidak memiliki landasan hukumnya, semua sesuai prosedur dan ketentuan hukum,” terang Wira menjelaskan.

Ketika ditanyakan soal surat perintah pembongkaran dari Kementerian PUPR , Wira mengaku Distaru sudah mengantongi surat tersebut.

“Semua regulasi dan surat yang berkaitan dengan perintah pembongkaran sudah ada dipimpinan kami, kami hanya menjalankan perintah saja,”pungkasnya. (fie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru