oleh

Ratusan Bangku Masih Kosong di SMA N Kota Bekasi Tak Transparan Diduga Adanya Manipulasi Data

KOTA BEKASI, Kicaunews.com –  Adanya ratusan bangku kosong untuk SMA N di Kota Bekasi setelah pengumuman diterimanya calon siswa PPDB Online di Kota Bekasi tidak diumumkan secara transparan oleh Kantor Cabang Perwakilan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

Tentunya hal ini menjadi tandatanya masyarakat, mengingat sampai saat ini masih banyak warga Kota Bekasi justru resah karena belum mendapatkan sekolah negeri pasca pengumuman seminggu lalu.

Menurut pemerhati pelayanan publik Bekasi, Didit Susilo pengumuman adanya bangku kosong seharusnya dibuka transparan oleh Kantor Cabang Perwakilan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, namun sampai saat ini pengumuman tersebut belum juga dilakukan baik secara online.

Didit berkeyakinan masih ada ratusan bangku kosong di SMA N Kota Bekasi berdasarkan data yang terlihat secara online pada saat pendaftaran masih banyak kuota jalur yang tidak terisi penuh.

“Pada saat pendaftaran secara online ada beberapa kuota jalur yang tidak terisi penuh seperti jalur inklusi/disabilitas, jalur perpindahan orangtua dan afirmasi. Tapi adanya bangku kosong tersebut tidak diumumkan secara transparan,” jelas Pemerhati Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo, Senin(8/7/2019).

Didit pun menyayangkan soal cara mekanisme pengumuman, dimana saat pendaftaran calon siswa baru dilakukan secara online sementara saat pengumuman masih menggunakan manual. Meskipun diumumkan secara online tetapi pengumuman diterimanya siswa tersebut sudah disiapkan dulu oleh sekolah lalu baru diapload di online. Isi pengumuman juga bukan soal seleksi perangkingan.

“Jadi sangat rawan terjadi penyimpangan. Misalnya untuk jalur zonasi kombinasi dan zonasi jarak sangat rawan penyimpangan tidak sesuai data yang diinput online. Manipulasi data terkait zonasi jarak yang diinput panitia PPDB sekolah juga bisa saja dimanipulasi karena dikendalikan operator. Begitu juga terkait jalur afirmasi yang menggunakan SKTM diduga banyak yang aspal,” beber Didit.

Baca juga :  Menyandang Tersangka Suap, Kemendagri Desak Bupati Tulungagung Untuk Taat Hukum

Karena kisruhnya PPDB Online dan protes orangtua siswa terkait jalur zonasi diduga menjadi penyebab puluhan Kepala Cabang Dinas perwakilan Disdik Prov Jabar dimutasi pasca pengumuman PPDB.

Sementara saat ini orangtua siswa belum mau mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta dengan alasan tingginya biaya sekolah. Sementara rencananya  tahun 2020 mendatang Pemprov Jabar sudah menggratiskan tingkat SMA.

Didit pun mengaku prihatin, masih terbatasnya jumlah sekolah dan belum meratanya  SMAN di Kota Bekasi, karena hingga kini Pemprov Jabar belum membangun satupun USB (unit sekolah baru) di Kota Bekasi secara otomatis banyak calon siswa  yang tak kebagian sekolah di SMA N karena lokasi rumahnya jauh dari sekolah untuk zonasi radius.

“Zonasi harus berkeadilan disesuaikan dengan jumlah sekolah dan jarak terjauh siswa. Kalo seperti ini nanti banyak eksedus orangtua pindah dekat sekolah, numpang KK dan buat domisili dadakan,” jelasnya.

Apalagi jika banyak siswa berekonomi lemah belum dapat kepastian bersekolah di SMA/SMKN, hal itu harus mendapatkan solusi segera. Inikan orangtuanya tidak mampu menyekolahkan di swasta kalau orangtua mereka mampu pasti sudah daftar di sekolah swasta favorit karena kwalitasnya terjamin dan sudah menganggap pendidikan bagian dari investasi masa depan anak. Ungkasnya. (Fie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru