oleh

Menpan RB Sebut Berhentikan 3.240 ASN Terlibat Korupsi, Begini Komentar KASN

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin saat menjadi pembicara dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Semarang, Rabu kemarin (3/7) mengatakan, sebanyak 3.240 aparatur sipil negara (ASN) telah diberhentikan tidak dengan hormat karena terlibat korupsi.

Menyikapi hal tersebut, Komisioner KASN DR. Ir. Nuraida Mokhsen, MA angkat bicara.

KASN sudah berupaya memperbaiki perilaku ASN yang korupsi.

“Langkah-langkah yang ditempuh kan sudah banyak, dari mulai memperketat pengawasan, meningkatkan transparansi melalui e-government, menaikkan penghasilan, mewajibkan lapor kejayaan, dan sebagainya,” kata Nuraida Mokhsen seperti dilansir detiknews pada Rabu (3/7/2019).

Meski begitu, Nuraida menjelaskan, masih ada ASN yang terlibat korupsi bersama kepala daerah, Sebab mereka dilematis karena sulit menolak keinginan kepala daerah jika ingin berkarir tidak terhambat.

“Namun masih banyak yang kena OTT (operasi tangkap tangan) dan biasanya berbarengan dengan kepala daerah. Ini karena posisi ASN itu dilematis, Mereka diangkat dan diberhentikan kepala daerah jadi Sulit menolak keinginan kepala daerah jika ingin karirnya tidak terhambat,” ucap Nuraida.

Lebih jauh nuraida mencontohkan, Untuk mencegah korupsi di lingkungan ASN, pemilihan pejabat dilakukan oleh Civil Service Commission seperti di Singapura, Malaysia hingga Australia.

“Mungkin harus seperti di Australia dan Malaysia, dimana pejabat dipilih oleh Civil Service Commission yang independen, bukan oleh politisi,” tutur Nuraida.

Untuk itu, ASN yang terlibat korupsi, menurut Nuraida sudah ada landasan hukum yakni undang-undang nomor 8 tahun 1974 dan undang-undang nomor 5 tahun 2014. “Apabila ASN terbukti bersalah maka harus langsung diberhentikan,” Jelas Nuraida.

“Memang menurut UU 8 tahun 1974 dan juga UU 5 tahun 2014 untuk kasus tipikor (tindak pidana korupsi) jika terbukti bersalah dan sudah ada keputusan final, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS. Hanya saja dulu banyak pejabat pembina kepegawaian yang tidak melaksanakan perintah UU sehingga ada yang dipekerjakan kembali setelah selesai menjalankan hukuman. Namun sejak 2018 pelaksanaan diperketat agar ada efek jera,” Demikian Kata Nuraida.(Red/detiknews).

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru