oleh

Proyek Milyaran Rupiah, Peningkatan Jalan Pasekan-Karanganyar Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi

Indramayu, Kicaunews.com – Bantuan dari provinsi BANPROV 2019. sumber dana APBD kabupaten indramayu, dengan biaya pagu Rp 4.685.045.900.00,- pelaksanaan 120 hari kalender pemenang tender PT Sumber karya sarana, No kontrak 602/2264.1/DPUPR tanggal pelaksanaan 21 mei 2019. Lelebaran pengerasan dan peningkatan jalan pasekan-karanganyar, menuai kontroversi dan tanda tanya besar.

Masalahnya nilai transparansi proyek tersebut diduga tidak sesuai memenuhi unsur pelaksanaan dan pekerjaannya.

Setelah media melakuan penelusuran dilapangan beberapa hari lalu, ternyata benar pengurangan volume yang berlebihan, seperti volume tinggi dari B NOL 10 cm dikurangi jadi 5 cm ukuran ketebalannya, bagisting juga memakai baja ringan berukuran 8cm itu juga masih dikurangi tidak pas ukuran bagisting, belum lagi pemasangan plastik tak semuanya ditutup hanya pinggirnya saja 1/2 meter.

 

Juga untuk tempat cek atau corring lab kedalaman atau ketebalan volume sengaja dibuat lubang dengan berdiameter volume lebar 2 m disesuaikan ukuran, kedalaman 10 cm untuk menutupi semua sa’at di corring, sudah jelas ada kontraktor bermain anggaran.

Peningkatan ruas jalan pasekan-karanganyar sengaja dipermainkan. Untuk membohongi banyak masyarakat, tentunya masyarakat mempertanyakan tentang kualitas proyek rigid beton yang amburadul, proyek tersebut kurang memenuhi standarisasi aturan Spek dan RAB dilapangan meskipun diketahui aturan yang sudah diterapkan malah dilanggar, anggaran proyek tak sedikit miliaran rupiah.

Badrudin sebagai kontraktor pemegang proyek di hubungi melalui via whatsap tidak mau memberikan informasi malah ngblok, Juga broto sebagai pemegang atau yang punya bendera PT sumber karya sarana dengan alamat blok gadis RT 021 RW 005 desa pawidean kecamatan jatibarang kabupaten indramayu sampai sa’at ini susah ditemui untuk dimintai keterangannya

Sudah dipastikan kontraktor dan pihak dinas terkait ada main, Sebab pengawasan pekerja’an dari dinas juga nihil nol %, kurangnya pengawasan dari dinas pihak kontraktor melenggang bebas apalagi pekerjaan dimalam hari lebih leluasa sudah jelas.

Baca juga :  Optimalkan PAD, Bahtiar Minta Industri Perikanan dan Ribuan Kelong Diadakan di Kepri

Pekerjaan fisik dapat dimulai ketika Surat Perintah Kerja (SPK) sudah dikeluarkan. Dan, konten papan proyekpun merujuk kepada SPK tersebut. Apakah bersumber dari anggaran Provinsi atau Kabupaten, sebab yang masyarakat ketahui jalur tersebut adalah wilayah Kabupaten Indramayu. (MT jahol)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru