oleh

Sidang Promosi Doktor Ilmu Pemerintah IPDN, Eduard Sigalingging Beberkan Hasil Penelitian

JATINANGOR, KICAUNEWS.COM – Eduard Sigalingging, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sidang Promosi Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Dengan mengangkat judul Disertasi “Analisis Pelayanan Kesehatan Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara,” Eduard memaparkan hasil penelitian dan gagasannya di hadapan para penguji sidang di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (27/06/2019).

Penelitian tersebut dilakukan Eduard untuk mengetahui Bagaimana pelayanan kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan di Kabupaten Samosir, faktor-faktor penentu pelayanan kesehatan berdasarkan SPM, dan bagaimana model pelayanan kesehatan berdasarkan SPM yang optimal di Kabupaten Samosir.

 

Menurut Eduard, salah satu urusan wajib pelayanan dasar adalah urusan kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Berdasarkan data dan angka informasi Kabupaten Samosir, angka kematian bayi meningkat dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015.

“Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Data tersebut menggambarkan bahwa pelayanan kesehatan berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) masih belum optimal,” kata Eduard.

Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitiannya terdiri dari Ilmu Pemerintahan, manajemen pemerintahan, manajemen pelayanan publik, manajemen kualitas pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Kabupaten Samosir. Selain itu, pelayanan kesehatan berdasarkan teori belum memasuki unsur budaya,” terang Eduard.

Faktor penentu pelayanan kesehatan berbasis SPM yang menyebabkan kurang optimal pelayanan kesehatan di Kabupaten Samosir adalah Faktor Culture (Budaya Masyarakat) dan Faktor Agility (Ketangkasan SDM).

“Dimana kepercayaan masyarakat terhadap gangguan kesehatan lebih disebabkan oleh faktor-faktor gaib (non medis). Selain itu, tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga relatif rendah,” papar Eduard.

Oleh karena itu, Eduard menawarkan model HoRAS (Holistik, Responsiveness, Action, Satisfied) yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Pertama, Holistik merupakan pemberian pelayanan yang menyeluruh dengan memperhatikan aspek-aspek yang saling mempengaruhi dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya.

Kedua, Responsiveness merupakan pemberian pelayanan yang cepat tanggap dengan kesadaran akan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh.

Ketiga, Action adalah suatu tindakan atau aksi dan pemberian pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur.

Keempat, Satisfied adalah pemberian pelayanan yang sangat memuaskan baik kualitas maupun kuantitas.

Eduard Sigalingging lahir di Pengururan, Kabupaten Samosir, 2 Februari 1961. Sejak 2015 hingga saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sejak dinyatakan lulus dalam sidang promosi doktor Ilmu Pemerintahan, Eduard menjadi Doktor ke- 67 di IPDN.(Red/Puspen Kemendagri)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru