oleh

Dinilai Berkontribusi Besar Terhadap Jalannya Roda Pemerintah, Wakil Komisi II DPR RI Sebut Setujui Kenaikan Anggaran KASN RI dan 4 Lembaga Lainnya

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menjelaskan hampir seluruh kementerian dan lembaga tidak mengalami kenaikan anggaran dalam pagu indikatif.

Namun, Komisi II DPR RI setuju atas usulan lima lembaga mitra kerjanya untuk menambah anggaran.

Salah Satu dari Lima Lembaga yang disetujui adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Tidak hanya KASN, Empat Lembaga Mitra Lainnya adalah Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Arsip Nasional RI (ANRI), dan Ombudsman.

Kelima lembaga itu, menurut Herman, sangat berkontribusi besar terhadap jalannya roda pemerintahan.

Demikian disampaikan Herman usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR kelima mitra kerjanya tersebut di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis kemarin (20/6/2019).

Seperti dikutip dari laman resmi dpr.go.id, Herman mengatakan, Meski pemerintah menginginkan penghematan pada setiap kementerian dan lembaga, tetapi kami memandang para mitra kerja Komisi II selama ini sudah berhemat.

“Apalagi jika dilihat dari program kerja, para mitra kerja menyentuh langsung terhadap kemampuan negara untuk turut mengelola dan menjalankan pemerintahan ini dengan baik,” Ungkap Herman.

Lebih jauh Legislator Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, jika kemudian anggaran para mitra kerja Komisi II semakin ditekan, maka para mitra kerja tersebut akan semakin sulit untuk melakukan ekspansi kegiatan.

“mitra-mitra kerja Komisi II DPR membutuhkan support tambahan anggaran untuk mendukung kegiatan program kerja ke depan,” Jelas Herman.

Herman menyebut, KASN sebagai pengawas para ASN, ANRI yang melayani kearsipan nasional, serta Ombudsman berperan menjaga agar pelayanan publik tetap berkualitas.

Tidak hanya KASN, sambung Herman mengatakan, Kemenpan RB dan BKN mengurusi kepegawaian negara. Apalagi, Kemenpan RB dan BKN saat ini sedang mempersiapkan rekrutmen 250.000 pegawai baik CPNS maupun PPPK.

“Tentu, dibutuhkan support anggaran yang mencukupi untuk seluruh kegiatan tersebut,” ungkap Herman.

Herman pun mencontohkan, mitra kerja lainnya seperti KPU dan Bawaslu juga anggarannya sangat jauh menurun.

Padahal, Lanjut Herman, tahun 2020 ada pelaksanaan Pilkada serentak.

Herman mengimbau, otoritas pemerintahan yang membidangi penganggaran untuk kementerian dan lembaga agar memahami betul terhadap urgensinya dengan memberikan anggaran yang proporsional.

“Dibutuhkan anggaran yang mencukupi terhadap kementerian dan lembaga yang support terhadap berbagai kegiatan lainnya. Hal ini, tentu kami dorong mendapatkan perhatian khusus dari Presiden. Sehingga, Presiden dapat memberikan dorongan kepada mitra-mitra kerja di Komisi II DPR terkait dengan penambahan alokasi tahun anggaran 2020,” pungkas Herman.

Sumber : dpr.go.id

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru