oleh

Integrasi E-Planning dan E-Budgeting, Dirjen Bina Bangda Pimpin Rapat Penerapan

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori memimpin rapat penerapan integrasi e-planning dan e-budgeting pada Selasa, (11/6/2019) di Ruang Rapat Data Center Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan.

Rapat tersebut penting dilaksanakan guna melaksanakan amanat Perpres 95 Tahun 2018 Tentang SPBE dan Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan korupsi (Stranas PK).

“Ditjen Bina Bangda telah membangun aplikasi perencanaan (e-planning), dimana aplikasi tersebut merupakan tools yang dapat digunakan untuk melakukan penyusunan dokumen perencanaan”, ucap Muhammad Hudori memimpin rapat.

Selain itu, Hudori juga memperkenalkan tahapan-tahapan yang terdapat pada aplikasi e-planning penyusunan dokumen perencanaan RKPD, dimana tahapan-tahapan tersebut telah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah menyampaikan bahwa Ditjen Bina Keuangan Daerah juga sedang menyusun konsep peraturan perundangan (Permendagri) tentang Bagan Akun Standar (BAS) yang merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.

Hasil pertemuan tersebut menghasilkan  beberapa isu mengenai progres perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, antara lain: Pertama, aplikasi perencanaan dan penganggaran sudah terintegrasi namun masih perlu dilakukan beberapa penyempurnaan mengenai dengan kebutuhan data/informasi yang akan diintegrasikan.

Kedua, perlu adanya payung hukum mengenai kodefikasi program dan kegiatan.

Baca juga :  Polda Jabar : Tes Psikologi Seleksi Pendidikan Alih Golongan (Pag) Tahun 2019 Panda

Ketiga, dalam penyusunan peraturan perundangan tentang Nomenklatur Kodefikasi dan Bagan Akun Standar (BAS) diusulkan digabung dalam satu Permendagri.

Keempat, dalam penyempurnaan integrasi aplikasi perencanaan dengan penganggaran, akan dilakukan penyesuaian dengan mengikuti payung hukum tentang nomenklatur kodefikasi dan BAS yang baru.

Rapat penerapan integrasi e-planning dan e-budgeting dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, InspekturJenderal Kementerian Dalam Negeri, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi beserta pejabat Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.(Red/Puspen Kemendagri)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru