oleh

Mantan Bupati Bekasi Divonis 6 Tahun Kasus Gratifikasi Meikarta

Bandung, Kicaunews.com – Kasus gratifikasi Meikarta yang melibatkan Bupati Bekasi Non Aktif Neneng Hasanah Yasin dan beberapa kepala dinas resmi divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (29/5/2019)

Mantan Bupati Neneng Hasanah Yasin divonis hukuman 6 tahun penjara. Hal tersebut setelah Hakim Pengadilan Negeri Bandung resmi menyatakan Neneng dibuktikan bersalah karena menerima uang suap untuk memuluskan perijinan Mega Proyek Meikarta.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada Neneng yakni 7 tahun 6 bulan penjara, dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan penjara.

“Neneng telah terbukti secara sah melakukan korupsi secara bersama-sama,” kata Judijanto Hadi Lesmana, ketua majelis hakim. Vonis dijatuhkan dengan landasan hukum Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Tak hanya itu, Neneng juga mendapatkan pidana tambahan, dengan harus mengembalikan uang negara sebesar Rp68 juta. “Jika tidak dibayar dalam waktu paling lambat satu bulan setelah putusan ini maka harta benda disita,” kata Judijanto. Jika hasil sitaan tetap tak mencukupi kewajibannya, maka Neneng mendapat tambahan kurungan 6 bulan penjara.

Neneng diyakini bersalah karena telah menerima suap untuk memuluskan proses perizinan Meikarta dengan total Rp10,630 miliar dan SGD 80 ribu. Namun, hingga saat ini, Neneng tercatat baru mengembalikkan Rp10,331 miliar dan SGD 90 ribu.Artinya, masih ada sisa kewajiban sekitar Rp319 juta.

Sebelumnya, Neneng dituntut dengan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara, dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan penjara. Menurut Jaksa KPK, tuntutan tersebut sesuai pertimbangan hal-hal yang meringankan juga memberatkan selama terdakwa melakoni proses hukum.

Baca juga :  Polsek Ciputat Timur gelar Apel bersama Tiga Pilar pengamanan jelang Pilkada kota Tangsel

Mendengar tuntutan itu, Neneng sempat membela diri lewat berbagai alasan lewat hak pledoi. Salah satu pengacaranya, Luhut Sagala, menilai bahwa tuntutan tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan Neneng.
Luhut mengatakan bahwa kondisi Neneng yang baru saja menjalani proses persalinan anak keempatnya. Alasa tersebut ia harap dapat meringankan vonis yang dijatuhkan pada Neneng.

Tak hanya itu, Luhut juga bilang kalau Neneng bersikap kooperatif selama persidangan. Sikap itu, katanya, ditunjukan Neneng sejak ia disidik.

Selain Neneng, majelis hakim PN Tipikor Bandung juga memvonis empat pejabat Pemkab Bekasi lainnya di kasus ini. Mereka ialah Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi; Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi; Sahat Maju Banjarnahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi; dan Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.

Mereka divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Mereka dinyatakan terbukti turut menerima suap terkait perizinan Meikarta. (Fie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru